Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi program prioritas nasional. Hal ini ditegaskan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Dalam kesempatan itu, Tomsi memaparkan perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Pada minggu III Juni 2025, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tercatat masih ada 191 Pemda yang belum mengusulkan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sementara itu, dalam program pembangunan 3 juta rumah, sebanyak 5 Pemda belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta 6 Pemda belum menetapkan Perkada terkait pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Adapun dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), tercatat sebanyak 723 Puskesmas di bawah koordinasi Pemda belum melaksanakan kegiatan tersebut. Pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, masih terdapat 3.875 desa atau kelurahan yang belum melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. Sementara dalam program Sekolah Rakyat, tercatat 189 Pemda belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan.
Ia menekankan pentingnya inisiatif dari Pemda untuk melaksanakan berbagai program prioritas tersebut. Pada Sekolah Rakyat, misalnya, Tomsi mengungkapkan bahwa sekolah tersebut akan dibangun dan dibiayai operasionalnya oleh pemerintah pusat, sementara Pemda hanya perlu menyiapkan lahan dan tenaga pengajar.
“[Pemda] diminta untuk masing-masing daerah mengusulkan lokasi [Sekolah Rakyat], dengan harapan, kalau itu dibangun, pemerintah daerah yang untung, di mana masyarakatnya yang termiskin, anak-anaknya bisa sekolah dengan gratis dan diasramakan,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto. Turut hadir secara daring perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Kejaksaan Agung, serta TNI/Polri dan Pemda.
Puspen Kemendagri
Pembahasan Sekjen Kemendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Program Prioritas Nasional
Topik ini memiliki berbagai aspek yang perlu dikaji secara mendalam.
Sekjen Kemendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Program Prioritas Nasional menjadi bagian penting dalam dinamika yang sedang berkembang.
Sumber tambahan dapat dilihat di referensi terpercaya.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan berbagai faktor lain yang saling terhubung.
Jika ditelusuri lebih jauh, terdapat sejumlah aspek yang belum sepenuhnya terungkap ke publik.
Sejumlah pihak mulai memberikan perhatian lebih karena dampaknya dinilai cukup luas.
Analisis lebih dalam menunjukkan adanya pola yang terus berulang dalam situasi ini.
Sejumlah pihak mulai memberikan perhatian lebih karena dampaknya dinilai cukup luas.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan berbagai faktor lain yang saling terhubung.
Sejumlah pihak mulai memberikan perhatian lebih karena dampaknya dinilai cukup luas.
Jika ditelusuri lebih jauh, terdapat sejumlah aspek yang belum sepenuhnya terungkap ke publik.
Jika ditelusuri lebih jauh, terdapat sejumlah aspek yang belum sepenuhnya terungkap ke publik.
Dalam beberapa waktu terakhir, perkembangan ini menunjukkan tren yang cukup signifikan.
Dalam beberapa waktu terakhir, perkembangan ini menunjukkan tren yang cukup signifikan.
Kesimpulannya, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Program Prioritas Nasional menjadi isu penting yang perlu terus diperhatikan.