Pasuruan, 7 Oktober 2025 — Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia serta DPR RI menggelar Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Islam dengan tema “Penguatan Pendidikan Karakter dan Peningkatan Mutu Akademik pada Era Digital”.
Acara ini berlangsung pada Selasa (7/10/2025) di Hotel SPBU Grati, Kabupaten Pasuruan, dan dihadiri sekitar 200 peserta, terdiri atas guru, ustadz, dosen, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum.
Pendidikan Islam: Transfer of Knowledge dan Transfer of Values
Dalam pemaparannya, Dr. Saiful Amin, M.Pd, Kaprodi Pendidikan IPS FITK UIN Malang, menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa.
“Pendidikan Islam bukan sekadar transfer of knowledge, tetapi juga transfer of values — penanaman nilai akhlakul karimah dan spiritualitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, di tengah arus globalisasi dan derasnya informasi, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan seperti degradasi moral, kesenjangan mutu pendidikan, dan rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan Islam perlu terus dibahas dan diimplementasikan melalui inovasi yang berkelanjutan.
Sinergi Perguruan Tinggi, Pemerintah, dan DPR RI
Sementara itu, Dr. H. Muhammad Walid, MA, Dekan FITK UIN Malang, menyampaikan bahwa pihaknya mendapat amanah dari Kementerian Agama untuk bersinergi dengan DPR RI dalam memperkuat mutu pendidikan nasional.
“Pendidikan adalah pondasi utama kemajuan bangsa. Di era digital, guru dituntut lebih kreatif agar tidak kalah dengan teknologi,” tutur Dr. Walid.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pendidik dan teknologi, agar proses pembelajaran tetap menarik sekaligus menanamkan nilai adab serta karakter kepada peserta didik.
Komitmen DPR RI terhadap Pendidikan Islam
Sebagai narasumber utama, H. Syaiful Nuri, anggota DPR RI Komisi VIII, menyoroti pentingnya pemanfaatan internet sebagai samudra informasi tanpa batas. Ia mengajak para santri untuk mampu bersaing dengan lulusan umum melalui penguasaan teknologi dan literasi digital.
“Santri harus cerdas, tidak mudah terprovokasi oleh isu di media sosial, dan siap berperan dalam pemerintahan. DPR RI berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan guru serta transparansi anggaran bagi pesantren,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Presiden RI telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan memisahkan pengelolaan haji dan umrah dari Kementerian Agama agar lebih profesional dan fokus.
Harapan dan Penutup
Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan sesi foto seluruh peserta.
Melalui forum ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara perguruan tinggi, pemerintah, DPR RI, dan masyarakat dalam menjawab tantangan pendidikan Islam di era digital, serta melahirkan kebijakan yang berpihak pada peningkatan mutu pendidikan, kesejahteraan guru, dan penguatan karakter bangsa.