JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) akan mewajibkan telur ayam masuk dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak tiga kali setiap pekan. Kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas asupan protein bagi penerima manfaat program, sekaligus memastikan telur menjadi salah satu komponen pangan yang tersedia secara rutin dalam penyelenggaraan MBG.
Informasi mengenai rencana kewajiban itu disampaikan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman. Amran mengatakan keputusan tersebut dibahas setelah dirinya berkoordinasi langsung dengan Wakil Kepala BGN yang membidangi hal terkait, Trenggono. Koordinasi itu mencakup rencana penyertaan telur dalam susunan menu serta frekuensi pemberiannya kepada penerima program.
Amran menyampaikan keterangan tersebut di kediamannya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, pada Jumat, 9 Oktober. Pernyataan itu menjadi penanda bahwa pemerintah mulai menyiapkan skema yang lebih teratur untuk memastikan kebutuhan telur dalam program MBG dapat dipenuhi. Kewajiban penyertaan telur tiga kali dalam sepekan juga menunjukkan adanya perhatian terhadap keberagaman menu, bukan hanya dari sisi ketersediaan pangan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan gizi.
Pelaksanaan kebijakan tersebut akan membutuhkan koordinasi BGN, Bapanas, kementerian terkait, serta para pelaku usaha dan pemasok telur ayam. Pemerintah perlu memastikan pasokan dapat tersedia secara konsisten di berbagai wilayah, terutama daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan MBG. Pengaturan penyerapan diharapkan membantu menjaga kesinambungan distribusi sekaligus mendukung keterlibatan produksi dalam negeri.
Dengan masuknya telur secara rutin, menu MBG diharapkan memiliki sumber protein hewani yang mudah diperoleh dan dapat disalurkan dalam jumlah besar. BGN selanjutnya akan menentukan mekanisme pelaksanaan dan penyesuaian kebutuhan berdasarkan jumlah penerima manfaat serta kapasitas penyediaan di tiap daerah.
Rencana memasukkan telur ke dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tiga kali sepekan diarahkan untuk menjawab kebutuhan jangka pendek di sektor peternakan. Pemerintah menyiapkan skema tersebut agar produksi telur dapat lebih cepat terserap melalui program MBG. Langkah ini juga ditujukan untuk mencegah penurunan harga telur di tingkat peternak, terutama ketika hasil produksi tersedia dalam jumlah yang perlu segera dipasarkan.
Dalam skema itu, Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan berperan sebagai offtaker atau pihak yang menyerap hasil produksi telur. Posisi tersebut membuat BGN menjadi bagian penting dalam menghubungkan kebutuhan bahan pangan untuk program MBG dengan produksi peternak. Penyerapan melalui program pemerintah diharapkan berjalan sesuai dengan skema yang sedang disiapkan, sehingga telur yang dihasilkan petani memiliki jalur penyerapan melalui kebutuhan menu MBG.
Menteri Pertanian Amran menyampaikan bahwa konsumsi telur melalui program MBG telah disepakati dilakukan tiga kali dalam sepekan. Kesepakatan itu menjadi dasar bagi pengaturan kebutuhan telur dalam pelaksanaan program. Amran juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut menunjukkan pentingnya peran BGN sebagai offtaker bagi petani Indonesia. Dengan demikian, pembahasan mengenai menu telur tidak hanya berkaitan dengan frekuensi penyajiannya, tetapi juga dengan penyiapan pihak yang menyerap produksi dari peternak. Pemerintah menempatkan rencana ini sebagai bagian dari upaya mempercepat penyerapan produksi sekaligus menjaga agar harga di tingkat petani tidak mengalami penurunan.
Peternak ayam petelur tengah menghadapi tekanan biaya produksi yang semakin berat. Salah satu persoalan utama yang mereka sampaikan adalah tingginya harga pakan, komponen yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan usaha. Kenaikan biaya tersebut membuat pengeluaran peternak meningkat, sementara kemampuan usaha untuk menanggung beban tambahan semakin terbatas.
Tekanan harga pakan tidak hanya mengurangi margin keuntungan, tetapi juga membuat sebagian peternak mengalami kerugian. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kelangsungan kegiatan usaha mereka. Peternak membutuhkan kepastian agar biaya produksi dapat dikendalikan dan usaha ayam petelur tetap berjalan secara berkelanjutan.
Keluhan mengenai tingginya harga pakan kemudian disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Aksi tersebut menjadi sarana bagi para peternak untuk menyuarakan kondisi yang mereka hadapi kepada pemerintah dan pihak terkait. Mereka menekankan bahwa beban biaya pakan telah memengaruhi kegiatan usaha serta hasil yang diperoleh dari produksi telur.
Persoalan tersebut mendapat respons melalui pertemuan dengan Amran. Pada Jumat pagi, Amran menerima audiensi para peternak di kediaman pribadinya. Pertemuan itu menjadi ruang untuk mendengarkan langsung keluhan mengenai tekanan biaya pakan dan kerugian yang dialami peternak ayam petelur.
Respons tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai menindaklanjuti persoalan yang disampaikan peternak melalui aksi mereka. Keluhan mengenai biaya pakan menjadi bagian penting dalam pembahasan karena berkaitan langsung dengan kemampuan peternak mempertahankan produksi. Penanganan masalah ini juga relevan dengan rencana pemerintah menyiapkan skema penyerapan telur, termasuk rencana memasukkan telur ke dalam menu Makan Bergizi Gratis atau MBG tiga kali dalam sepekan.
Dengan adanya komunikasi langsung peternak dan pemerintah, persoalan biaya produksi dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan berikutnya. Peternak berharap tekanan harga pakan tidak terus menggerus usaha, sementara pemerintah perlu memastikan kebijakan penyerapan mampu memberi dukungan yang nyata bagi keberlangsungan produksi telur.
Selain mendorong penyerapan telur, pemerintah menyiapkan solusi untuk menjaga ketersediaan bahan baku pakan, terutama jagung. Menteri Pertanian Amran mendorong agar penyerapan jagung dilakukan pada saat produksi melimpah dan harga berada pada tingkat yang relatif murah. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi tekanan biaya yang dihadapi peternak ketika pasokan menurun atau harga komoditas tersebut meningkat di pasar.
Dalam skema yang disiapkan, jagung yang dibeli ketika panen raya tidak langsung seluruhnya digunakan. Komoditas tersebut disimpan melalui koperasi sebagai cadangan yang dapat dimanfaatkan saat peternak membutuhkan pasokan. Dengan adanya stok, peternak memiliki pilihan untuk memperoleh bahan baku pakan dari persediaan yang telah dikumpulkan, termasuk ketika harga jagung di pasar sedang mengalami kenaikan.
Pembagian peran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan skema ini. Peternak diarahkan untuk menyerap jagung pada periode panen raya, ketika volume produksi meningkat dan harga cenderung lebih terjangkau. Bulog berperan menyediakan pembiayaan untuk mendukung proses penyerapan tersebut. Sementara itu, koperasi menjadi lokasi penyimpanan stok jagung sekaligus bagian dari mekanisme distribusi ketika persediaan diperlukan oleh peternak.
Model tersebut menempatkan koperasi sebagai penghubung masa produksi dan kebutuhan pakan. Jagung yang dihimpun tidak hanya berfungsi sebagai cadangan, tetapi juga membantu mengatur ketersediaan bahan baku secara lebih terencana. Peternak dapat memanfaatkan stok sesuai kebutuhan produksi, sedangkan penyerapan pada masa panen raya memberi ruang bagi hasil pertanian untuk masuk ke dalam rantai pasok secara berkelanjutan.
Manfaat yang diharapkan dari skema ini adalah hasil panen jagung petani dapat terserap, sementara peternak memperoleh akses bahan baku pakan dengan pasokan yang lebih terjamin.
