Jakarta | Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI dan Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Kedua pengangkatan itu menjadi inti perombakan pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung pada hari tersebut.
Dalam susunan jabatan yang diumumkan, Maruli Simanjuntak menempati posisi Wakil Panglima TNI, sementara Tandyo Budi Revita dipercaya memimpin Angkatan Darat sebagai KSAD. Perbedaan jabatan itu menunjukkan bahwa pelantikan mencakup dua posisi kepemimpinan dengan lingkup tugas yang berlainan di lingkungan TNI. Informasi mengenai nama pejabat, jabatan yang diberikan, serta waktu dan tempat pelantikan menjadi pokok utama peristiwa ini.
Istana Kepresidenan di Jakarta Pusat menjadi lokasi berlangsungnya prosesi pelantikan pada Kamis tersebut. Dengan pengangkatan Maruli sebagai Wakil Panglima TNI dan Tandyo sebagai KSAD, perubahan pada jajaran teratas TNI mencakup kepemimpinan di tingkat organisasi TNI serta di matra Angkatan Darat. Peristiwa ini menandai penetapan kedua jenderal dalam posisi baru mereka melalui pelantikan oleh Presiden Prabowo. Rincian mengenai alasan di balik keputusan tersebut tidak disertakan dalam informasi yang tersedia, sehingga perubahan jabatan ini dapat dicatat tanpa menyimpulkan latar belakang atau tujuan pengangkatan. Fokus pemberitaan pun berada pada pelaksanaan pelantikan dan penempatan masing-masing pejabat: Maruli di posisi Wakil Panglima TNI, serta Tandyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Tanggal dan lokasi yang sama mengikat kedua pengangkatan itu sebagai bagian dari satu rangkaian peristiwa resmi di Istana Kepresidenan.
Berdasarkan keterangan pelantikan, Maruli Simanjuntak ditempatkan pada dua jabatan, yakni Wakil Panglima TNI dan kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Kedua penempatan tersebut disebutkan bersamaan dalam informasi mengenai jabatan yang diembannya. Dengan demikian, nama Maruli terkait dengan posisi di lingkungan TNI sekaligus jabatan kepala badan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam keterangan pelantikan.
Jabatan Wakil Panglima TNI merupakan salah satu posisi yang diemban Maruli dalam perombakan pucuk pimpinan. Sementara itu, jabatan kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil juga tercantum sebagai bagian dari penempatannya. Penyebutan kedua jabatan ini perlu dibedakan secara jelas: Maruli diangkat menjadi Wakil Panglima TNI dan sekaligus menjabat sebagai kepala badan. Informasi yang tersedia menegaskan penempatan itu tanpa menguraikan tugas atau tanggung jawab masing-masing jabatan.
Dalam pelantikan yang sama, Tandyo diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, atau KSAD. Posisi yang disebutkan untuk Tandyo berbeda dari penempatan Maruli. Keterangan pelantikan menghubungkan Tandyo dengan jabatan KSAD, sedangkan Maruli disebut mengemban dua jabatan, yaitu Wakil Panglima TNI dan kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Rincian tersebut menjadi dasar untuk memahami susunan jabatan yang diumumkan.
Dengan merujuk pada keterangan tersebut, penempatan para pejabat dapat dicatat secara ringkas dan terpisah. Maruli Simanjuntak diangkat sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Tandyo diangkat sebagai KSAD. Penyebutan jabatan secara lengkap membantu menghindari kekeliruan dalam membedakan posisi yang diberikan kepada masing-masing pejabat. Tidak ada uraian tambahan mengenai latar belakang maupun rincian kerja dalam keterangan pelantikan yang menjadi dasar penjelasan ini.
Rangkaian pelantikan dalam perombakan pucuk pimpinan TNI berlangsung melalui beberapa tahapan yang telah diketahui. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu tersebut menjadi pembuka sebelum proses penyampaian keputusan mengenai pemberhentian dan pengangkatan pejabat dilaksanakan. Urutan ini menempatkan pembukaan acara terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dokumen resmi yang berkaitan dengan kedua jabatan.
Setelah lagu Indonesia Raya, Sekretaris Militer Presiden, Jenderal TNI Wahyu Yudhayana, menyampaikan surat pemberhentian dan pengangkatan untuk kedua pejabat. Penyampaian surat tersebut merupakan bagian administratif penting dalam pelantikan, karena memuat keputusan terkait perubahan jabatan. Dalam rangkaian yang diketahui, Wahyu Yudhayana menjalankan peran menyampaikan surat-surat itu sebelum acara berlanjut ke tahap pengucapan sumpah dan janji jabatan. Tidak ada rincian lain mengenai isi surat yang perlu diasumsikan di luar keterangan tersebut.
Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto memandu kedua pejabat untuk mengucapkan sumpah dan janji jabatan. Tahap ini menandai komitmen mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan yang diberikan. Dalam konteks perombakan tersebut, Maruli Simanjuntak diangkat sebagai Wakil Panglima TNI, sementara proses pelantikan juga mencakup keputusan untuk kedua pejabat sebagaimana disampaikan sebelumnya. Pengucapan sumpah dan janji dilakukan setelah surat pemberhentian dan pengangkatan disampaikan, sesuai urutan acara yang diketahui.
Dengan demikian, informasi mengenai rangkaian pelantikan yang dapat dipastikan mencakup tiga bagian: pembukaan dengan lagu Indonesia Raya, penyampaian surat oleh Sekretaris Militer Presiden, dan pengucapan sumpah serta janji yang dipandu Presiden. Urutan tersebut memberikan gambaran inti mengenai proses formal perubahan jabatan di lingkungan pimpinan TNI. Uraian ini terbatas pada tahapan yang disebutkan, tanpa menambahkan keterangan tentang susunan tamu, tempat, prosesi lain, ataupun pernyataan yang tidak tersedia. Penekanan pada urutan membantu pembaca memahami bagaimana keputusan pemberhentian dan pengangkatan disampaikan sebelum kedua pejabat mengambil sumpah serta janji untuk menjalankan jabatan masing-masing.
Pokok sumpah jabatan yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik menegaskan komitmen untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesetiaan terhadap konstitusi menjadi landasan bagi pejabat dalam menerima dan menjalankan amanah. Dengan berpegang pada UUD 1945, setiap tindakan dalam lingkup jabatan diharapkan tetap berada dalam kerangka hukum serta sejalan dengan prinsip penyelenggaraan negara.
Sumpah itu juga memuat tekad untuk menjalankan peraturan perundang-undangan secara lurus. Artinya, pelaksanaan tugas perlu berpedoman pada ketentuan yang berlaku, bukan pada kepentingan di luar tanggung jawab jabatan. Kepatuhan terhadap hukum menjadi bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Amanah yang diterima menuntut pejabat bekerja dengan orientasi pelayanan dan kepentingan negara, seraya menjaga agar keputusan maupun tindakan yang diambil tidak menyimpang dari aturan.
Selain kesetiaan kepada konstitusi dan ketaatan pada peraturan, para pejabat yang mengikuti sumpah tersebut diharapkan menjunjung etika jabatan. Etika menjadi pedoman dalam membawa diri, menggunakan kewenangan, dan berinteraksi selama menjalankan tugas. Komitmen itu berjalan bersama tuntutan untuk bekerja sebaik-baiknya serta memikul tanggung jawab atas pelaksanaan amanah. Dengan demikian, sumpah bukan sekadar bagian dari prosesi pelantikan, melainkan pernyataan kesediaan untuk memenuhi kewajiban jabatan secara sungguh-sungguh.
Ketiga pokok tersebut saling berkaitan: kesetiaan kepada UUD 1945 memberi dasar konstitusional, pelaksanaan peraturan memastikan tindakan tetap berada pada jalur hukum, sedangkan etika dan tanggung jawab menegaskan standar perilaku serta mutu kerja. Dalam konteks pergantian dan pengisian jabatan, komitmen ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik perlu dijawab melalui pelaksanaan tugas yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Para pejabat yang dilantik diharapkan membawa prinsip-prinsip tersebut ke dalam pekerjaan sehari-hari, sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara, tanpa mengabaikan batas kewenangan maupun kewajiban yang melekat pada jabatan masing-masing.
Baca juga: Taruna Akmil Raih Medali Perak dan Emas pada Akmil Open Tournament Pencak Silat Piala Panglima TNI 2026 | Panglima TNI Tandatangani Nota kesepahaman Dengan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa | Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri Keuangan RI
