Jakarta | Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk bermusyawarah dengan partai-partai koalisi sebelum mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming merupakan langkah yang baik. Menurut Mardani, pembahasan bersama dapat menjadi cara yang tepat untuk menyampaikan dan mempertimbangkan usulan tersebut. Ia menyampaikan pandangan itu kepada wartawan pada Jumat (12/11/2026), menanggapi rencana Prabowo membicarakan calon pengganti Gibran dengan koalisi.
Mardani secara khusus menekankan pentingnya melibatkan partai-partai yang sejak awal mengusung Prabowo. Dalam pandangannya, musyawarah dengan kelompok tersebut merupakan langkah yang elegan. Artinya, persoalan calon pengganti tidak dibahas secara sepihak, melainkan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan partai-partai yang memiliki keterlibatan sejak awal dalam pencalonan Prabowo. Ia menyambut baik adanya pembicaraan bersama sebelum dua nama calon diajukan.
Alasan utama yang disampaikan Mardani berkaitan dengan dampak proses pembahasan terhadap suasana politik. Jika rencana itu dibicarakan bersama, ia berharap prosesnya tidak berkembang menjadi polemik. Musyawarah juga diharapkan tidak membuat suasana menjadi keruh. Karena itu, komunikasi dengan partai koalisi dinilai sebagai pilihan yang baik dalam membahas calon pengganti Gibran. Mardani menempatkan proses bersama tersebut sebagai cara untuk menjaga agar pembahasan berlangsung dengan baik.
Tanggapan Mardani berfokus pada cara Prabowo menyampaikan rencana pengajuan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Ia mendukung pembicaraan dengan koalisi, terutama dengan partai-partai yang sejak awal mengusung Prabowo, dan menyebutnya sebagai langkah elegan. Harapannya, pembahasan yang dilakukan melalui musyawarah tidak menimbulkan polemik maupun mengeruhkan suasana. Dengan demikian, bagi Mardani, keterlibatan bersama dalam proses tersebut merupakan pendekatan yang patut ditempuh sebelum nama calon diajukan.
Sikap PKS mengenai penentuan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran disampaikan Mardani sebagai bentuk penyerahan kewenangan kepada Prabowo. Menurut penegasan tersebut, partainya tidak menetapkan pilihan sendiri dan menyerahkan keputusan akhir sepenuhnya kepada presiden. Dengan demikian, PKS menempatkan Prabowo sebagai pihak yang berwenang menentukan nama yang akan diajukan, setelah proses pembahasan yang diperlukan.
Pernyataan itu menegaskan posisi partai dalam proses pengambilan keputusan, bukan dukungan terhadap kandidat tertentu. Mardani tidak menyebut nama calon yang dipilih atau didukung PKS. Karena itu, sikap partai tidak dapat ditafsirkan sebagai keberpihakan kepada satu tokoh maupun sebagai upaya mengarahkan presiden pada pilihan tertentu. Inti pesannya adalah bahwa keputusan mengenai dua nama berada di tangan Prabowo, sementara PKS menerima kewenangan tersebut.
Penyerahan keputusan kepada presiden juga memberi ruang bagi Prabowo untuk mempertimbangkan berbagai hal sebelum menetapkan nama yang akan diajukan. Namun, pernyataan Mardani tidak merinci kriteria, tahapan, ataupun kandidat yang sedang dipertimbangkan. Informasi yang disampaikan terbatas pada sikap PKS: partai menyerahkan pilihan kepada presiden dan tidak mengumumkan nama yang menjadi preferensinya. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai calon pengganti Gibran perlu dibedakan dari pernyataan resmi partai. Tidak ada dasar dari pernyataan tersebut untuk menyimpulkan bahwa PKS telah mendukung satu kandidat atau menolak kandidat lain.
Posisi ini menunjukkan bahwa PKS memilih untuk tidak mendahului keputusan presiden dalam menentukan dua nama. Mardani menekankan penyerahan keputusan secara penuh, sehingga penetapan akhir menjadi tanggung jawab Prabowo. Sikap tersebut juga menjaga agar pandangan partai tidak disalahartikan sebagai pengumuman dukungan terhadap sosok tertentu. Hingga keputusan disampaikan oleh presiden, nama-nama yang akan diajukan tetap menjadi kewenangan Prabowo. Pernyataan PKS, dengan demikian, berfokus pada siapa yang mengambil keputusan, bukan pada siapa calon yang seharusnya dipilih. Partai menyatakan menyerahkan pilihan kepada presiden tanpa menguraikan kandidat ataupun menyampaikan preferensi khusus. Penegasan Mardani itu menjadi batas yang jelas bagi pembacaan sikap PKS dalam proses tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa proses menentukan pengganti Gibran Rakabuming Raka mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang MD3. Menurut Yusril, undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memilih dua nama yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, penetapan calon pengganti berada dalam ranah keputusan presiden, sebelum nama-nama tersebut disampaikan kepada lembaga yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.
Yusril mengatakan Prabowo dapat berkonsultasi dengan pihak lain sebelum menentukan pilihan, termasuk dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi. Namun, konsultasi itu tidak menghapus kewenangan presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ia juga menyebut aturan tersebut mengatur pembicaraan dengan partai koalisi dalam proses ini. Pilihan untuk melakukan konsultasi, menurut penjelasannya, berada pada Prabowo. Presiden dapat meminta pandangan koalisi sebagai bagian dari musyawarah, atau mengambil keputusan tanpa konsultasi, sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan UU MD3.
Keterangan itu disampaikan Yusril setelah mendampingi Prabowo dalam pertemuan dengan MPR di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia belum mengetahui kapan pertemuan presiden dan partai-partai koalisi akan berlangsung. Meski demikian, Yusril menyebut Prabowo telah memberi isyarat akan berbicara dengan mereka. Belum ada jadwal yang dapat ia sampaikan mengenai pembicaraan tersebut, sehingga waktu dan bentuk konsultasi masih menunggu keputusan presiden. Pernyataan Yusril menggambarkan bahwa musyawarah dengan koalisi mungkin dilakukan, sementara keputusan mengenai dua nama tetap menjadi kewenangan Prabowo sebelum diajukan kepada MPR.
Informasi mengenai posisi Gibran menjadi latar penting dalam pembahasan tentang kemungkinan pengganti wakil presiden. Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatan tersebut setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, pembahasan mengenai pengisian jabatan tidak lagi hanya berkaitan dengan wacana perubahan, tetapi juga menyangkut kekosongan yang timbul setelah pengunduran diri itu. Keterangan ini menjadi dasar untuk memahami mengapa proses penentuan pengganti memperoleh perhatian dalam dinamika politik nasional.
Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa jabatan wakil presiden yang kosong harus diisi paling lama 60 hari. Batas waktu tersebut memberikan kerangka konstitusional bagi pengisian jabatan, sekaligus menunjukkan bahwa kekosongan itu tidak dimaksudkan berlangsung tanpa batas. Aturan tersebut menetapkan tenggat maksimal, bukan informasi mengenai tanggal tertentu atau perkiraan kapan pemilihan akan dilakukan. Karena itu, penjelasan mengenai batas waktu perlu dipisahkan dari spekulasi tentang jadwal maupun langkah-langkah teknis yang tidak tercantum dalam informasi yang tersedia.
Dalam konteks tersebut, keputusan untuk membicarakan pengganti perlu dipahami dengan merujuk pada dua hal yang telah diketahui: Gibran telah resmi mengundurkan diri setelah menyampaikan surat kepada MPR, dan UUD 1945 menetapkan batas paling lama 60 hari untuk mengisi jabatan wakil presiden. Kedua hal ini memberikan latar bagi pembahasan politik, tanpa dengan sendirinya menjelaskan siapa yang akan dipilih atau bagaimana proses lebih lanjut akan berlangsung. Batas konstitusional itu juga tidak boleh ditafsirkan sebagai kepastian mengenai waktu pelaksanaan tertentu. Informasi yang tersedia hanya menyatakan ketentuan tenggat pengisian jabatan, sehingga rincian lain memerlukan keterangan tambahan dari sumber yang berwenang.
Baca juga: Penanganan Karhutla Jadi Fokus Rapat Terbatas Prabowo di Istana | Prabowo Kerahkan Puluhan Ribu Personel untuk Percepatan Penanganan Karhutla | Prabowo Percepat Penanganan Karhutla di Enam Provinsi, Operasi Darat Dioptimalkan
321 kunjungan
