Jakarta | Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan rencana untuk meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi. Rencana tersebut menjadi langkah awal untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memahami kebutuhan penanganan di wilayah terdampak. Pernyataan itu disampaikan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Peninjauan langsung dinilai penting karena penanganan karhutla melibatkan tantangan yang berbeda di setiap daerah, mulai dari akses menuju titik api hingga koordinasi antarpihak. Dengan melihat situasi secara langsung, BNPB dapat memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai perkembangan kebakaran dan dukungan yang diperlukan. Kunjungan ke sejumlah provinsi juga dapat menjadi kesempatan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta unsur terkait dalam upaya pengendalian.
Kristomei menekankan bahwa respons terhadap bencana harus bergerak cepat. Ukuran kecepatan, menurut prinsip yang ia sampaikan, bukan dalam hitungan jam, melainkan menit. Penekanan ini menggarisbawahi pentingnya kesiapsiagaan dan tindakan segera ketika ancaman muncul atau kondisi memburuk. Dalam situasi karhutla, keterlambatan dapat mempersulit upaya pengendalian, memperluas area terdampak, dan meningkatkan risiko bagi masyarakat maupun lingkungan.
Prinsip penanganan berbasis menit juga menuntut alur informasi dan koordinasi yang tanggap. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas lapangan, serta pihak lain yang terlibat perlu bergerak dengan pemahaman situasi yang sama agar langkah awal tidak tertunda. Rencana Kristomei meninjau lokasi karhutla dapat menjadi bagian dari upaya membangun respons yang lebih dekat dengan kebutuhan di lapangan. Meski demikian, hasil penanganan tetap bergantung pada kesiapan personel, dukungan sumber daya, dan kolaborasi yang berkelanjutan. Setelah resmi memimpin BNPB, perhatian terhadap kecepatan respons tersebut menjadi salah satu pesan awal yang disampaikan kepada publik. Pesan itu menempatkan waktu sebagai unsur penting dalam penanggulangan bencana, terutama ketika kondisi membutuhkan keputusan dan tindakan segera.
Kristomei akan lebih dahulu berkoordinasi dengan jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelum menetapkan wilayah prioritas yang perlu dikunjungi. Koordinasi internal ini menjadi tahap awal untuk menyusun rencana peninjauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk menentukan lokasi yang paling membutuhkan perhatian. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai daerah tujuan tidak akan diambil sebelum pembahasan dengan jajaran BNPB dilakukan. Dengan demikian, rencana kunjungan dapat diselaraskan dengan informasi dan pertimbangan yang tersedia di lingkungan lembaga tersebut. Penentuan prioritas menjadi bagian penting dari persiapan, sehingga perjalanan diarahkan ke wilayah terdampak yang sesuai dengan hasil koordinasi.
Kristomei menyatakan siap berangkat ke wilayah terdampak karhutla pada Jumat, 16 Oktober 2026. Meski demikian, kesiapan untuk melakukan perjalanan itu tidak mengubah urutan persiapan yang harus ditempuh. Koordinasi internal tetap perlu dilakukan terlebih dahulu, sebelum lokasi kunjungan dipastikan. Ia ingin membahas bersama jajaran BNPB daerah mana yang perlu didatangi, sehingga agenda peninjauan memiliki sasaran yang jelas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rencana keberangkatan telah disiapkan, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada proses penentuan prioritas. Langkah itu juga memberi ruang bagi jajaran terkait untuk menyelaraskan rencana kunjungan dengan perkembangan penanganan di lapangan.
Rencana peninjauan mencakup lokasi karhutla di sejumlah provinsi. Namun, nama provinsi yang akan menjadi tujuan belum dirinci, sehingga wilayah kunjungan masih menunggu hasil koordinasi internal. Setelah pembahasan dengan jajaran BNPB, daerah prioritas dapat ditetapkan sebagai dasar penyusunan agenda perjalanan. Pendekatan ini menempatkan koordinasi sebagai langkah penting sebelum kunjungan dilakukan, sekaligus memastikan bahwa pilihan lokasi mempertimbangkan kebutuhan penanganan. Kristomei menyatakan kesiapannya untuk berangkat pada tanggal tersebut, dengan tetap mendahulukan pembahasan internal. Karena itu, rincian tujuan tidak dapat dipastikan sebelum proses koordinasi menghasilkan keputusan mengenai wilayah yang perlu dikunjungi. Rencana ini berfokus pada peninjauan langsung terhadap wilayah yang terdampak karhutla.
Kristomei menargetkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi dapat segera ditangani. Target tersebut menekankan bahwa penanganan tidak seharusnya menunggu sampai dampak meluas atau keadaan menjadi semakin sulit dikendalikan. Setiap perkembangan perlu direspons dengan cepat, sehingga upaya di lapangan dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak. Dengan demikian, penanganan karhutla di wilayah terdampak dapat berlangsung lebih terukur dan tidak membiarkan warga menanggung risiko lebih lama.
Ia mengaitkan sasaran itu dengan arahan Presiden Prabowo agar penanganan bencana dilakukan secepat mungkin. Kecepatan, dalam konteks ini, bukan sekadar ukuran administratif, tetapi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat yang berhadapan langsung dengan dampak kebakaran. Semakin dini persoalan direspons, semakin terbuka peluang untuk membatasi gangguan terhadap kehidupan warga. Karena itu, langkah penanganan perlu bergerak segera ketika masalah teridentifikasi, dengan perhatian pada kondisi di setiap provinsi dan kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Kristomei juga menekankan pentingnya mencegah warga terus berada dalam situasi terdampak. Perhatian tidak hanya diberikan pada penanganan kejadian yang sedang berlangsung, melainkan juga pada bagaimana respons dapat mengurangi risiko dan penderitaan masyarakat. Tujuan tersebut menjadi alasan mengapa evaluasi penanganan karhutla perlu melihat waktu respons secara cermat. Setiap keterlambatan dapat memperpanjang dampak yang dirasakan warga, sehingga kecepatan dan ketepatan tindakan harus berjalan beriringan.
Dalam tinjauan ke depan, evaluasi akan diarahkan untuk mendorong respons yang lebih cepat. Kristomei menyatakan bahwa penanganan perlu diperbaiki agar tidak ada korban yang sia-sia. Pernyataan itu menempatkan keselamatan manusia sebagai pertimbangan utama dalam menilai langkah yang telah dilakukan dan menentukan perbaikan berikutnya. Target penanganan di enam provinsi, arahan Presiden, serta evaluasi respons menjadi rangkaian yang saling berkaitan: masalah perlu segera ditangani, dampak terhadap warga harus dicegah agar tidak berlanjut, dan pengalaman di lapangan perlu digunakan untuk mempercepat tindakan berikutnya. Dengan fokus tersebut, peninjauan diharapkan mendorong penanganan yang lebih sigap ketika karhutla terjadi.
Dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, erupsi gunung api, serta berbagai bencana lain, Kristomei menekankan bahwa kecepatan respons harus ditopang kolaborasi lintas pihak. Penanganan yang berbasis menit membutuhkan koordinasi sejak tahap kesiapsiagaan, bukan hanya ketika keadaan darurat telah terjadi. Informasi, sumber daya, dan kewenangan perlu bergerak secara terpadu agar tindakan di lapangan sesuai dengan perkembangan situasi. Tanpa komunikasi yang lancar, keterlambatan menyampaikan peringatan atau mengerahkan bantuan dapat memperbesar risiko bagi warga dan lingkungan.
Menurut Kristomei, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak dapat menangani seluruh urusan kebencanaan seorang diri. BNPB perlu bekerja bersama kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat. Setiap pihak memiliki tugas, kemampuan, dan akses yang berbeda, sehingga pembagian peran yang jelas menjadi penting. Pemerintah daerah, misalnya, dapat membantu mengenali kondisi setempat dan menghubungkan kebutuhan warga dengan dukungan yang tersedia. Sementara itu, masyarakat dapat mengikuti peringatan, menyampaikan informasi lapangan, dan mengambil langkah perlindungan sesuai arahan petugas. Keterlibatan berbagai unsur membuat upaya pencegahan, evakuasi, serta penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih terarah.
Kerja BNPB dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi salah satu contoh pentingnya pertukaran informasi antarlembaga. Data cuaca dan peringatan dini dari BMKG dapat membantu BNPB serta pemerintah daerah menilai potensi ancaman dan menyiapkan respons. Namun, informasi tersebut perlu disinkronkan dengan kondisi aktual, kapasitas petugas, dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Prinsip integrasi juga berlaku pada penanganan karhutla maupun banjir dan erupsi: rencana harus menghubungkan pemantauan, komunikasi risiko, pengerahan personel, dan pemulihan.
Baca juga: Strategi BPBD Jatim Dalam Penanganan Karhutla | Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah
