Jakarta | Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengganggu aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa penerbangan mengalami penundaan karena jarak pandang di sekitar bandara menurun. Gangguan ini menjadi perhatian pemerintah lantaran berdampak langsung terhadap kelancaran transportasi udara, termasuk perjalanan masyarakat dan mobilitas antardaerah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan kabut asap tersebut. Perhatian itu berkaitan dengan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap keselamatan serta operasional penerbangan. Pemerintah menilai kondisi jarak pandang perlu segera ditangani agar gangguan terhadap layanan transportasi udara tidak meluas.
Dudung menyampaikan bahwa dirinya telah menerima laporan mengenai kondisi kabut asap di sejumlah daerah. Ia juga mengalami langsung dampak situasi tersebut ketika hendak menuju Sumatera Selatan beberapa hari sebelumnya. Penerbangan yang akan ditumpanginya mengalami penundaan karena kondisi udara dan jarak pandang belum mendukung penerbangan berlangsung secara normal.
Menurut Dudung, jarak pandang di wilayah terdampak berada pada kisaran 500 hingga 800 meter. Rentang tersebut menjadi salah satu alasan sejumlah penerbangan harus ditunda, sebab jarak pandang yang terbatas dapat memengaruhi proses keberangkatan maupun kedatangan pesawat. Maskapai dan pengelola bandara perlu mempertimbangkan perkembangan kondisi secara berkala sebelum memutuskan operasional penerbangan.
Keterangan itu disampaikan Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pemerintah menaruh perhatian pada dampak kabut asap terhadap berbagai aktivitas publik. Penanganan kebakaran hutan dan lahan dinilai perlu dipercepat untuk mengurangi gangguan terhadap penerbangan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak penurunan kualitas udara.
Perhatian Presiden Prabowo diarahkan pada percepatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama setelah asap mengganggu aktivitas penerbangan. Arahan tersebut menunjukkan kebutuhan untuk menangani persoalan secara lebih terfokus dan cepat, dengan mengutamakan langkah yang dapat segera mengurangi dampak kebakaran serta mencegah gangguan meluas.
Dudung menyampaikan bahwa perkembangan penanganan karhutla akan dilaporkan kepada Presiden. Laporan itu disiapkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi di lapangan sekaligus memastikan setiap arahan dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang terukur. Penyampaian perkembangan secara berkala juga penting agar pemerintah dapat menilai efektivitas upaya yang telah dilakukan dan menyesuaikan kebijakan apabila masih terdapat kendala.
Materi laporan akan mencakup hal-hal yang telah ditangani oleh pihak terkait, termasuk langkah pengendalian yang sudah dilaksanakan dan hasilnya. Selain itu, laporan akan memuat persentase pelaksanaan untuk menunjukkan sejauh mana target penanganan telah dicapai. Data tersebut diharapkan membantu menggambarkan kemajuan secara lebih jelas, bukan hanya melalui uraian kegiatan, tetapi juga berdasarkan tingkat pelaksanaan di lapangan.
Laporan tersebut juga akan memuat rencana tindakan konkret untuk tahap berikutnya. Rencana ini diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada pemantauan, melainkan berlanjut melalui langkah operasional yang jelas dan dapat segera dijalankan. Di dalamnya akan ditentukan pula langkah prioritas, sehingga sumber daya dan perhatian dapat diarahkan terlebih dahulu pada wilayah atau persoalan yang paling mendesak.
Dengan demikian, pengendalian karhutla ditempatkan sebagai agenda yang membutuhkan koordinasi, kecepatan, dan pelaporan yang terukur. Arahan Presiden menjadi dasar untuk memperkuat fokus penanganan, mempercepat pelaksanaan tindakan, serta memastikan perkembangan di lapangan dapat dipantau dan ditindaklanjuti secara tepat.
Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau menjadi wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketiga wilayah tersebut disebut dalam konteks kebutuhan untuk mempercepat pemantauan serta penanganan dampak asap yang muncul akibat karhutla. Perkembangan di masing-masing daerah akan menjadi bagian penting dalam melihat kondisi secara menyeluruh.
Perhatian terhadap wilayah-wilayah itu juga berkaitan dengan sebaran kabut asap yang disebut telah menjangkau negara tetangga. Dengan demikian, persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kondisi di daerah terdampak, tetapi telah berkembang menjadi isu lintas negara. Keterangan tersebut menegaskan bahwa penanganan perlu dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, terutama ketika sebaran asap berpotensi mengganggu aktivitas di luar wilayah sumbernya.
Dalam proses pelaporan, Dudung akan memasukkan perkembangan situasi di Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Laporan itu akan memuat pembaruan mengenai kondisi di wilayah-wilayah yang menjadi perhatian tersebut, sehingga perkembangan penanganan dapat dipantau secara berkelanjutan. Penyampaian informasi yang teratur diperlukan untuk mendukung langkah percepatan sebagaimana diminta.
Penempatan ketiga wilayah tersebut dalam laporan menunjukkan bahwa pemantauan karhutla dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran persoalan secara lebih luas. Selain meninjau kondisi di dalam negeri, perkembangan kabut asap yang telah disebut menjangkau negara tetangga turut menjadi bagian dari konteks penanganan. Karena itu, pembaruan dari Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau akan menjadi bahan penting dalam evaluasi dan koordinasi berikutnya.
Salah satu hambatan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan adalah kondisi lahan gambut yang luas. Bentang area semacam ini menyulitkan pemadaman karena titik api dapat tersebar dan berada di lokasi yang tidak mudah dijangkau. Proses penanganan juga memerlukan pendekatan khusus agar personel dapat bekerja secara aman dan terarah. Ketika api muncul di kawasan yang jauh dari akses utama, pengerahan tim serta peralatan menuju lokasi menjadi tantangan tersendiri.
Pemerintah telah mengerahkan personel gabungan untuk mempercepat penanganan karhutla. Unsur yang dilibatkan mencakup TNI, Polri, serta satuan terkait yang berada di daerah. Pengerahan tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya pemadaman, pemantauan, dan penanganan kondisi di lapangan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting karena luasnya area terdampak membuat penanganan tidak dapat bertumpu pada satu institusi saja.
Dudung menyampaikan bahwa sumber daya manusia telah dikerahkan untuk mendukung operasi. Namun, jumlah personel yang tersedia perlu disesuaikan dengan karakteristik medan dan luas wilayah yang harus ditangani. Bentang lahan yang sangat besar membuat pergerakan tim, pengawasan titik api, serta distribusi dukungan memerlukan arahan khusus dari tingkat pusat. Arahan tersebut dibutuhkan untuk mengatur prioritas, memperkuat koordinasi, dan memastikan pengerahan personel berlangsung sesuai perkembangan situasi.
Sejalan dengan kebutuhan itu, akan disiapkan arahan khusus Presiden untuk penanganan yang bersifat insidental. Arahan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi langkah cepat ketika muncul kondisi yang membutuhkan respons segera, terutama di wilayah dengan hambatan akses dan cakupan lahan gambut yang luas. Pemerintah pusat dan unsur terkait di daerah selanjutnya akan menyesuaikan pelaksanaan penanganan dengan arahan serta kondisi operasional di lapangan.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
