JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Islamic Development Bank (IsDB) mengindikasikan penyediaan pendanaan sekitar US
Rencana pendanaan tersebut disiapkan melalui Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2026–2030. Strategi kemitraan ini menjadi kerangka kerja IsDB dan Indonesia dalam menetapkan arah kerja sama, sektor prioritas, serta daftar proyek yang berpotensi memperoleh dukungan selama lima tahun ke depan. Meski demikian, nilai sekitar US$2,56 miliar masih bersifat indikatif dan belum merupakan angka final. Besaran pembiayaan akan bergantung pada kesiapan proyek, proses penilaian, serta kesepakatan lanjutan kedua pihak.
Presiden IsDB Group Dr. Muhammad Al Jasser menyatakan bahwa nilai pendanaan tersebut masih dapat ditingkatkan dan cakupan proyek dapat diperluas apabila proyek-proyek yang tercantum dalam daftar rencana atau pipeline berjalan dengan baik. Pernyataan itu menunjukkan bahwa peluang pembiayaan tidak berhenti pada angka awal yang telah disampaikan. MCPS 2026–2030 diluncurkan di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026, bertepatan dengan kunjungan Al Jasser ke Indonesia. Peluncuran ini menandai dimulainya kerangka baru kerja sama yang diharapkan mampu memperkuat dukungan pembiayaan bagi pembangunan berkelanjutan dan prioritas nasional.
Strategi kemitraan Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB) untuk periode 2026–2030 menempatkan penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai fokus utama. Kedua bidang tersebut dipandang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Infrastruktur yang lebih kuat dapat memperbaiki konektivitas, memperlancar mobilitas, serta membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai kegiatan ekonomi. Pada saat yang sama, peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan agar masyarakat mampu memanfaatkan konektivitas dan peluang produktif yang tercipta secara optimal.
Dukungan IsDB dalam kerangka kemitraan ini tidak semata-mata dipahami sebagai penyediaan pembiayaan. Kerja sama tersebut juga mencakup pemanfaatan pengetahuan, pengalaman, serta pembelajaran pembangunan yang dimiliki IsDB dan Indonesia. Pertukaran pengetahuan dapat membantu memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, kemitraan diharapkan menghasilkan nilai tambah yang lebih luas daripada dukungan dana, sekaligus memperkuat kapasitas nasional dalam mengelola agenda pembangunan.
Hubungan investasi pada konektivitas dan peningkatan kapasitas produktif dengan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dari arah kerja sama tersebut. Infrastruktur dapat menyediakan fondasi bagi aktivitas ekonomi, tetapi manfaatnya akan lebih besar apabila didukung tenaga kerja dan masyarakat yang memiliki kemampuan, pengetahuan, serta kesiapan untuk beradaptasi. Karena itu, pembangunan fisik dan penguatan kapasitas manusia perlu dipandang sebagai upaya yang berjalan beriringan, bukan sebagai agenda yang terpisah.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memandang peluncuran Member Country Partnership Strategy (MCPS) sebagai momentum untuk memperkuat kemitraan jangka panjang dan mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Indonesia dinilai telah mampu menjaga ketahanan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Namun, tantangan berikutnya adalah memperkuat produktivitas, meningkatkan kualitas investasi, serta menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam konteks itu, kemitraan dengan IsDB diarahkan untuk mendukung penguatan fondasi pembangunan sekaligus membantu Indonesia melanjutkan transformasi ekonominya secara konsisten.
Suahasil menekankan bahwa keberhasilan kerangka kerja sama Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB) untuk periode 2026–2030 tidak semestinya dinilai hanya dari besarnya nilai pembiayaan yang berhasil dihimpun. Pendanaan memang menjadi unsur penting untuk mempercepat pelaksanaan program, tetapi ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana kerja sama tersebut menghasilkan perubahan nyata bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat. Karena itu, evaluasi perlu mempertimbangkan dampak, kualitas pelaksanaan, serta keberlanjutan manfaat dari setiap inisiatif yang disepakati.
Indikator keberhasilan yang lebih luas mencakup terciptanya peluang ekonomi baru, meningkatnya produktivitas, dan membaiknya kesejahteraan masyarakat. Program yang didukung bersama diharapkan mampu membuka akses terhadap pekerjaan, layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih berkualitas. Manfaat tersebut perlu dirasakan secara merata, termasuk oleh kelompok rentan, masyarakat di daerah tertinggal, serta pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, kemitraan ini dapat berkontribusi pada pembangunan yang inklusif, bukan hanya memperbesar kapasitas ekonomi secara agregat.
Suahasil juga mengharapkan IsDB berperan dalam memobilisasi investasi yang lebih luas, baik dari lembaga keuangan, sektor swasta, maupun mitra pembangunan lainnya. Kemampuan tersebut dapat memperkuat skala dan jangkauan pembiayaan, sekaligus mengurangi kesenjangan kebutuhan pembangunan dan sumber daya yang tersedia. Selain modal, keahlian teknis dan pengalaman IsDB dalam mendukung berbagai negara diharapkan membantu Indonesia menerjemahkan prioritas bersama menjadi kebijakan dan proyek yang tepat sasaran, terukur, serta memberikan manfaat jangka panjang.
Dalam kerangka ini, pembiayaan, pengetahuan, dan pengalaman pembangunan dipandang sebagai unsur yang saling melengkapi. Pembiayaan menyediakan daya dorong, sementara pengetahuan memperkuat perencanaan dan tata kelola, serta pengalaman membantu mengantisipasi risiko pelaksanaan. Sinergi ketiganya penting untuk mendukung transformasi ekonomi nasional yang produktif, adil, tangguh, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, capaian MCPS akan tercermin pada kemampuan kemitraan menghasilkan nilai pembangunan yang bertahan melampaui masa program.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menilai Country Partnership Strategy (MCPS) 2026–2030 sebagai tonggak penting dalam hubungan Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB). Kemitraan tersebut telah berlangsung lebih dari lima dekade dan mencerminkan hubungan yang terus berkembang, sejalan dengan perubahan kebutuhan pembangunan nasional serta tantangan yang dihadapi Indonesia. Periode 2026–2030 juga menjadi strategi kemitraan keempat Indonesia dan IsDB, sehingga penyusunannya memiliki arti strategis bagi arah kerja sama pada tahun-tahun mendatang.
MCPS tidak semestinya dipahami hanya sebagai kerangka pembiayaan pembangunan. Kerja sama ini mencakup transfer pengetahuan, pemanfaatan teknologi, penguatan jaringan kelembagaan, serta pertukaran pengalaman pembangunan. Dengan cakupan tersebut, kemitraan Indonesia-IsDB diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan, peningkatan kapasitas, dan pelaksanaan program yang lebih efektif. Pendekatan ini penting agar setiap dukungan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan nasional secara lebih tepat, sekaligus menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Sebagai salah satu anggota pendiri dan pemegang saham IsDB, Indonesia memiliki posisi penting dalam mendorong penguatan institusi tersebut. Indonesia berharap IsDB terus meningkatkan kinerja, menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau, dan memperbesar dampak pembangunan bagi seluruh negara anggotanya. Harapan itu mencakup peningkatan kualitas layanan, ketepatan sasaran program, serta kemampuan IsDB dalam merespons tantangan pembangunan yang semakin kompleks, termasuk kebutuhan terhadap pembiayaan inovatif dan berkelanjutan.
Indonesia juga berkomitmen memperluas keterlibatan para profesional nasional dalam berbagai kegiatan dan mekanisme kerja IsDB. Langkah ini diharapkan memperkuat hubungan dengan institusi-institusi dalam ekosistem IsDB, sekaligus membuka ruang bagi pertukaran keahlian yang lebih luas. Melalui kerja sama Selatan-Selatan, Indonesia ingin membagikan pengalaman, praktik baik, dan solusi pembangunan kepada negara berkembang lain. Dengan demikian, kemitraan ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif di tingkat global.
