Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyatukan langkah pemerintah dalam mempercepat penanganan karhutla, terutama melalui koordinasi antarlembaga dan pengerahan sumber daya yang tersedia.
Dalam rapat itu, pembahasan diarahkan pada upaya mempercepat pemadaman di wilayah terdampak sekaligus mencegah api meluas. Pemerintah menilai kecepatan bertindak dan keterpaduan pelaksanaan menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi tersebut. Karena itu, setiap unsur yang memiliki peran dalam penanganan karhutla diminta menjalankan tugas secara terkoordinasi sesuai kebutuhan di lapangan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal. Arahan itu mencakup pemanfaatan kemampuan personel, peralatan, serta dukungan kelembagaan untuk memperkuat proses pemadaman dan pengendalian kebakaran. Pengerahan tersebut diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah terhadap titik-titik api dan membantu memastikan penanganan dilakukan secara menyeluruh.
Rapat terbatas ini juga menegaskan pentingnya pelaksanaan langkah yang cepat dan terukur. Dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme koordinasi yang terpadu, pemerintah berupaya menjaga agar penanganan karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap sumber daya yang tersedia perlu digunakan secara efektif, sehingga pemadaman dapat segera dilakukan dan potensi perluasan api dapat dicegah sedini mungkin.
Keterangan mengenai rapat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan percepatan penanganan karhutla sebagai prioritas. Arahan Presiden menjadi dasar bagi jajaran terkait untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, mengoptimalkan dukungan yang ada, serta memastikan seluruh langkah penanganan berjalan sesuai tujuan yang telah dibahas dalam rapat di Istana .
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di enam provinsi. Proses pemadaman terus dilakukan pada wilayah-wilayah yang terdampak, dengan total area yang dilaporkan mencapai sekitar 639 hektare. Data tersebut memberikan gambaran mengenai sebaran penanganan yang sedang berjalan, tanpa secara otomatis menunjukkan perbedaan tingkat keparahan antardaerah.
Dalam pemetaan operasional BNPB, perhatian utama diarahkan kepada dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Penetapan keduanya sebagai wilayah prioritas menjadi dasar pengaturan pengerahan personel, peralatan, serta dukungan pemadaman. Langkah tersebut dilakukan untuk memusatkan sumber daya pada lokasi yang telah ditetapkan dalam koordinasi penanganan karhutla, sementara upaya pengendalian tetap berlangsung di provinsi lain yang turut mencatat kejadian kebakaran.
Pemetaan wilayah terdampak diperlukan agar respons dapat disusun berdasarkan lokasi dan kebutuhan lapangan. Dengan membedakan cakupan penanganan di enam provinsi dan menetapkan Kalimantan Tengah serta Sumatra Selatan sebagai prioritas, BNPB dan unsur terkait memiliki acuan untuk mengatur operasi secara lebih terarah. Informasi mengenai luas sekitar 639 hektare juga menjadi bagian dari laporan situasi yang digunakan dalam proses koordinasi dan pemantauan.
Penetapan wilayah prioritas tersebut merupakan keputusan operasional sebagaimana disampaikan dalam laporan Kepala BNPB. Karena itu, fokus penanganan tidak dimaknai sebagai kesimpulan mengenai kondisi di luar data yang tersedia, melainkan sebagai penentuan lokasi utama bagi percepatan respons. Pemadaman di enam provinsi tetap berjalan, sedangkan Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi pusat perhatian dalam penguatan koordinasi lapangan.
Operasi darat menjadi salah satu langkah utama pemerintah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam pelaksanaannya, lebih dari 60.177 personel gabungan dikerahkan ke sejumlah wilayah yang terdampak. Mereka berasal dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Kekuatan tersebut disiapkan untuk melakukan pemadaman langsung, mencegah penyebaran api, memantau titik rawan, dan membantu proses penanganan di lapangan.
Pengerahan personel dilakukan dengan menyesuaikan kondisi setiap daerah. Tim darat bekerja di kawasan yang dapat dijangkau melalui jalur darat, terutama pada lokasi yang memerlukan penanganan cepat untuk menghambat meluasnya api. Selain memadamkan titik api, petugas juga melakukan pendinginan terhadap lahan yang telah terbakar guna mengurangi risiko munculnya kembali bara api. Koordinasi unsur pusat dan daerah terus diperkuat agar sumber daya dapat diarahkan secara efektif.
Menurut keterangan Teddy, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan di lapangan mampu mengendalikan sebagian besar area terdampak dalam waktu relatif cepat. Namun, pemantauan tetap diperlukan karena kondisi cuaca, angin, dan karakteristik lahan dapat memengaruhi pergerakan api serta menimbulkan titik panas baru.
Penanganan juga didukung operasi udara melalui water bombing yang terus dilakukan di sejumlah wilayah. Pesawat dikerahkan untuk menjatuhkan air dari udara pada area yang sulit dijangkau tim darat atau memiliki tingkat risiko tinggi. Dukungan ini membantu membasahi titik api dan mempercepat proses pemadaman, khususnya ketika kobaran berada di lahan luas, medan sulit, atau lokasi yang aksesnya terbatas. Kombinasi operasi darat dan udara diharapkan mampu menjaga pengendalian kebakaran secara berkelanjutan.
Perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan perbaikan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut terutama terlihat di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Perbaikan ini mencerminkan hasil dari penguatan koordinasi, pengerahan personel, serta pelaksanaan langkah penanganan yang dilakukan secara terpadu. Meski demikian, pemantauan tetap perlu dilanjutkan karena potensi kebakaran dapat berubah mengikuti kondisi cuaca, tingkat kekeringan lahan, dan kemunculan titik panas di berbagai kawasan.
Upaya pengendalian juga diarahkan pada optimalisasi operasi modifikasi cuaca. Operasi ini memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang tersedia untuk membantu meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Pemanfaatan kondisi atmosfer tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pemadaman, membasahi area rawan, dan mengurangi risiko meluasnya kebakaran. Pelaksanaannya tetap memerlukan pemantauan cuaca serta koordinasi lintas sektor agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara tepat dan efektif.
Langkah tersebut dilakukan seiring dengan perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Perkiraan itu memberikan prospek yang lebih baik bagi pemulihan kondisi lingkungan dan penurunan risiko karhutla, namun tidak menghilangkan kebutuhan untuk menjaga kesiapsiagaan. Pengawasan lapangan, respons cepat, serta pengelolaan kawasan yang rentan tetap diperlukan sampai curah hujan benar-benar stabil di seluruh wilayah terdampak.
Rapat terkait diikuti secara langsung dan virtual oleh jajaran menteri, pimpinan TNI-Polri, BNPB, BMKG, pejabat terkait, serta gubernur, pangdam, dan kapolda dari Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah. Keterlibatan unsur-unsur tersebut mendukung penyelarasan kebijakan, pertukaran informasi, dan percepatan penanganan karhutla berdasarkan perkembangan di masing-masing daerah.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
