Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta pembangunan pusat data memperhitungkan kebutuhan air dan dampak lingkungan secara cermat sejak tahap perencanaan. Menurut AHY, kebutuhan operasional fasilitas tersebut dapat membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar, sehingga ketersediaannya tidak boleh dianggap sebagai persoalan sampingan ketika proyek dirancang.
Ia menyampaikan hal itu setelah rapat koordinasi swasembada air nasional di kantornya di Jakarta, Kamis (15/10/2026). AHY menekankan bahwa pertumbuhan industri digital perlu berjalan seiring dengan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Perhitungan atas kebutuhan air, kondisi lingkungan setempat, serta kemampuan infrastruktur pendukung perlu dilakukan sebelum pembangunan dimulai, bukan setelah fasilitas beroperasi.
Pusat data menjadi bagian penting dari layanan digital, tetapi pengoperasiannya membutuhkan sumber daya dan dukungan infrastruktur yang memadai. Pasokan air dapat digunakan, lain, untuk mendukung sistem pendinginan fasilitas. Besarnya kebutuhan akan bergantung pada desain teknologi, skala bangunan, dan sistem operasional yang diterapkan. Karena itu, kajian setiap proyek perlu mempertimbangkan karakteristik lokasi dan pilihan teknologi yang tersedia.
Perencanaan juga perlu melihat kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi serta kepentingan sektor industri lain. Permintaan air dari rumah tangga, pertanian, dan kegiatan ekonomi terus meningkat, sementara ketersediaan sumber daya dapat berbeda antarwilayah. Jika kebutuhan industri baru tidak dihitung secara terpadu, persaingan pemanfaatan air berisiko semakin besar, terutama di daerah yang pasokannya terbatas.
Pernyataan AHY menempatkan aspek air dan lingkungan sebagai pertimbangan penting dalam pengembangan infrastruktur digital. Pemerintah dan pelaku usaha perlu menilai sumber pasokan, kecukupan layanan, serta potensi dampak terhadap lingkungan dan warga sekitar secara transparan. Langkah tersebut dapat membantu menentukan lokasi yang sesuai, mengidentifikasi risiko sejak dini, dan mendorong penggunaan teknologi yang lebih efisien. Dengan begitu, pembangunan pusat data dapat direncanakan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya, sekaligus menghindari tekanan yang tidak perlu terhadap kebutuhan air masyarakat dan sektor lain.
AHY menegaskan bahwa pembangunan pusat data perlu didahului perhitungan yang terperinci, bukan hanya terkait investasi, kapasitas teknologi, dan manfaat ekonomi. Perencanaan juga harus menilai dampak fasilitas terhadap lingkungan di sekitarnya serta kebutuhan sumber daya yang digunakan selama operasional. Pusat data membutuhkan pasokan air dan energi dalam jumlah besar, lain untuk menjaga sistem tetap berfungsi dan mendinginkan perangkat. Karena itu, keputusan pembangunan perlu didasarkan pada kajian yang menjelaskan besaran kebutuhan, sumber pasokan, serta konsekuensinya bagi wilayah setempat. Tanpa penilaian menyeluruh, kebutuhan operasional fasilitas berpotensi bersinggungan dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Perhatian khusus perlu diberikan pada ketersediaan air bersih bagi warga. Apabila pusat data menggunakan sumber air yang sama dengan rumah tangga atau kegiatan lokal lainnya, pemerintah dan pengelola perlu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kajian sebaiknya mempertimbangkan kondisi sumber air, perubahan kebutuhan dari waktu ke waktu, dan kemungkinan tekanan pada lingkungan sekitar. Dengan informasi tersebut, langkah mitigasi dapat disiapkan sejak tahap perencanaan, bukan setelah dampak muncul. Penggunaan teknologi yang lebih efisien, pemilihan lokasi yang sesuai, dan pengelolaan sumber daya yang transparan dapat menjadi bagian dari upaya untuk menekan risiko. AHY menekankan bahwa pembangunan harus memperhitungkan kondisi nyata di lapangan.
Persoalan kebutuhan air dan energi pusat data bukan hanya menjadi perhatian Indonesia. Berbagai negara juga menilai bagaimana pertumbuhan infrastruktur digital dapat berjalan seiring dengan pengelolaan sumber daya dan perlindungan lingkungan. Menurut AHY, isu ini mencerminkan tantangan yang lebih luas: kegiatan industri, apa pun sektornya, perlu memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat dan alam. Hal tersebut berlaku pula bagi industri digital, yang kerap dipandang berbeda dari industri dengan fasilitas fisik, tetapi tetap membutuhkan lahan, air, listrik, dan jaringan pendukung. Isu penggunaan sumber daya oleh pusat data bahkan turut menjadi sorotan di negara-negara maju. Perhatian global itu menunjukkan pentingnya standar, perencanaan, dan pengawasan yang memadai agar perkembangan teknologi tidak mengabaikan kepentingan publik.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur pemanfaatan air secara adil, termasuk ketika kebutuhan industri meningkat seiring pembangunan pusat data. Penggunaan air untuk fasilitas digital perlu dinilai bersama kebutuhan warga dan kegiatan ekonomi lain di wilayah terkait. Perizinan dan pengawasan sebaiknya mempertimbangkan ketersediaan sumber air, kapasitas infrastruktur, dampak lingkungan, serta kondisi masyarakat setempat. Dengan demikian, pertumbuhan industri tidak secara tidak proporsional membebani layanan air yang dibutuhkan rumah tangga atau mengurangi akses warga terhadap sumber daya yang layak.
Pengelolaan pasokan perlu mengutamakan kebutuhan dasar, sembari memastikan pertanian, peternakan, dan industri memperoleh alokasi yang terukur sesuai kondisi wilayah. Rumah tangga memerlukan air untuk minum, sanitasi, dan kegiatan sehari-hari, sementara petani dan peternak bergantung pada ketersediaan air bagi produksi pangan dan mata pencaharian. Industri juga membutuhkan pasokan untuk beroperasi, tetapi pemenuhannya perlu mengikuti batas ketersediaan dan aturan yang transparan. Pemerintah dapat menggunakan data kebutuhan dan pasokan, menetapkan prioritas yang jelas, serta mengawasi penggunaan agar pembagian berlangsung proporsional dan tidak memicu persaingan yang merugikan masyarakat lokal.
Perencanaan tersebut semakin penting karena pertumbuhan populasi dapat menambah kebutuhan layanan dasar, sedangkan ekspansi ekonomi digital mendorong pembangunan infrastruktur baru, termasuk pusat data. Pada saat yang sama, perubahan aktivitas ekonomi dan pola konsumsi dapat meningkatkan permintaan air di berbagai sektor. Perkembangan ini menjadi alasan untuk memperkuat perencanaan jangka panjang, bukan dasar untuk menyimpulkan bahwa suatu krisis telah terjadi. Pemerintah dan pengelola fasilitas dapat mengkaji kebutuhan air sejak tahap perencanaan, memilih teknologi yang efisien, serta mengevaluasi peluang penggunaan kembali air sesuai standar keselamatan. Pemantauan berkala terhadap pengambilan dan pemakaian air juga membantu memperbarui kebijakan ketika kebutuhan atau kondisi sumber berubah. Pendekatan berbasis data dan keterlibatan masyarakat dapat menjaga keseimbangan investasi digital, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan lokal. Dengan tata kelola yang terbuka, keputusan alokasi dapat mempertimbangkan dampak kumulatif berbagai pengguna, bukan hanya permintaan satu proyek atau sektor. Hal ini mendukung pembangunan ekonomi sekaligus menjaga akses air yang memadai bagi warga dan kegiatan produktif lainnya.
Transformasi digital terus didorong di berbagai sektor, mulai dari layanan publik hingga kegiatan ekonomi. AHY mengingatkan bahwa perkembangan tersebut perlu disertai perhatian terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk menopangnya, termasuk air. Ekonomi dan keuangan digital diperkirakan akan menjadi arus utama perekonomian Indonesia dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Karena itu, kebutuhan infrastruktur digital kemungkinan meningkat seiring bertambahnya layanan, transaksi, dan penyimpanan data. Namun, ekspansi ini tidak semestinya direncanakan hanya berdasarkan kebutuhan teknologi dan investasi. Ketersediaan air juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan agar pembangunan pusat data tidak menambah tekanan pada pasokan yang dibutuhkan masyarakat dan lingkungan.
Konsumsi air pada setiap pusat data tidak sama. Jumlahnya dapat berbeda-beda bergantung pada kapasitas fasilitas, skala operasional, serta kebutuhan pendukung yang digunakan. Perbedaan ini membuat penilaian kebutuhan air perlu dilakukan secara spesifik untuk setiap rencana pembangunan, bukan dengan asumsi bahwa seluruh fasilitas memiliki dampak serupa. Pemerintah dan pelaku usaha perlu memahami kondisi sumber air di lokasi yang dipilih, memperkirakan kebutuhan operasional, serta mempertimbangkan pengguna lain di kawasan tersebut. Dengan informasi yang memadai, keputusan mengenai lokasi dan kapasitas dapat dibuat secara lebih bertanggung jawab.
Baca juga: Wujudkan Pembangunan Tepat Sasaran, Babinsa Turut Hadiri Musrenbangdes | Krisis Lingkungan di Setu Cilodong: Munculnya Tumpukan Sampah di Musim Kemarau | DANREM 091/ASN DIDAMPINGI DANDIM 0901/SAMARINDA PASTIKAN KEBUTUHAN AIR BERSIH SISWA SEKOLAH RAKYAT TERPENUHI
