SAMARINDA – Kasrem 091/ASN Kolonel Kav Rahyanto Edy Yunianto, S.AP., mewakili Danrem 091/ASN, Brigjen TNI Anggara Sitompul, S.I.P., hadiri dan mengucapkan selamat atas pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam acara pengukuhan yang berlangsung di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jln Gajah Mada, Kel Jawa, Kec Samarinda Kota, , Danrem 091/ASN turut hadir dan memberikan dukungan kepada pejabat baru. Senin (30/6/2025).
Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan momen penting dalam meningkatkan sinergi antara TNI dan lembaga pemerintah lainnya dalam mengawasi dan membangun Provinsi Kalimantan Timur. Danrem 091/ASN berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur Dr Felix Joni Darjoko kepada Edy Suharto dengan ditandai dengan penandatanganan berita acara pengukuhan dan penyerahan memori serah terima jabatan disaksikan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Aryanto Wibowo.
Menurut Gubernur, BPKP adalah mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam pengawasan keuangan dan pembangunan daerah, serta memberikan asistensi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan manajemen risiko.
“BPKP tidak hanya pengawas, tetapi mitra yang memberikan bimbingan, konsultasi dan pendampingan kepada pemda,” katanya.
Sebagai mitra strategis, BPKP berkontribusi dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada hasil.
Terutama dalam meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah),
Juga mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih akurat dan real-time melalui aplikasi Financial Management Information System (FMIS), Tidak kalah pentingnya, BPKP mendorong penggunaan produk dalam negeri lewat pengawasan bersama.
“BPKP juga melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) secara objektif dan berkala,” jelasnya.
Kolaborasi seperti inilah lanjut Gubernur, yang dibutuhkan Kaltim, terutama dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah berpijak pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Kita bersama-sama sinergi bagaimana anggaran ini tepat sasaran dan tepat guna, sehingga langsung dirasakan masyarakat manfaatnya,” pungkasnya.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Aryanto Wibowo menegaskan BPKP telah berkomitmen dan siap mendukung program pembangunan daerah, terutama mengawal program unggulan Gratispol dan Jospol.
“Silahkan Bapak Gubernur, bupati dan wali kota dapat semaksimalnya menggunakan BPKP Kaltim untuk kesuksesan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Tampak hadir Wakil Gubernur H Seno Aji, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, jajaran Forkopimda Kaltim, Kabinda Kaltim Brigjen TNI Priyanto Eko Widodo, KPTA Samarinda Dr H Mame Sadafal, Kepala BPK Perwakilan Kaltim Mochammad Suharyanto, asisten, staf ahli dan pimpinan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kaltim
(Penrem091)