Sibernkri.com // Ratusan personil gabungan TNI Polri diterjunkan untuk mengamankan aksi damai di DPRD Kota Probolinggo, senin (21/10/25). Puluhan santri, alumni pondok pesantren, dan anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Probolinggo yang menjadi peserta aksi, menuntut pertanggungjawaban pihak Trans7 atas tayangan “Xpose Uncensored” yang dinilai melecehkan kiai dan pesantren.
Sejumlah tokoh hadir dalam aksi tersebut antara lain Ketua MUI Kota Probolinggo, Prof. Dr. KH. Muhammad Sulthon, Ketua Tahfidz PCNU Kota Probolinggo, Drs. Arba’i Hasan, Rois Syuriah PCNU Kota Probolinggo, KH. Muhtarom, Ketua PC GP Anshor Kota Probolinggo, Salamul Huda, SH, Ketua Fatayat NU Kota Probolinggo, Nur Hudana, Ketua Muslimat NU Kota Probolinggo, Siti Aminah, Ketua Pagar Nusa Kota Probolinggo, Rudi, Ketua PMII Kota Probolinggo, Dedy Bayu Angga dan ratusan orang lainnya.
Dalam pernyataan sikapnya, Arbain Hasan selaku Ketua PCNU Kota Probolinggo menyampaikan enam tuntutan utama, yaitu meminta pemilik Trans Media Chairul Tanjung untuk sowan dan menyampaikan permohonan maaf langsung kepada para kiai yang disebut dalam tayangan tersebut.
Massa juga mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi tegas terhadap Trans7 dan memperketat pengawasan isi siaran yang berpotensi menimbulkan fitnah serta keresahan publik.
Selain itu, mereka mendesak DPRD Kota Probolinggo untuk menyalurkan aspirasi ke DPR RI, agar mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) RI untuk memperketat pengawasan konten siaran yang berpotensi menimbulkan fitnah, kebencian, dan polarisasi sosial, serta menjatuhkan sanksi sesuai UU Penyiaran.
Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Rico Yumasri, menyampaikan penghargaan kepada seluruh peserta aksi atas sikap damai dan komitmen menjaga ketertiban.
“Aksi ini menjadi contoh bahwa aspirasi dapat disampaikan secara santun dan beradab tanpa harus menimbulkan keresahan. Ini menunjukkan kedewasaan masyarakat Probolinggo,” ungkapnya.