Jakarta | Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Polri menahan tiga perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Penahanan tersebut berkaitan pula dengan dugaan tindak pidana penghapusan data elektronik dan akses ilegal. Dengan demikian, perkara ini mencakup beberapa dugaan perbuatan yang berhubungan dengan penggunaan serta pengelolaan informasi elektronik.
Dalam keterangannya, Yusril menyebut tiga nama yang tercantum dalam penanganan perkara, yakni Jenderal LSP, yang merujuk pada Listyo Sigit Prabowo; Irjen ASN atau Ahrie Sonta Nasution; serta Irjen EHS, yaitu Eko Hadi Santoso. Nama dan pangkat tersebut menjadi bagian dari informasi yang disampaikan mengenai para perwira yang ditahan setelah berstatus tersangka.
Keterangan itu disampaikan Yusril dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pernyataan tersebut menerangkan perkembangan penting dalam proses hukum, yaitu bahwa ketiga perwira tinggi Polri itu tidak hanya disebut dalam dugaan perkara, tetapi juga telah menjalani penahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang disampaikan berfokus pada identitas para perwira, status hukum mereka, dan jenis dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Meski demikian, status tersangka menunjukkan bahwa dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses hukum. Penetapan tersangka maupun penahanan merupakan bagian dari tahapan penanganan perkara dan tidak dengan sendirinya menjadi putusan bersalah. Pembuktian atas dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal akan mengikuti proses pemeriksaan dan mekanisme hukum yang berlaku. Karena itu, penyebutan nama dan pangkat dalam keterangan Yusril perlu dipahami sebagai informasi mengenai pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, bukan sebagai kesimpulan akhir atas perkara.
Perkembangan ini menempatkan dugaan penyalahgunaan akses dan pengolahan data elektronik sebagai pokok perhatian dalam perkara tersebut. Keterangan Yusril memberikan gambaran mengenai langkah penegakan hukum terhadap tiga perwira yang disebut, sekaligus menegaskan bahwa penanganan kasus berada pada tahapan proses hukum. Rincian lebih lanjut mengenai bukti, kronologi, maupun tindakan yang diduga dilakukan tidak dijelaskan dalam keterangan yang dirangkum di sini. Oleh sebab itu, uraian mengenai perkara sebaiknya tetap merujuk pada informasi resmi yang tersedia dan membedakan secara jelas dugaan tindak pidana dengan fakta yang kelak ditetapkan melalui proses hukum.
Informasi mengenai penahanan tiga perwira Polri dalam perkara penyadapan ilegal disampaikan Yusril dalam konferensi pers di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, pada Selasa, 3 November 2026. Keterangan tersebut menjadi konteks bagi penyampaian perkembangan penanganan perkara kepada publik. Dalam kesempatan itu, Yusril mengungkapkan bahwa ketiga perwira telah ditahan. Ia juga menjelaskan dasar status hukum mereka, yakni temuan Bareskrim Polri dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.
Menurut keterangan yang disampaikan, Bareskrim Polri menemukan bukti permulaan yang cukup selama proses pemeriksaan. Temuan itu menjadi dasar untuk menetapkan ketiga perwira sebagai tersangka. Setelah penetapan tersebut, mereka ditahan. Dengan demikian, informasi tentang status tersangka dan penahanan disampaikan sebagai bagian dari perkembangan pemeriksaan, bukan sebagai uraian mengenai hasil akhir perkara. Keterangan Yusril menautkan langkah penahanan dengan kecukupan bukti permulaan yang ditemukan penyidik.
Penjelasan mengenai perkara itu disampaikan dalam forum konferensi pers, dengan lokasi dan waktu sebagaimana disebutkan, tanpa pemaparan rincian lain dalam keterangan tersebut. Pokok informasinya mencakup tiga hal: Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, dan ketiga perwira kemudian berstatus tersangka serta ditahan. Penyebutan konteks ini menjaga agar informasi mengenai penahanan tidak dilepaskan dari dasar yang disampaikan. Yusril menyampaikan perkembangan itu di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, pada Selasa, 3 November 2026.
Dalam pemberitaan mengenai kasus penyadapan ilegal tersebut, keterangan yang tersedia menempatkan temuan Bareskrim sebagai alasan bagi perubahan status hukum ketiga perwira. Proses pemeriksaan menjadi tahap yang mendasari penilaian bahwa bukti permulaan telah mencukupi untuk penetapan tersangka dan penahanan. Informasi itu merupakan inti penjelasan yang disampaikan Yusril di hadapan media. Tanpa menambahkan rincian yang tidak disebutkan, dapat dipahami bahwa penahanan ketiga perwira merupakan langkah yang diumumkan seiring dengan hasil pemeriksaan awal tersebut. Penyampaian berlangsung dalam konferensi pers pada Selasa itu.
Selain tiga perwira Polri yang telah ditahan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, terdapat seorang perwira lain berinisial SU yang status hukumnya berbeda. SU belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih berstatus sebagai saksi. Perbedaan ini penting disampaikan agar informasi mengenai penanganan perkara tidak mencampuradukkan kedudukan masing-masing orang di hadapan penyidik.
Penahanan terhadap tiga perwira menunjukkan bahwa ketiganya telah menjalani proses hukum dengan status tersangka, sedangkan status SU saat ini masih sebatas saksi. Dalam proses penyidikan, saksi dimintai keterangan untuk membantu menjelaskan perkara berdasarkan informasi yang diketahuinya. Status tersebut tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah diduga melakukan tindak pidana, ataupun memastikan bahwa orang itu akan ditetapkan sebagai tersangka pada tahap berikutnya.
Informasi yang tersedia hanya menyebutkan bahwa SU belum menjadi tersangka dan masih diperiksa sebagai saksi. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai keterangan yang telah diberikan, hubungan SU dengan para perwira yang ditahan, maupun peran yang mungkin dimilikinya dalam perkara tersebut. Karena itu, tidak tepat untuk menyimpulkan keterlibatan atau posisi SU dalam dugaan penyadapan ilegal berdasarkan status saksi semata.
Pembedaan status ini juga membantu menjaga ketepatan pemberitaan. Penahanan tiga perwira dan pemeriksaan SU sebagai saksi merupakan dua perkembangan yang berbeda dalam proses penyidikan, sehingga sebaiknya dilaporkan secara terpisah. Sampai ada keterangan resmi yang mengubah statusnya, SU tetap harus disebut sebagai saksi, bukan tersangka. Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil pemeriksaan serta keputusan aparat penegak hukum yang berwenang. Dengan menyampaikan batas informasi secara jelas, pembaca dapat memahami bahwa perkara masih ditangani dan bahwa status hukum setiap individu dapat berbeda. Penjelasan tersebut tidak mengurangi pentingnya proses hukum, tetapi mencegah pembaca menarik kesimpulan yang belum didukung informasi yang tersedia. Untuk saat ini, fakta yang dapat ditegaskan hanya bahwa tiga perwira telah ditahan, sementara SU belum ditetapkan sebagai tersangka dan berstatus saksi.Yusril menjelaskan bahwa penahanan tiga perwira Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal didasarkan pada sejumlah ketentuan pidana yang mengatur perbuatan mengakses atau memperoleh informasi secara melawan hukum. Dasar hukum yang disebut mencakup Pasal 258 dan Pasal 332 dalam KUHP nasional baru, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi landasan dalam proses penanganan perkara, sesuai dengan dugaan perbuatan yang sedang diselidiki oleh penyidik.
Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengatur larangan terhadap tindakan mengubah, menambah, mengurangi, memindahkan, merusak, atau menghilangkan informasi elektronik maupun dokumen elektronik milik pihak lain tanpa hak. Dalam konteks perkara ini, ketentuan tersebut disebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa kewenangan. Sementara itu, Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP nasional baru juga disebut sebagai pasal yang relevan untuk menjerat perbuatan terkait pengambilan atau penggunaan informasi secara tidak sah.
Menurut Yusril, pasal-pasal yang berkaitan dengan penyadapan tanpa hak itu memuat ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Ancaman tersebut merupakan batas hukuman tertinggi yang dapat dijatuhkan apabila unsur tindak pidana terbukti di persidangan. Penerapan pasal dan penilaian atas bukti tetap menjadi bagian dari proses hukum, sehingga status tersangka maupun penahanan tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah dinyatakan bersalah.
Yusril juga menyatakan bahwa penetapan.
Baca juga: Kapolri Suyudi Merotasi 88 Perwira Sehari Setelah Dilantik | Polisi Ungkap Kasus Pengeroyokan di Losari Cirebon, Tiga Pelaku Diamankan
117 kunjungan
