**Probolinggo** – Rabu, 8 Januari 2025, DPD LSM LIRA Probolinggo bersama 24 DPK SE Kabupaten Probolinggo dan Gubernur LSM LIRA Jatim, Samsudin, S.H., menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Probolinggo di Gedung DPRD setempat. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Oka Mahendra, Komisi II Reno Handoyo, Forkopimda, Kapolres Probolinggo, serta perwakilan Dinas-dinas terkait, PT Pupuk Indonesia, distributor pupuk wilayah barat dan timur, serta perwakilan petani.
Audiensi ini digelar untuk menanggapi kelangkaan pupuk bersubsidi yang semakin mengkhawatirkan dan harga yang terus melambung, membebani para petani di Kabupaten Probolinggo. Dalam pertemuan ini, LSM LIRA menyampaikan aspirasi masyarakat dan hasil temuan di lapangan terkait distribusi pupuk yang tidak merata serta adanya dugaan monopoli oleh beberapa oknum distributor.
Gubernur LSM LIRA Jawa Timur, Samsudin, S.H., menyatakan bahwa kelangkaan pupuk bukan hanya masalah di Probolinggo, tetapi juga terjadi di berbagai daerah. Namun, permasalahan distribusi di Probolinggo terbilang lebih kompleks. “Kami menemukan adanya dugaan pengurangan kuota oleh oknum distributor yang mengakibatkan harga pupuk di kios-kios melambung tinggi, melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan,” ujar Samsudin.
Lebih lanjut, ia menyampaikan adanya manipulasi data oleh beberapa pihak yang membuat distribusi pupuk tidak merata, sehingga banyak petani yang kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi sesuai dengan yang mereka butuhkan. LIRA juga meminta agar DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati LSM LIRA, Salamul Huda, juga menyampaikan keluhan dari masyarakat yang merasa tidak terlayani dengan baik dalam hal distribusi pupuk. “Ada beberapa desa di Probolinggo yang tidak memiliki kios untuk pupuk, dan masyarakat terpaksa harus membeli dari kios yang jauh, yang akhirnya mempengaruhi harga jual,” ungkap Salamul.
Ketua DPRD Probolinggo, Oka Mahendra, mengapresiasi audiensi yang digelar dan menanggapi dengan serius keluhan masyarakat terkait distribusi pupuk. Oka menjelaskan, DPRD akan segera membentuk Pansus untuk memeriksa langsung kondisi di lapangan dan melakukan investigasi terhadap kios-kios dan distributor yang terlibat dalam masalah ini.
“Kami akan melakukan sidak ke kios-kios untuk memastikan apakah harga pupuk sudah sesuai dengan ketentuan HET. Jika ditemukan pelanggaran, kami tidak akan segan-segan untuk mencabut izin kios tersebut,” kata Oka.
Sementara itu, PLT Kadis Pertanian, Arif Kurniadi, menjelaskan bahwa Dinas Pertanian memiliki kewenangan dalam pembagian alokasi pupuk kepada distributor. Ia juga mengakui adanya ketidaksesuaian antara data yang dimiliki oleh petani dengan kuota pupuk yang disediakan. “Kami sedang berusaha untuk memperbaiki sistem pendataan agar seluruh petani mendapatkan alokasi pupuk sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Arif.
Audiensi ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting, di antaranya pembentukan Pansus oleh DPRD Kabupaten Probolinggo dan upaya untuk memperbaiki sistem pendataan pupuk agar lebih transparan dan akurat. LSM LIRA juga berjanji untuk terus mengawal proses ini agar masalah kelangkaan pupuk dan harga yang tinggi segera teratasi, demi kesejahteraan petani di Kabupaten Probolinggo.
Dengan adanya langkah konkret yang diambil oleh DPRD dan stakeholder terkait, diharapkan kelangkaan pupuk dan permainan harga yang merugikan petani dapat segera diatasi, serta sistem distribusi pupuk menjadi lebih efisien dan transparan. *LIRA dan masyarakat Probolinggo akan terus mengawasi perkembangan ini dan mendesak tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang merugikan petani.*
Pewarta: Sodik A