Peristiwa tersebut terjadi di Surabaya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru-baru ini memberikan persetujuan resmi terhadap proposal yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut mengenai penjualan kapal perang eks KRI Ki Hajar Dewantara-364. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal yang telah ditentukan, yaitu rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun 2026-2027. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memfasilitasi diskusi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam proses lelang kapal perang tersebut.
Keputusan penjualan ini merupakan langkah nyata dalam pengelolaan aset pertahanan negara. Kapal perang eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 merupakan salah satu kapal yang telah beroperasi selama lebih dari dua dekade dan kini sudah memasuki masa purna tugas. Oleh karena itu, DPR RI bersama dengan Kementerian Pertahanan berusaha untuk memisahkan aset yang tidak lagi digunakan dari jajaran armada, yang dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi keuangan negara melalui proses lelang.
Pada sesi tersebut, anggota DPR memberikan beberapa catatan dan rekomendasi terkait penjualan kapal perang. Anggota dewan meminta agar prosedur lelang dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berminat untuk berpartisipasi dalam proses lelang tersebut. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memperoleh nilai jual yang optimal dari kapal tersebut, serta memastikan bahwa proses pemindahan kapal dilakukan dengan cara yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dengan keputusan ini, diharapkan Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut dapat segera melaksanakan langkah-langkah teknis yang diperlukan untuk memulai proses lelang dalam waktu dekat. Selain itu, penjualan KRI Ki Hajar Dewantara-364 juga menjadi contoh nyata bagaimana institusi negara dapat memanfaatkan kembali aset yang tidak terpakai, sembari memberikan peluang bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam industri pertahanan.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, telah memberikan penjelasan yang mendalam mengenai dasar hukum dari persetujuan penjualan kapal perang eks KRI Ki Hajar Dewantara-364. Persetujuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU ini penting untuk memahami dan mengatur pemindahtanganan barang milik negara, terutama dalam konteks yang melibatkan nilai yang signifikan.
Undang-Undang yang dimaksud menegaskan bahwa setiap pemindahtanganan barang milik negara yang nilai transaksi atau nilainya melebihi Rp 100 miliar harus melalui proses persetujuan legislatif. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan adanya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset-aset negara, termasuk dalam upaya penjualan kapal perang.
Pentingnya persetujuan legislatif ini tidak hanya membahas aspek nilai transaksi, tetapi juga untuk menjaga kepentingan dan keberlanjutan penggunaan barang milik negara dalam jangka panjang. Proses persetujuan ini adalah langkah strategis yang diambil untuk menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak merugikan aset-aset strategis negara.
Dengan dasar hukum yang jelas ini, diharapkan bahwa penjualan kapal perang eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 dapat dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan negara, serta memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
Proses yang mengarah pada persetujuan penjualan kapal perang eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 dimulai dengan pengajuan permohonan dari Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia pada tanggal 22 Juli 2026. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam upaya pemindahtanganan aset pertahanan negara tersebut. Setelah menerima permohonan tersebut, DPR kemudian melakukan pengalokasian tugas kepada Komisi I DPR, yang bertanggung jawab atas urusan pertahanan, intelijen, dan luar negeri, untuk menindaklanjuti proses ini. Tugas ini diberikan pada 21 Agustus 2026, menunjukkan urgensi dari proses pengambilan keputusan ini.
Setelah pemberian tugas, Komisi I DPR melanjutkan dengan mengadakan serangkaian rapat kerja. Di forum tersebut, anggota DPR melakukan kajian teknis yang mendalam terkait dengan kondisi kapal, potensi nilai ekonomis, serta dampak strategis yang mungkin timbul dari pemindahtanganan kapal perang ini. Kajian teknis ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki wawasan dan pengetahuan di bidang maritim dan pertahanan, untuk memastikan keputusan yang diambil adalah berdasarkan informasi yang komprehensif dan akurat.
Rapat-rapat kerja tersebut juga membuka ruang bagi diskusi mengenai kebutuhan dan ketersediaan anggaran, yang akan menentukan kelanjutan proses lelang ini. Anggota Komisi I DPR berupaya memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses ini tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga politik dan sosial. Penelitian mendalam dan analisis komprehensif sebelumnya akan sangat berperan dalam memfasilitasi persetujuan akhir dari DPR sebelum lelang resmi dilakukan. Dengan pendekatan yang hati-hati dan terencana, diharapkan bahwa penjualan kapal perang ini tidak hanya akan membawa manfaat finansial, tetapi juga memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan.Spesifikasi dan Kondisi KapalKapal perang eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 memiliki dimensi yang cukup signifikan dengan panjang 96,7 meter dan lebar 11,2 meter. Dengan bobot mati yang mencapai 2.080 ton, kapal ini merupakan salah satu armada laut yang pernah menjadi kebanggaan pelaut nasional. Secara umum, spesifikasi teknis dari kapal ini menunjukkan bahwa ia dirancang untuk menghadapi berbagai situasi maritim yang kompleks.
Kondisi terkini dari kapal tersebut cukup memprihatinkan, dengan informasinya menyebutkan bahwa kapal ini berada dalam keadaan setengah tenggelam di dermaga Ujung Semampir, Surabaya. Kondisi seperti ini tentu saja menciptakan tantangan tersendiri dalam hal pemeliharaan dan perbaikan, terutama mengingat bahwa kapal-kapal dengan spesifikasi seperti ini biasanya memerlukan perawatan yang intensif untuk tetap berfungsi secara optimal.
Menurut laporan, KRI Ki Hajar Dewantara-364 dulunya merupakan kapal yang dilengkapi dengan berbagai perangkat navigasi dan persenjataan canggih untuk zaman operasinya. Namun, banyak dari perangkat tersebut kemungkinan telah mengalami kerusakan akibat paparan elemen dan kurangnya pemeliharaan seiring berjalannya waktu. Penting untuk dicatat bahwa setelah status kapal ini diputuskan untuk dijual, banyak analis maritim dan teknisi yang mulai mengajukan pertanyaan mengenai potensi rehabilitasi atau bahkan pengembangan kembali kapal ini sebelum penjualan berlangsung.
Dengan spesifikasinya yang menjanjikan dan sejarah operasional yang kaya, eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 bisa jadi salah satu proyek menarik untuk perusahaan atau institusi yang memiliki keahlian dan sumber daya untuk melakukan perbaikan. Namun, tantangan terkait kondisi fisiknya saat ini tentu memerlukan perencanaan strategis sebelum kapal ini dapat dilanjutkan operasinya di masa depan.
