Jakarta | Tahun ini dibayangi rangkaian peristiwa iklim yang membawa dampak berat bagi masyarakat dan menimbulkan korban jiwa. Salah satu bencana paling dahsyat terjadi di wilayah Himalaya pada awal tahun, ketika sebuah gletser runtuh dan memicu banjir besar. Skala kehancuran yang ditimbulkannya memperlihatkan betapa cepat sebuah peristiwa ekstrem dapat berubah menjadi krisis kemanusiaan. Banjir tersebut menewaskan 1.500 orang, sementara lebih dari 5.000 orang dinyatakan hilang. Angka-angka itu menggambarkan kehilangan manusia yang sangat besar, sekaligus menjadi pengingat bahwa masyarakat di kawasan terdampak menghadapi konsekuensi bencana yang panjang dan berat.
Kerugian akibat banjir di Himalaya diperkirakan sedikitnya mencapai US$5 miliar. Besarnya nilai tersebut mencakup skala kerusakan dan kebutuhan pemulihan yang harus dihadapi setelah bencana, meskipun dampak yang paling mendalam tetap terlihat pada korban jiwa dan orang-orang yang belum ditemukan. Sebagai bagian dari dukungan internasional, dana kerugian dan kerusakan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengalokasikan US$2 juta untuk membantu Nepal. Alokasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyalurkan bantuan kepada negara yang terdampak. Namun, jumlah bantuan itu tidak menghapus besarnya kerugian, dan kebutuhan masyarakat untuk menghadapi akibat bencana tetap menjadi perhatian.
Peristiwa ini menjadi bagian dari gambaran tahun yang ditandai kejadian terkait iklim dan kehilangan nyawa. Bencana di Himalaya menegaskan bahwa dampaknya tidak hanya hadir dalam bentuk angka kerugian ekonomi, tetapi juga dalam kehilangan, ketidakpastian, serta tantangan pemulihan bagi masyarakat. Runtuhnya gletser dan banjir yang menyusul menjadi pengingat akan kerentanan wilayah terdampak terhadap peristiwa ekstrem. Tanpa memperluas klaim mengenai penyebab khusus bencana tersebut, besarnya korban dan kerugian tetap memperkuat kekhawatiran bahwa dampak perubahan iklim akan terus berlanjut. Karena itu, rangkaian peristiwa tahun ini menjadi latar penting bagi pembahasan mengenai risiko iklim dan dukungan bagi masyarakat yang mengalaminya.
COP31 resmi dimulai pada 8 November 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 20 November. Turki dan Australia menjadi tuan rumah bersama konferensi iklim tahunan tersebut, yang mempertemukan pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk membahas respons terhadap perubahan iklim. Jadwal ini menempatkan pertemuan selama hampir dua pekan di tengah perhatian dunia terhadap dampak cuaca ekstrem, kenaikan suhu, dan tantangan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Isu-isu tersebut tidak berdiri sendiri: kebijakan iklim juga harus dipertimbangkan dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, ketika negara menghadapi tekanan biaya, kebutuhan energi, dan tuntutan pembangunan.
Perkiraan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menunjukkan bahwa pemanasan global dapat melampaui ambang 1,5 derajat Celsius dalam beberapa tahun mendatang. Batas tersebut menjadi tolok ukur penting dalam upaya membatasi risiko terburuk perubahan iklim. Setiap kenaikan suhu memperbesar tekanan terhadap ekosistem dan masyarakat, meskipun dampaknya tidak tersebar merata. Karena itu, peringatan mengenai kemungkinan terlampauinya ambang tersebut menambah urgensi pembahasan kebijakan yang dapat mempercepat pengurangan emisi, memperkuat adaptasi, dan membantu masyarakat menghadapi dampak yang telah terjadi. Perkiraan itu juga menyoroti jarak sasaran yang disepakati dan laju tindakan yang diperlukan.
Konferensi ini berlangsung sebelas tahun setelah Perjanjian Paris ditetapkan, sebuah kesepakatan internasional yang menjadi kerangka kerja utama bagi upaya membatasi pemanasan global. Namun, pelaksanaannya dinilai belum berjalan dengan baik. Kesenjangan komitmen dan tindakan nyata tetap menjadi perhatian, terutama ketika kebutuhan menjaga pasokan energi dan kestabilan ekonomi turut memengaruhi keputusan pemerintah. Dalam konteks tersebut, COP31 digelar ketika risiko iklim meningkat, sementara arah ekonomi dunia belum pasti. Kombinasi tekanan ini membuat pembicaraan mengenai sasaran iklim dan pelaksanaan kebijakan menjadi semakin penting. Tantangannya bukan hanya menetapkan tujuan, melainkan memastikan bahwa upaya yang telah disepakati dapat diterjemahkan menjadi langkah yang konsisten, terukur, dan sesuai dengan urgensi ilmiah.
COP31 berlangsung dalam keadaan yang menandai ketidakhadiran Amerika Serikat untuk konferensi kedua berturut-turut. Negara tersebut memiliki peran penting dalam diplomasi iklim internasional, sehingga absennya delegasi resmi menjadi bagian dari konteks pertemuan para pihak. Namun, fakta ketidakhadiran itu sendiri tidak menjelaskan bagaimana jalannya pembahasan atau apa hasil negosiasi yang akan dicapai. Situasi ini perlu dibaca sebagai latar bagi upaya kerja sama yang berlangsung di negara-negara peserta, bukan sebagai penentu otomatis arah konferensi.
Perkembangan tersebut berkaitan dengan keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris. Perjanjian itu menjadi kerangka internasional bagi negara-negara untuk menyampaikan komitmen pengurangan emisi dan memperkuat respons terhadap perubahan iklim. Selain penarikan dari Paris, proses untuk keluar dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) juga sedang berlangsung. Konvensi tersebut menyediakan forum dan dasar kelembagaan bagi perundingan iklim global, termasuk konferensi para pihak yang diselenggarakan secara berkala.
Keadaan ini relevan bagi suasana kerja sama iklim global karena menunjukkan bahwa keterlibatan suatu negara dalam kerangka dan proses multilateral dapat berubah seiring kebijakan pemerintah. Ketika COP31 berlangsung tanpa kehadiran Amerika Serikat, peserta lainnya tetap berhadapan dengan agenda bersama, seperti pembahasan pendanaan, adaptasi, dan pengurangan emisi. Pada saat yang sama, perubahan status hubungan Amerika Serikat dengan Perjanjian Paris dan UNFCCC menjadi bagian dari lingkungan diplomatik konferensi. Pencatatan konteks ini penting untuk memahami kondisi pertemuan, sambil membedakannya dari klaim tentang dampak politik tertentu atau hasil perundingan. Dengan demikian, pembahasan mengenai absennya Amerika Serikat dapat ditempatkan secara proporsional: sebagai unsur dalam lanskap kerja sama saat ini, sementara proses dan keputusan konferensi tetap bergantung pada perundingan yang berlangsung di para pihak.Perdebatan tentang bahan bakar fosil tetap menjadi salah satu persoalan paling sulit dalam perundingan iklim. Teks perjanjian yang menyerukan transisi dari bahan bakar fosil sebenarnya telah diselesaikan tiga tahun lalu, tetapi dorongan untuk menerapkannya mengalami kemunduran pada tahun sebelumnya. Dalam kesepakatan akhir saat itu, bahan bakar fosil bahkan tidak disebut sama sekali. Perbedaan ini memperlihatkan jurang tuntutan ilmiah untuk menekan emisi dan kompromi politik yang dapat diterima oleh semua pihak.
Situasi tersebut membuat posisi negara tuan rumah dan mitra penyelenggara mendapat sorotan. Turki dan Australia dikritik karena dinilai memiliki kedekatan dengan industri bahan bakar fosil. Australia merupakan salah satu pengekspor utama batu bara dan gas alam, sehingga perubahan arah kebijakan energi dapat bersinggungan dengan kepentingan ekonomi yang besar. Sementara itu, jaringan listrik Turki masih bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batu bara. Ketergantungan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh komitmen pengurangan emisi dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di dalam negeri.
Meski demikian, perundingan tidak hanya berfokus pada produksi dan konsumsi energi. Wacana COP31 juga mencakup upaya mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau AI yang lebih berkelanjutan. Perhatian ini relevan karena teknologi digital membutuhkan pusat data, daya komputasi, dan pasokan listrik yang dapat meningkatkan konsumsi energi. AI dapat membantu pemantauan lingkungan maupun efisiensi sistem energi, tetapi manfaat tersebut perlu ditimbang bersama jejak lingkungan dari pengembangan dan penggunaannya.
Inisiatif AI berkelanjutan yang dibahas dalam konteks COP31 perlu dipahami sebagai wacana atau dorongan kerja sama, bukan sebagai aturan yang mengikat negara. Inisiatif tersebut tidak menciptakan kewajiban baru dan tidak memiliki mekanisme penegakan hukum. Karena itu, keberhasilannya akan bergantung pada kesediaan pemerintah, perusahaan, dan pengembang teknologi untuk menerapkan praktik yang lebih bertanggung jawab.
Baca juga: Pembatasan Hijab di Sekolah Azerbaijan Picu Protes dan Perdebatan Sekularisme | Harga Emas Dunia Terkoreksi di Tengah Penguatan Dolar AS dan Penantian Data Inflasi | Koperasi Pertanian ASEAN sebagai Penggerak Ketahanan Pangan di Tengah Ancaman Iklim
254 kunjungan
