Kabupaten Kotawaringin Barat | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi berencana memeriksa kembali data luas lahan yang terbakar dalam rangkaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut akan dilakukan dengan mencocokkan angka yang tersedia dengan hasil pemantauan satelit serta sumber informasi lain. Pemeriksaan diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai area terdampak, terutama karena sejumlah lokasi dilaporkan masih berada dalam penanganan pemadaman.
Kristomei menyampaikan rencana itu seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Ia mengatakan bahwa BNPB akan melakukan konsolidasi sekaligus memeriksa kembali data yang berkaitan dengan kebakaran. Dalam pemeriksaan tersebut, informasi dari berbagai pihak akan dibandingkan agar angka luas lahan terbakar dapat ditelaah secara cermat dan tidak hanya mengandalkan satu sumber.
Ia juga menyebut pemantauan satelit sebagai salah satu dasar untuk memeriksa fakta di lapangan. Data satelit akan dicocokkan dengan informasi lain yang dihimpun, termasuk laporan mengenai proses penanganan kebakaran. Dengan cara itu, BNPB dapat melihat apakah catatan luas area terdampak sejalan dengan kondisi yang terpantau dan perkembangan pemadaman. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa angka yang beredar masih perlu diperiksa bersama sebelum digunakan sebagai gambaran yang lebih pasti.
Upaya pencocokan data menjadi penting karena situasi karhutla dapat berubah dari waktu ke waktu. Area yang terdeteksi terbakar, lokasi yang masih mengeluarkan asap, dan titik yang sedang ditangani petugas dapat memerlukan pembaruan informasi. Karena itu, konsolidasi antar-sumber diharapkan membantu lembaga terkait memahami perbedaan angka, memastikan informasi terbaru, serta menyusun dasar koordinasi penanganan yang lebih akurat.
Rencana pemeriksaan ulang ini juga memberi ruang bagi BNPB untuk meninjau metode dan cakupan pelaporan yang digunakan. Hasil pemantauan satelit dapat memberikan indikasi luas wilayah, sedangkan laporan dari pihak lain dapat melengkapi konteks tentang kondisi dan respons di lokasi. Kristomei menekankan perlunya memeriksa data serta fakta berdasarkan satelit dan informasi pendukung, tanpa menyamakan laporan awal dengan angka final. Dengan demikian, pembaruan luas kebakaran dapat disampaikan setelah proses pengecekan dan konsolidasi berlangsung.
Data dari Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) dan hasil pemantauan NASA akan digunakan sebagai bahan pembanding dalam menghitung luas wilayah yang terbakar. Penggunaan dua sumber tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan terhadap informasi kebakaran hutan dan lahan, sebelum pemerintah menyampaikan hasilnya kepada masyarakat. Dengan membandingkan data, petugas dapat menelaah gambaran area terdampak berdasarkan informasi pemantauan yang tersedia.
Pemeriksaan tidak hanya diarahkan pada penghitungan luas kebakaran. Pemerintah juga akan meninjau dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Peninjauan ini diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik mencakup kondisi wilayah yang terdampak, bukan sekadar angka luasan. Karena itu, data perlu diperiksa dan dicocokkan terlebih dahulu sebelum menjadi dasar penjelasan resmi.
Kristomei menjelaskan bahwa luas wilayah yang terbakar dapat dihitung, sementara dampak kebakaran juga akan ditinjau. Setelah proses tersebut dilakukan, hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada publik. Pernyataan itu menunjukkan bahwa penghitungan dan penilaian dampak merupakan bagian dari tahapan verifikasi, bukan informasi yang sudah selesai diumumkan. Data Sipongi dan pemantauan NASA dipakai sebagai bahan pembanding dalam proses tersebut.
Pencocokan diperlukan agar informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan disusun dengan cermat. Perbedaan sumber pemantauan dapat menjadi bahan untuk memeriksa cakupan area yang terindikasi terbakar serta memahami situasi di lapangan. Namun, penggunaan data pembanding belum berarti bahwa angka luas tertentu telah ditetapkan. Hasilnya masih menunggu pemeriksaan, termasuk peninjauan terhadap dampak kebakaran.
Sampai proses pemeriksaan selesai, belum ada angka luas terbaru yang dapat disampaikan berdasarkan informasi yang tersedia. Pemerintah akan terlebih dahulu mengolah dan membandingkan data dari Sipongi dengan hasil pemantauan NASA, kemudian menilai dampak yang ditemukan. Sesuai penjelasan Kristomei, luas kebakaran dapat dihitung dan dampaknya akan ditinjau sebelum informasi disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, publikasi hasil akan dilakukan setelah tahapan pemeriksaan tersebut, tanpa mendahului kesimpulan verifikasi.
Setelah dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kristomei menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), maupun bencana lainnya. Ia menempatkan upaya mencegah jatuhnya korban sebagai prioritas yang perlu dipegang sejak tahap kesiapsiagaan, selama operasi berlangsung, hingga pemulihan. Penegasan tersebut merupakan komitmen dan arah kerja yang disampaikan setelah pelantikan, bukan pernyataan bahwa risiko korban telah dihilangkan atau bahwa upaya pencegahan sudah berhasil sepenuhnya.
Dalam menghadapi karhutla, komitmen itu perlu diterjemahkan ke dalam tindakan yang terencana dan memperhatikan kondisi warga di wilayah terdampak. Informasi mengenai titik api, arah penyebaran asap, cuaca, akses evakuasi, serta lokasi kelompok rentan dapat membantu petugas menentukan langkah yang tepat. Peringatan dini dan komunikasi yang jelas juga penting agar masyarakat memahami risiko dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan. Dengan demikian, penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada perlindungan jiwa, pengurangan paparan asap, dan kesiapan untuk mengevakuasi warga bila keadaan mengharuskannya.
Kristomei menekankan empat prinsip dalam merespons karhutla, yakni kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi. Kolaborasi berarti melibatkan pemerintah pusat dan daerah, unsur TNI dan Polri, petugas lapangan, serta masyarakat dan pihak terkait lainnya. Sikap responsif diperlukan agar perkembangan situasi segera ditindaklanjuti, sementara pendekatan integratif membantu menyatukan upaya pencegahan, penanganan darurat, dan perlindungan warga. Sinkronisasi diperlukan untuk menyelaraskan data, pembagian tugas, dan keputusan antarlembaga, sehingga tidak terjadi keterlambatan maupun tumpang tindih. Keempat prinsip tersebut menjadi landasan koordinasi yang diharapkan mendukung keputusan yang mengutamakan keselamatan.
Penekanan pada pencegahan korban juga menunjukkan bahwa ukuran penanganan bencana tidak semata-mata terletak pada kecepatan memadamkan api. Kesiapan layanan kesehatan, dukungan bagi warga yang harus mengungsi, dan perhatian terhadap dampak asap perlu masuk dalam perencanaan. Pelaksanaan komitmen ini akan bergantung pada koordinasi yang konsisten serta evaluasi berdasarkan kondisi di lapangan. Dengan mengutamakan keselamatan sebagai tujuan, BNPB dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat menyusun respons yang lebih terarah saat menghadapi karhutla maupun bencana lain.
Dalam rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026, pemerintah membahas kondisi kebakaran yang masih berlangsung di sejumlah daerah. Saat menyampaikan laporan dalam rapat tersebut, mantan Kepala BNPB Suharyanto menyebut sebanyak 639,23 hektare lahan masih terbakar dan sedang ditangani oleh satuan tugas di lapangan. Angka itu merupakan data yang disampaikan dalam laporan pada waktu tersebut, bukan hasil pencocokan atau verifikasi oleh Kepala BNPB yang baru.
Menurut keterangan Suharyanto, wilayah terdampak tersebar di enam provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Sebagian besar titik kebakaran berada di lahan gambut, yang memerlukan penanganan khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan sepenuhnya. Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman perlu dilakukan secara berkelanjutan, disertai pemantauan lapangan agar bara yang tersisa tidak kembali menyala. Satgas di daerah menangani kebakaran sesuai kondisi masing-masing lokasi, sementara laporan dalam rapat memberikan gambaran mengenai luasan yang masih terbakar saat itu.
Luasan kebakaran terbesar yang disebut dalam laporan berada di Kalimantan Tengah. Suharyanto menyampaikan bahwa 513,89 hektare terbakar di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, yang mencakup Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.
Baca juga: Gerak Cepat, TNI dan Tim Gabungan Berjuang Jinakkan Kebakaran Hutan dan Lahan | BABINSA BERSAMA DAMKAR DAN RELAWAN PADAMKAN KEBAKARAN LAHAN DI HARAPAN BARU | Babinsa Bersama Tim Gabungan Padamkan Kebakaran Lahan di Lempake
