Jakarta | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin malam, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut berlangsung secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, dengan diikuti sejumlah pejabat terkait secara langsung maupun melalui konferensi daring.
Pertemuan ini secara khusus diarahkan untuk mengevaluasi perkembangan kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah serta menilai efektivitas langkah penanganan yang telah dijalankan pemerintah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar respons terhadap titik api, dampak asap, serta potensi meluasnya kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
Dalam rapat terbatas itu, perkembangan situasi di lapangan menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah perlu memperoleh gambaran terbaru mengenai lokasi terdampak, tingkat ancaman terhadap masyarakat, dan kesiapan personel serta peralatan untuk melakukan pemadaman. Evaluasi juga penting dilakukan guna memastikan upaya pencegahan berjalan bersamaan dengan penanganan kebakaran yang sedang berlangsung.
Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan karhutla menjadi agenda prioritas pemerintah, terutama ketika kebakaran berpotensi mengganggu kesehatan warga, aktivitas sosial, dan perekonomian daerah. Melalui forum tersebut, pemerintah membahas langkah lanjutan yang diperlukan untuk mempercepat pemadaman, mengurangi dampak asap, dan mencegah munculnya titik api baru.
Pelaksanaan rapat secara hybrid memungkinkan pejabat pusat dan daerah menyampaikan laporan serta perkembangan terbaru tanpa menunggu pertemuan tatap muka. Pola koordinasi ini diharapkan mempercepat pengambilan keputusan, sekaligus memastikan arahan pemerintah dapat segera diterapkan di wilayah yang menghadapi kebakaran. Penanganan di lapangan tetap membutuhkan kerja sama pemerintah, aparat, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Rapat terbatas di Istana Negara diikuti sejumlah pejabat utama yang memiliki kewenangan dalam bidang keamanan, pertahanan, pemerintahan, serta penanggulangan bencana. Dalam pertemuan tersebut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Kehadiran para pejabat itu menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama untuk memastikan respons pemerintah berjalan terpadu.
Jajaran pimpinan keamanan juga turut mengikuti pembahasan. Mereka terdiri atas Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Selain itu, rapat dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Unsur kementerian dan lembaga tersebut berperan mendukung penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan di lapangan, serta penyampaian perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo.
Turut hadir Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko. Ia juga disebut sebagai calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional, sehingga kehadirannya relevan dengan pembahasan mengenai perlindungan kawasan gambut dan mangrove yang rentan terdampak kebakaran. Sementara itu, melalui sambungan konferensi video, rapat diikuti Kepala BNPB, sejumlah pangdam, kapolda, dan gubernur dari wilayah yang mengalami karhutla. Keterlibatan pejabat daerah memungkinkan penyampaian kondisi terkini secara langsung, termasuk kebutuhan dukungan, perkembangan titik kebakaran, dan langkah penanganan yang sedang dilakukan. Dengan format pertemuan tersebut, pemerintah pusat dan daerah dapat menyelaraskan tindakan serta mempercepat respons terhadap situasi di wilayah terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di enam provinsi yang menjadi wilayah terdampak utama. Berdasarkan laporan kondisi lapangan, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka tersebut menunjukkan bahwa sejumlah titik api belum sepenuhnya terkendali sehingga memerlukan pengawasan dan pengerahan sumber daya secara berkelanjutan.
Fokus penanganan saat ini diarahkan terutama ke Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua wilayah tersebut masih membutuhkan perhatian lebih besar karena kondisi lahan dan sebaran titik kebakaran dapat menyulitkan proses pemadaman. Tim gabungan terus melakukan operasi darat untuk menjangkau area terdampak, sekaligus mencegah api meluas ke kawasan lain.
Operasi darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan dari berbagai unsur. Mereka menjalankan pemadaman langsung, pendinginan lahan, pemantauan titik api, serta penanganan dampak yang ditimbulkan oleh asap. Dari upaya tersebut, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata tercatat di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian ini menjadi salah satu indikator bahwa koordinasi antarlembaga berjalan dan mampu mempercepat pengendalian di lapangan.
Selain pengerahan personel di darat, operasi udara dengan metode water bombing terus dilakukan di sejumlah wilayah. Penggunaan pesawat untuk menjatuhkan air ditujukan guna mempercepat pemadaman, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat atau memiliki kondisi api yang cukup luas. Operasi udara juga membantu menekan potensi munculnya kembali titik panas setelah pemadaman awal.
Sementara itu, Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan disebut menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Meski demikian, pemantauan tetap diperlukan untuk memastikan kondisi tersebut bertahan dan tidak terjadi peningkatan kembali. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait melanjutkan koordinasi, sehingga setiap perubahan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengerahan operasi di lapangan serta pemanfaatan modifikasi cuaca. Langkah ini diarahkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang terpantau di sejumlah wilayah. Operasi modifikasi cuaca tetap dioptimalkan agar potensi hujan dapat digunakan untuk mendukung upaya pemadaman dan menekan perkembangan titik kebakaran. Pelaksana di lapangan diminta mengikuti perubahan kondisi atmosfer serta menyesuaikan pelaksanaan operasi berdasarkan peluang terbentuknya awan hujan.
Optimalisasi tersebut juga dilakukan dengan memperhatikan perkiraan awal musim hujan. Berdasarkan perkiraan yang disampaikan, awal musim hujan diperkirakan mulai berlangsung lebih merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Perkembangan cuaca menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah operasi, terutama untuk memanfaatkan hujan di wilayah yang masih menghadapi ancaman kebakaran. Selama kondisi tersebut belum merata, penanganan di lapangan tetap harus berjalan dan tidak bergantung sepenuhnya pada perubahan musim.
Dalam rapat terbatas di Istana, Prabowo mengarahkan agar penanganan karhutla diperkuat dengan mengerahkan seluruh sumber daya secara optimal. Arahan itu mencakup kesiapan personel, peralatan, dukungan operasional, serta koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran. Setiap unsur diminta menjalankan perannya secara terarah agar respons terhadap laporan kebakaran dapat dilakukan tanpa penundaan.
Prabowo juga meminta agar proses pemadaman dipercepat dan kebakaran dicegah agar tidak meluas. Pengawasan terhadap lokasi terdampak perlu terus dilakukan untuk memastikan api benar-benar tertangani dan tidak kembali berkembang. Langkah lanjutan pemerintah tetap berfokus pada penguatan operasi, pemanfaatan pertumbuhan awan hujan melalui modifikasi cuaca, serta pengerahan sumber daya secara optimal sesuai arahan dalam rapat terbatas tersebut.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
