Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut berfokus pada langkah-langkah untuk mempercepat pemadaman serta mencegah api meluas ke wilayah lain.
Dalam rapat itu, Presiden Prabowo meminta seluruh sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal. Arahan tersebut mencakup pengerahan kemampuan dan dukungan yang diperlukan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Pemerintah menempatkan percepatan respons sebagai bagian penting dalam menghadapi kebakaran yang masih memerlukan penanganan.
Presiden menekankan bahwa setiap sumber daya harus digunakan secara efektif untuk mendukung upaya pemadaman. Pemanfaatan sumber daya secara optimal diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan langkah di lapangan, sekaligus membantu mencegah api meluas lebih jauh.
Pernyataan mengenai rapat dan arahan Presiden tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada hari yang sama. Menurut Teddy, pembahasan dalam rapat terbatas diarahkan pada percepatan penanganan karhutla melalui penggunaan seluruh sumber daya yang tersedia.
Rapat yang digelar secara hybrid itu menjadi forum bagi pemerintah untuk memusatkan perhatian pada dua sasaran utama, yakni mempercepat pemadaman dan mengendalikan perluasan api. Arahan Presiden menjadi dasar bagi optimalisasi dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, dengan pelaksanaan yang diharapkan berlangsung secara terpadu.
Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di sejumlah wilayah. Dari enam provinsi yang terdampak paling signifikan, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian belum selesai dan membutuhkan pengerahan personel, peralatan, serta koordinasi lintas lembaga secara berkelanjutan.
Dalam rapat yang sedang berlangsung, pemerintah mengarahkan perhatian utama kepada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua provinsi tersebut menjadi prioritas karena kondisi karhutla di wilayahnya memerlukan penanganan lebih intensif. Fokus ini mencakup pemadaman titik api, pembasahan area yang berpotensi kembali terbakar, serta pemantauan terhadap kemungkinan meluasnya kebakaran ke kawasan lain. Penetapan prioritas dilakukan agar sumber daya yang tersedia dapat segera diarahkan ke lokasi yang dinilai paling membutuhkan dukungan.
Meski demikian, penekanan pada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan tidak berarti bahwa provinsi lain telah terbebas dari karhutla. Keenam provinsi yang tercatat dalam laporan BNPB masih menjadi bagian dari pemantauan dan penanganan, dengan tingkat kebutuhan yang dapat berbeda-beda. Area yang masih terbakar atau dalam proses pemadaman tetap harus diawasi sampai seluruh titik dinyatakan aman. Oleh karena itu, pemerintah mempertahankan koordinasi dengan pemerintah daerah, unsur TNI dan Polri, petugas pemadam, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan penanganan berlangsung terpadu. Arah prioritas tersebut merupakan keputusan operasional pada saat rapat berlangsung dan dapat disesuaikan mengikuti perkembangan kondisi di lapangan, termasuk perubahan cuaca, sebaran titik panas, dan laporan dari setiap wilayah terdampak.
Penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan melalui operasi darat yang melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Pengerahan dalam skala besar ini ditujukan untuk mempercepat respons di wilayah terdampak, memastikan titik api segera ditangani, serta membatasi kemungkinan meluasnya kebakaran. Kehadiran personel di lapangan juga mendukung pemantauan kondisi secara berkelanjutan, terutama pada kawasan yang masih memiliki potensi munculnya api baru.
Menurut keterangan Teddy Indra Wijaya, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian tersebut menunjukkan bahwa operasi lapangan mampu menekan luasan kebakaran secara signifikan. Namun, penanganan tetap perlu dilakukan secara konsisten karena kondisi karhutla dapat berubah dengan cepat. Upaya pemadaman tidak hanya berfokus pada api yang terlihat, tetapi juga diarahkan untuk mencegah bara dan titik panas kembali berkembang.
Operasi darat tersebut berjalan bersamaan dengan dukungan operasi udara melalui water bombing. Langkah ini terus dilakukan di sejumlah wilayah sebagai bagian dari percepatan pemadaman. Penyiraman dari udara membantu menjangkau area yang sulit ditangani dengan segera melalui operasi di darat, sekaligus memberikan dukungan tambahan ketika kebakaran meluas atau kondisi lapangan menghambat pergerakan.
Pelaksanaan operasi darat dan udara secara simultan memperkuat strategi penanganan karhutla. Setiap pendekatan memiliki fungsi yang saling melengkapi: operasi darat memberikan pengendalian langsung dan berkelanjutan, sedangkan water bombing membantu mempercepat penurunan intensitas api dari udara. Sinergi keduanya diharapkan mampu mempertahankan tingkat keberhasilan pemadaman, mengurangi risiko perluasan kebakaran, dan mempercepat pemulihan situasi di wilayah yang terdampak.
Situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan perbaikan di sejumlah daerah. Perkembangan positif tersebut terlihat di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan, seiring dengan penguatan pemadaman, pendinginan, serta pemantauan pada wilayah yang masih memiliki potensi titik api. Perbaikan kondisi di beberapa provinsi itu tetap diikuti kewaspadaan karena perubahan cuaca, angin, dan tingkat kekeringan dapat memengaruhi penyebaran api. Pemerintah masih mendorong pemerintah daerah dan seluruh unsur penanganan untuk mempertahankan pengawasan di lapangan, terutama pada kawasan yang memiliki riwayat kebakaran dan lahan gambut.
Di sisi lain, operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan pemantauan atmosfer dan peluang terbentuknya awan yang berpotensi menghasilkan hujan di wilayah prioritas. Hujan buatan diharapkan mendukung pembasahan lahan serta membantu mengurangi risiko perluasan karhutla, khususnya ketika kondisi atmosfer masih memungkinkan terjadinya kebakaran. Langkah ini berjalan bersamaan dengan operasi darat dan udara, sehingga perkembangan cuaca serta kondisi lapangan dapat menjadi dasar penentuan sasaran operasi berikutnya. Berdasarkan perkiraan awal, musim hujan mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Namun, pelaksanaan penanganan tetap disesuaikan dengan kondisi aktual di setiap daerah.
Koordinasi lintas lembaga dan daerah juga dibahas dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri, pimpinan TNI dan Polri, Kepala BNPB, Kepala BMKG, calon Kepala BPGMN, serta gubernur, pangdam, dan kapolda dari Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah. Keterlibatan unsur pemerintah pusat, aparat, lembaga teknis, dan pemerintah daerah mencerminkan pemantauan bersama terhadap perkembangan karhutla. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari koordinasi penanganan yang terus berlangsung, dengan memperhatikan laporan wilayah, kondisi cuaca, serta kebutuhan dukungan operasi di lapangan.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
