Makassar | Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali dipastikan bukan disebabkan oleh kekurangan stok Pertalite. Gangguan terjadi pada tahapan operasional, tepatnya ketika kapal pengangkut bahan bakar melakukan pembongkaran muatan. Hambatan tersebut membuat distribusi ke beberapa SPBU tersendat untuk sementara waktu dan memicu penumpukan kendaraan di lokasi pengisian.
Komite BPH Migas Fathul Nugroho menjelaskan bahwa kapal pengangkut Pertalite sebenarnya tiba sesuai jadwal pada Selasa, 13 Oktober. Namun, proses pembongkaran tidak dapat segera dilakukan karena jangkar kapal tersangkut. Kondisi itu menyebabkan kapal memerlukan penanganan lebih lanjut sebelum muatan dapat dipindahkan dan disalurkan ke fasilitas penyimpanan maupun titik distribusi di Bali.
Fathul menyampaikan keterangan tersebut di Makassar pada Rabu, 14 Oktober. Menurut dia, persoalan teknis pada kapal menjadi faktor utama yang menghambat kelancaran pasokan ke SPBU, bukan persoalan ketersediaan bahan bakar di wilayah tersebut. Keterlambatan bongkar muatan berdampak pada jadwal distribusi, sehingga sebagian SPBU harus menunggu pasokan berikutnya dan pelayanan kepada masyarakat berlangsung lebih lambat daripada biasanya.
Meski demikian, Fathul menyatakan kondisi di Bali mulai berangsur normal. Setelah kendala pada proses pembongkaran ditangani, penyaluran Pertalite dapat kembali dilakukan secara bertahap. Perbaikan alur distribusi diharapkan segera mengurangi antrean dan mengembalikan pelayanan SPBU seperti semula. Penjelasan BPH Migas ini sekaligus meluruskan anggapan bahwa antrean terjadi akibat stok BBM yang menipis, dengan menegaskan bahwa sumber masalahnya berada pada gangguan teknis saat kapal membongkar muatan.
Pertamina telah menyelesaikan proses pembongkaran pada 13 Oktober setelah penanganan terhadap jangkar yang tersangkut dilakukan dengan cara diputus. Penyelesaian langkah teknis tersebut memungkinkan kegiatan operasional kapal dan penerimaan pasokan kembali berjalan. Penanganan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, sehingga proses pemulihan dapat dilakukan tanpa menambah risiko terhadap fasilitas maupun pekerja di area terminal.
Seiring rampungnya pembongkaran, ketersediaan bahan bakar minyak di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Sanggaran dan TBBM Manggis, Bali, telah kembali normal. Kondisi stok di kedua terminal tersebut menjadi dasar penting bagi Pertamina untuk melanjutkan pengiriman BBM ke berbagai wilayah dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara bertahap. Pemulihan persediaan juga membantu memperkuat kelancaran rantai pasok setelah sebelumnya pelayanan distribusi mengalami tekanan.
Meski stok di terminal telah pulih, distribusi menuju stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih berada dalam tahap normalisasi. Pengiriman perlu diatur secara bertahap agar pasokan dapat menjangkau SPBU secara merata, sekaligus menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah. Proses ini mencakup pengaturan jadwal pengiriman, penyesuaian volume angkutan, dan pemantauan kondisi stok di tingkat SPBU. Dengan langkah tersebut, antrean di sejumlah lokasi diharapkan berkurang seiring masuknya pasokan secara berkelanjutan.
Fathul berharap pelayanan di SPBU Bali dapat kembali normal dalam waktu satu hingga dua hari. Harapan itu bergantung pada kelancaran distribusi dari kedua terminal menuju seluruh SPBU yang terdampak. Masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi mengenai ketersediaan BBM dan mengisi bahan bakar sesuai kebutuhan, sehingga proses pemulihan layanan dapat berlangsung lebih tertib. Pertamina bersama pihak terkait tetap melakukan pemantauan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai rencana hingga kondisi pelayanan benar-benar stabil.
Direktur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rilke Jeffri Huwae menegaskan bahwa gangguan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali tidak menunjukkan menipisnya stok BBM secara nasional. Menurut dia, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan kelancaran distribusi serta kegiatan operasional kapal yang mengangkut dan menyalurkan BBM ke wilayah tujuan. Karena itu, kondisi antrean di sejumlah titik tidak dapat langsung diartikan sebagai tanda bahwa persediaan bahan bakar di Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis.
Rilke menjelaskan, karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat distribusi BBM sangat bergantung pada jalur laut. Kapal menjadi salah satu sarana utama untuk membawa pasokan dari pusat penyimpanan menuju berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan seperti Bali. Dalam proses tersebut, kendala teknis selama perjalanan, penjadwalan kapal, cuaca, maupun proses bongkar muatan dapat memengaruhi waktu kedatangan dan penyaluran BBM. Apabila salah satu tahapan mengalami hambatan, pasokan di tingkat penyalur dapat terlambat meskipun persediaan secara keseluruhan tetap tersedia.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak khawatir dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pemerintah memastikan stok BBM nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara penanganan terhadap hambatan distribusi terus dilakukan bersama pihak terkait. Antrean atau keterlambatan pasokan di Bali, dalam penjelasan tersebut, merupakan persoalan manajerial dan faktor operasional yang perlu dibenahi, bukan masalah ketersediaan bahan bakar. Dengan perbaikan pengaturan pengiriman, koordinasi antarpelaksana, serta kelancaran proses bongkar muatan, distribusi diharapkan kembali berjalan normal dan kebutuhan konsumen tetap terpenuhi.
Pemerintah menelusuri akar masalah antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Bali. Penyelidikan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah antrean dipicu kendala teknis dalam distribusi, peningkatan permintaan, gangguan layanan, atau adanya praktik penimbunan. Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Komjen Pol Yudhiawan Wibisono menyatakan bahwa pemerintah akan memeriksa seluruh faktor yang berpotensi menghambat penyaluran BBM kepada masyarakat.
Selain mencari penyebab antrean, pemerintah menegaskan akan menindak pihak yang terbukti menimbun BBM. Penanganan terhadap dugaan penimbunan sebenarnya telah dilakukan dalam beberapa pekan sebelumnya. Namun, langkah tersebut akan diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga agar pengawasan di lapangan berjalan lebih efektif dan tindakan hukum dapat diterapkan berdasarkan temuan yang terverifikasi. Pemeriksaan juga diharapkan dapat mencegah pembelian berlebihan maupun penyalahgunaan distribusi bersubsidi.
Koordinasi akan dilakukan bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kepolisian, serta kepala daerah. Kerja sama tersebut penting karena persoalan distribusi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga pengawasan penyalur, kelancaran transportasi, dan kondisi kebutuhan di setiap wilayah. Dengan keterlibatan aparat dan pemerintah daerah, informasi mengenai antrean dapat dihimpun secara lebih cepat, sementara potensi pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti.
Pemerintah juga merencanakan rapat pada Rabu, 14 Oktober, bersama forum koordinasi pimpinan daerah. Pertemuan itu akan melibatkan gubernur, bupati, wali kota, pangdam, polda, dan para kapolres untuk membahas distribusi BBM di wilayah masing-masing. Forum tersebut diharapkan menghasilkan langkah terpadu dalam mengurai antrean, mengawasi penyaluran, dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Evaluasi berkala akan menjadi bagian penting agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Baca juga: Kondisi Antrean BBM di Makassar Semakin Membaik | Strategi Pertamina Menyiasati Antrean BBM di Makassar | Antrean Panjang Truk di Banten akibat Penutupan Tambang di Jabar
