Jakarta | Pemerintah menyadari adanya protes dari sejumlah negara sahabat terkait asap kebakaran hutan dan lahan yang berasal dari Indonesia. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah yang mengalami kebakaran, tetapi juga dapat meluas melintasi batas negara. Asap karhutla dipandang sebagai isu yang memerlukan penanganan serius, terutama ketika kualitas udara dan aktivitas masyarakat di negara-negara tetangga ikut terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap dampak asap yang dirasakan negara-negara tetangga. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan reaksi dari negara sahabat, sekaligus memahami bahwa kebakaran hutan dan lahan memiliki konsekuensi regional. Perhatian presiden menjadi bagian penting dalam merespons persoalan yang berkaitan dengan lingkungan, kesehatan publik, serta hubungan baik antarnegara.
Dudung menyampaikan keterangan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam konteks ini, protes negara tetangga menjadi inti perhatian pemerintah karena menunjukkan adanya dampak lintas negara dari kebakaran yang terjadi di Indonesia. Pemerintah perlu menempatkan isu tersebut sebagai persoalan bersama yang menuntut tanggapan terukur dan koordinasi yang baik. Pengakuan atas dampak asap juga mencerminkan sikap terbuka terhadap keprihatinan negara sahabat, sementara perhatian Presiden Prabowo menunjukkan bahwa isu karhutla berada dalam agenda penting pemerintah.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sepenuhnya selesai karena karakteristik wilayah yang terbakar berbeda-beda. Salah satu hambatan terbesar berada di lahan gambut yang tersebar di sejumlah provinsi. Jenis lahan ini memiliki lapisan tanah organik yang tebal, mudah menyimpan panas, dan dapat terbakar hingga ke bagian bawah permukaan. Akibatnya, api yang tampak sudah padam masih berpotensi menyala kembali ketika kondisi cuaca kering atau angin bertiup kencang.
Dudung menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan waktu, peralatan, serta pemantauan yang lebih intensif dibandingkan kebakaran di lahan biasa. Petugas tidak hanya perlu mengendalikan api yang terlihat, tetapi juga memastikan titik panas di dalam gambut benar-benar padam. Tantangan semakin besar apabila lokasi kebakaran sulit dijangkau, sumber air terbatas, dan wilayah terdampak berada dalam area yang luas.
Meskipun menghadapi kendala tersebut, pemerintah tetap menjalankan berbagai upaya untuk mengurangi dampak karhutla. Pemadaman dilakukan melalui pengerahan personel dan peralatan, pembasahan area gambut, pemantauan titik panas, serta koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat. Upaya pencegahan juga diperlukan agar kebakaran tidak meluas dan tidak menimbulkan kembali kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan serta hubungan dengan negara-negara tetangga.
Masih terjadinya kebakaran di lahan gambut menunjukkan bahwa persoalan karhutla bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui tindakan darurat. Pemerintah perlu memperkuat pengelolaan gambut, memperbaiki sistem deteksi dini, dan memastikan penanganan berlangsung secara berkelanjutan. Dudung menyampaikan bahwa kondisi serta langkah penanganan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Presiden Prabowo. Pembahasan itu diharapkan dapat memperkuat kebijakan pemerintah dalam menghadapi kebakaran, terutama di wilayah gambut yang menjadi sumber kesulitan utama pemadaman.
Pemerintah menyampaikan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan melalui pengerahan personel gabungan. Dudung mengatakan unsur TNI, Polri, serta satuan terkait telah ditempatkan untuk membantu mengatasi titik-titik kebakaran dan mengendalikan dampak yang ditimbulkan. Pengerahan tersebut menjadi bagian dari upaya respons di lapangan, terutama pada wilayah yang memerlukan dukungan personel, peralatan, dan koordinasi antarlembaga.
Kehadiran personel gabungan diperlukan karena penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga pemantauan area terdampak, pencegahan meluasnya kebakaran, serta penanganan kondisi setelah api berhasil dikendalikan. Setiap unsur memiliki peran sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan. Koordinasi menjadi penting agar sumber daya yang tersedia dapat diarahkan ke lokasi yang paling membutuhkan dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
Namun, luasnya lahan yang harus ditangani menjadi kendala tersendiri. Area kebakaran yang tersebar dan memiliki karakteristik berbeda dapat menyulitkan mobilisasi personel maupun peralatan. Jarak antarwilayah, kondisi medan, serta perubahan arah angin juga dapat memengaruhi kecepatan penanganan. Karena itu, besarnya wilayah terdampak membuat pengerahan sumber daya perlu dilakukan secara bertahap, terukur, dan menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan.
Dalam konteks penanganan insidental, pemerintah masih menantikan arahan khusus Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa langkah lanjutan akan disesuaikan dengan arahan yang disampaikan, tanpa mendahului atau menyimpulkan bentuk kebijakan yang belum disebutkan oleh sumber. Untuk sementara, fokus pemerintah tetap berada pada pengerahan personel gabungan, penguatan koordinasi, dan pengendalian kebakaran di wilayah yang terdampak luas.
Dudung menyampaikan bahwa perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Laporan tersebut akan memuat berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dan aparat terkait untuk mengendalikan titik api, mengurangi dampak asap, serta mencegah perluasan kebakaran. Penyampaian informasi secara langsung kepada Presiden diperlukan agar perkembangan di lapangan dapat menjadi dasar penentuan langkah berikutnya.
Selain mencatat tindakan yang sudah berjalan, laporan itu akan menjelaskan persentase pelaksanaan setiap upaya penanganan. Pemerintah juga akan memaparkan langkah konkret yang perlu segera dilakukan, termasuk penguatan koordinasi, pemantauan wilayah rawan, dan pengerahan sumber daya sesuai kebutuhan. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berfokus pada hasil yang telah dicapai, tetapi juga pada kesenjangan pelaksanaan dan tindakan lanjutan yang harus diprioritaskan.
Sejumlah wilayah menjadi konsentrasi utama penanganan, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Ketiga kawasan tersebut akan mendapat perhatian berdasarkan kondisi kebakaran, potensi penyebaran asap, serta kebutuhan penanganan di lapangan. Dudung belum memberikan jawaban mengenai tawaran bantuan dari negara lain. Hal itu masih akan dibahas terlebih dahulu bersama Presiden, sehingga belum ada keputusan terkait penerimaan maupun penolakannya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa isu karhutla telah menjadi perhatian negara lain, terutama karena dampaknya dapat meluas dan memengaruhi hubungan serta kepentingan bersama di kawasan.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Satgas Karhutla TNI Mediasi Masyarakat dan Korporasi di Melawi | Operasi Water Bombing BPBD Jatim Atasi Karhutla di Gunung Bromo
