Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi wacana mengenai siapa yang dapat menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Salah satu usulan yang mengemuka menyebut kandidat pengganti seharusnya berasal dari partai politik yang mengusung Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Menurut Yusril, ketentuan yang berlaku tidak memuat larangan tegas yang mengharuskan calon pengganti berasal dari partai-partai pengusung tersebut.
Dengan demikian, ia tidak melihat dasar untuk menyatakan bahwa pilihan kandidat secara otomatis terbatas pada anggota atau kader partai dalam koalisi pengusung Prabowo. Pernyataan itu menanggapi pandangan yang menghubungkan asal partai calon pengganti dengan susunan koalisi pada pemilihan presiden sebelumnya. Yusril menekankan bahwa tidak terdapat aturan yang secara eksplisit menetapkan kewajiban tersebut. Penjelasan ini merujuk pada ada atau tidaknya larangan dalam ketentuan, bukan pada dukungan terhadap sosok tertentu maupun keputusan politik yang mungkin diambil kemudian.
Yusril menyampaikan tanggapan tersebut saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11). Dalam keterangannya, ia menjelaskan pandangannya mengenai batasan hukum terkait usulan kandidat dari partai pengusung. Isu ini perlu dibedakan dari proses penentuan nama dan mekanisme pengisian jabatan, yang dapat melibatkan pertimbangan serta tahapan tersendiri. Karena itu, pernyataan bahwa tidak ada larangan tegas bukan berarti Yusril telah menetapkan siapa yang akan dipilih, atau bahwa calon dari partai tertentu pasti memenuhi seluruh persyaratan lain.
Pokok tanggapan Yusril adalah bahwa asal partai pengusung Prabowo bukan syarat yang secara tegas diwajibkan untuk calon pengganti Gibran. Wacana tersebut, karenanya, tidak dapat diperlakukan sebagai ketentuan hukum hanya berdasarkan komposisi koalisi Pilpres 2024. Pembahasan lebih lanjut tetap perlu mengacu pada aturan yang relevan dan proses resmi yang berlaku. Penjelasan Yusril memberi konteks hukum terhadap perdebatan politik itu, tanpa menutup ruang bagi berbagai nama atau pilihan yang dapat dibicarakan oleh pihak-pihak terkait.Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong memiliki landasan hukum dalam undang-undang mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Aturan tersebut menjadi acuan bagi lembaga negara untuk menjalankan proses pengisian apabila terjadi kekosongan jabatan, termasuk menentukan tahapan dan pihak yang berperan. Karena itu, pembahasan mengenai kemungkinan pengganti Gibran Rakabuming Raka perlu ditempatkan dalam kerangka prosedur yang telah ditetapkan, bukan dipandang sebagai keputusan yang dapat diambil tanpa mengikuti ketentuan hukum.
Yusril Ihza Mahendra berpandangan bahwa penentuan nama yang akan diajukan sebagai calon pengganti berada pada Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses tersebut, presiden memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai masukan sebelum menyampaikan usulan. Ia dapat berkonsultasi dengan siapa pun yang dinilai relevan, termasuk meminta pandangan hukum, agar pertimbangan yang digunakan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Setelah mempertimbangkan masukan, presiden dapat mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR sesuai mekanisme yang diatur dalam UU MD3. Dengan demikian, peran presiden terletak pada pemilihan dan pengajuan kandidat untuk diproses lebih lanjut. MPR menjalankan tahap pemilihan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Pembedaan kewenangan mengusulkan nama dan proses pemilihan di MPR penting agar prosedur konstitusional dipahami secara tepat.
Yusril tidak menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menetapkan sosok tertentu sebagai pengganti Gibran. Penjelasannya berkenaan dengan siapa yang berwenang menentukan calon yang akan diajukan dan bagaimana konsultasi dapat menjadi bagian dari pertimbangan presiden. Dengan demikian, hingga ada proses dan pernyataan resmi, nama pengganti belum dapat dipastikan. Keputusan mengenai kandidat yang akan disampaikan kepada MPR tetap berada pada Presiden Prabowo, sementara tahapan berikutnya harus mengikuti aturan yang berlaku. Kerangka ini menunjukkan bahwa kewenangan presiden dalam menentukan usulan tidak meniadakan prosedur kelembagaan, melainkan berjalan di dalamnya.
Yusril menjelaskan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden tidak dengan sendirinya mengalihkan pelaksanaan pemerintahan kepada triumvirat ketika presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Keberadaan triumvirat, yang merujuk pada menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan, berkaitan dengan keadaan konstitusional tertentu ketika presiden dan wakil presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Karena itu, situasi ketika presiden sedang berada di luar negeri tidak serta-merta dapat disamakan dengan keadaan tersebut, terlebih apabila presiden tetap mampu menjalankan tugasnya.
Menurut Yusril, kekuasaan pemerintahan tetap berada pada presiden dan dapat dijalankan dari mana pun. Perjalanan ke luar negeri tidak otomatis berarti presiden berhalangan atau kehilangan kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan dukungan komunikasi dan tata kerja pemerintahan, presiden masih dapat mengarahkan penyelenggaraan negara, memberikan persetujuan, serta menetapkan kebijakan yang diperlukan. Dengan demikian, lokasi presiden bukan satu-satunya tolok ukur untuk menentukan siapa yang memegang kendali pemerintahan.
Penjelasan itu juga menempatkan wakil presiden dalam kerangka kewenangan yang tidak berdiri sendiri. Wakil presiden dapat membantu presiden dan melaksanakan penugasan yang diberikan, tetapi tidak mengambil keputusan pemerintahan secara mandiri seolah-olah memiliki kekuasaan terpisah. Apabila wakil presiden menandatangani dokumen atau keputusan dalam pelaksanaan tugasnya, status keputusan tersebut tetap sebagai keputusan presiden, bukan keputusan independen dari wakil presiden. Dasarnya adalah bahwa kewenangan pemerintahan berada pada presiden, sementara tindakan wakil presiden dilakukan dalam lingkup mandat atau penugasan yang diberikan kepadanya.
Karena itu, menurut pandangan Yusril, kekosongan kursi wakil presiden tidak mengubah kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan tidak otomatis memicu pengalihan tugas kepada triumvirat. Mekanisme pengganti baru relevan apabila syarat konstitusionalnya terpenuhi. Pembedaan ini penting agar ketentuan mengenai pelaksana tugas tidak ditafsirkan terlalu luas, sekaligus menjaga kesinambungan pemerintahan tanpa mengaburkan batas kewenangan masing-masing pejabat negara.
Yusril menjelaskan bahwa ketika Presiden berada di luar negeri, kebutuhan untuk menandatangani keputusan atau dokumen pemerintahan tidak serta-merta berarti kewenangan Presiden berpindah kepada Wakil Presiden. Dalam keadaan tersebut, Wakil Presiden dapat membubuhkan tanda tangan apabila diperlukan, tetapi tindakan itu dilakukan atas nama Presiden. Dengan demikian, dasar penandatanganannya bukan kewenangan mandiri Wakil Presiden untuk mengambil alih kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan.
Perbedaan bertindak atas nama Presiden dan bertindak berdasarkan kewenangan sendiri penting untuk dipahami dalam membaca dokumen resmi. Menurut penjelasan Yusril, dokumen yang ditandatangani dalam situasi tersebut mencantumkan kedudukan penandatangan sebagai “Presiden Republik Indonesia, u.b. Wakil Presiden”. Singkatan “u.b.” berarti “untuk beliau”, yang menunjukkan bahwa Wakil Presiden menandatangani dokumen untuk dan atas nama Presiden. Formulasi itu memperlihatkan bahwa keputusan tetap dilekatkan pada jabatan Presiden, sementara Wakil Presiden menjalankan tindakan administratif penandatanganan sebagai wakil.
Susunan tersebut juga menegaskan bahwa kepergian Presiden ke luar negeri tidak otomatis mengubah siapa yang memegang kewenangan pemerintahan. Wakil Presiden dapat membantu memastikan urusan kenegaraan tetap berjalan, termasuk ketika suatu dokumen membutuhkan tanda tangan segera. Namun, bantuan itu tidak identik dengan penggantian Presiden ataupun pemindahan seluruh kewenangan kepada Wakil Presiden. Cara penulisan pada dokumen menjadi salah satu penanda mengenai kapasitas yang digunakan saat tanda tangan dibubuhkan.
Yusril juga menekankan bahwa perkembangan teknologi komunikasi membuat jarak geografis tidak lagi menjadi hambatan utama bagi Presiden untuk menjalankan tugas. Presiden dapat berkomunikasi dengan pejabat di dalam negeri, menyampaikan perintah, serta memberikan instruksi secara langsung meskipun sedang berada di luar negeri. Karena itu, keberadaan Presiden di luar wilayah Indonesia tidak dengan sendirinya menghalangi koordinasi maupun pengambilan keputusan pemerintahan.
Baca juga: Perusahaan Swasta Menjadi Penopang Utama Nilai Tambah Ekonomi Indonesia | Lima Peristiwa yang Menjadi Perhatian Publik: Jamaah Umrah hingga Erupsi Anak Krakatau | Ketika Kamera Sipil Menjadi Mata-Mata di Medan Konflik
5 kunjungan
