Sibernkri.com // Probolinggo – Ketegangan menyelimuti proses mediasi sengketa ketenagakerjaan yang melibatkan manajemen SPBU Semampir, Kecamatan Kraksaan. Sahla, seorang tokoh pemuda yang putrinya Dewi Sahrani yang menjadi korban PHK sepihak, melayangkan ultimatum keras agar hak anaknya segera dipenuhi.
“Ini bukan sekadar soal prosedur, tapi soal martabat. Hak anak saya harus diselesaikan. Jangan main-main. Kalau tidak mampu adil, tutup saja SPBU Semampir,” tegas Sahla saat dikonfirmasi, Jumat (23/1).
Kasus ini mencuat setelah Dewi Sahrani diberhentikan secara mendadak oleh manajemen SPBU Semampir. Ironisnya, pemecatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tanpa disertai surat PHK resmi, yang dinilai melanggar aturan ketenagakerjaan.
Dalam mediasi tersebut, pihak manajemen diwakili oleh kuasa hukumnya, Prayuda. Ia menyatakan bersedia mengomunikasikan tuntutan tersebut kepada pihak manajemen terkait pemenuhan hak-hak Dewi sebagai karyawan.
Di sisi lain, Ketua KC FSPMI Probolinggo, Edi Suprapto, turun langsung mengawal kasus ini. Ia menegaskan bahwa praktik PHK tanpa alasan jelas adalah bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip ketenagakerjaan.
“Kalau mediasi hanya formalitas, itu sama saja menambah luka. Hak Dewi harus dibayar tuntas, cepat, dan transparan,” ujar Edi.
Ia menambahkan bahwa kasus ini menjadi alarm keras bagi pelaku usaha agar tidak semena-mena terhadap hak buruh.
Pihak keluarga dan serikat buruh mendesak kuasa hukum SPBU Semampir untuk menunjukkan itikad baik secara nyata, bukan sekadar retorika hukum. Sahla memperingatkan bahwa jika tuntutan ini diabaikan, pihaknya siap mengambil langkah hukum dan sosial yang lebih besar.
Dugaan adanya rentetan pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di internal SPBU tersebut kini menjadi sorotan publik. Jika tidak segera diselesaikan, kredibilitas manajemen dipertaruhkan, dan ancaman penutupan operasional sebagaimana diteriakkan massa bisa menjadi kenyataan.