Opini  

Ada Yang Bilang Sudah Mengambil Hak Saya, Siapa Dan Kapan..??

Ada Yang Bilang Sudah Mengambil Hak Saya, Siapa Dan Kapan..??

Sungguh miris pemerintah negara dan bangsa ini, ketika sekarat karena membantu rakyat, malah di kirimi ghoib dan mau dibantai, tapi hasil kerja keras bertaruh nyawa pun gak ada harganya, sampai safeti pun gak ada jangankan untuk sekedar ucapan Terima kasih, hak yang dijanjikan, juga hadiah berupa nominal, juga akomodasi dan kompensasi, empati dan simPATI saja gak punya kwatir pohon pisang semua yang di pemerintah cuma punya jantung gak punya hati.

Miris pengakuan Bang Dhony Irawan HW.SH.MHE (37)th,Penasehat Hukum dibeberapa media sekaligus Kadiv.Investigasi Tipikor RI yang berkali-kali menanyakan haknya dari hasil kerja kerasnya tapi tanggapan pun di abaikan, bahkan HARLY KABUSPEN KEJAKSAAN RI Beserta ST.BURHANUDDIN,Juga pemerintah lain oknumnya sengaja membutakan diri dan berlagak tuli bahkan bisu menanggapi nya,terlihat jika sistem birokrasi dinegara dan bangsa ini benar-benar mandul tanpa empati juga simPATI kepada pejuang keadilan yg berjuang sendiri melawan ketidak adilan dan kesewenang-wenangan tapi malah seakan dikucilkan karena borok nya semakin terungkap karena menutupi kejahatan,

” Jelas saya belum menerima hak saya sepeser pun, apalagi sampai mereka kasih uang untuk biaya hidup, safety, akomodasi, kompensasi, fasilitas, dll gak ada, bahkan saya mengeluarkan uang dari kocek sendiri sampai dimusuhi orang rumah, karena membantu orang yg gak punya nurani dan naluri bahkan hati pun mungkin mereka gak punya, apalagi kepedulian terhadap keselamatan saya, yg ada malah semakin terpuruk dan hancur ekonomi saya “, ujar Bang dhony geram.

Jika petinggi dan pemerintah negara juga bangsa ini faham birokrasi, apalagi faham tatanan kebijakan-kebijakan yang sehat, pastinya tidak seperti sekarang, apalagi janji 200jta perkasus saja di ingkari, banyak kontraktor yang bangkrut karena haknya gak dipenuhi, kerjasama makan siang gratis pun gak ada bayaran nya, lantas apa yg di cuitkan di sosmed itu semua hanya pembodohan publik, belum lagi janji kasih 22M jika bisa mengungkap kasus judi online dan bisnis haram terselubung oleh oknum pengacara kondang, tapi apa hasilnya, juga nihil tanpa ada tanggung jawab.

” Apa mereka mikir kebutuhan saya sehari-hari, orang tua sakit, dapur ngebul apa tidak, anak sekolah butuh biaya, kebutuhan mendadak, juga kebutuhan pokok yg semakin meningkat, sedangkan saya sendiri tulang punggung keluarga, sampai setiap hari ribut sama keluarga karena pemerintah sendiri tidak tau Terima kasih dan mengulur waktu sampai dimaki orang tua karena membantu orang yg salah, apa itu cerminan birokrasi yg baik di lingkungan negara yg kaya, tapi pemerintah nya toxic, playing victim, manipulatif, tanpa peduli kepada rakyatnya”, imbuh bang dhony geram.

Sistem birokrasi negara yang sehat adalah sistem yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sehat juga ditandai dengan netralitas politik, integritas, dan profesionalisme aparaturnya.
Berikut adalah beberapa aspek penting dari sistem birokrasi negara yang sehat:
Efisiensi:
Birokrasi yang sehat harus mampu menjalankan tugasnya dengan cepat, tepat, dan efektif, serta memanfaatkan sumber daya secara optimal.
Transparansi:
Proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan harus terbuka dan mudah dipahami oleh publik.
Akuntabilitas:
Setiap pejabat birokrasi bertanggung jawab atas kinerja dan tindakan mereka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Netralitas Politik:
Birokrasi harus bekerja secara independen dari pengaruh politik dan partai politik.
Integritas:
Aparat birokrasi harus jujur, adil, dan tidak terlibat dalam korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
Profesionalisme:
Birokrasi harus didukung oleh aparatur yang kompeten, berpengetahuan, dan memiliki keterampilan yang memadai.
Dengan mewujudkan sistem birokrasi negara yang sehat, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

” Apalagi kebijakan-kebijakan yg melarang kpk memperkarakan BUMN Baik direksi dan staff yg korupsi, jelas itu dungu dan pasti saya lawan, jika perlu saya pakek hukum rimba, santet itu lebih baik”, tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *