Kota Sorong, Papua Barat Daya (24/7/2025) — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), bekerja sama dengan UNICEF, resmi membuka kegiatan Pelatihan Sistem Perlindungan Anak Lanjutan dan Konsultasi Panduan Perencanaan dan Penganggaran Perlindungan Khusus Anak di Hotel Kryat, Jalan Sungai Maruni, Kelurahan Matamalagi, Distrik Sorong Timur.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinsos P3A Papua Barat Daya, Beatriks M. Siren, SE, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, SE. Dalam sambutannya, Beatriks menegaskan pentingnya pelatihan ini sebagai langkah konkret untuk memperkuat sistem perlindungan anak di wilayah yang masih menghadapi tantangan besar dalam pengumpulan dan validasi data kekerasan terhadap anak.
“Kami berharap pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas peserta dalam perencanaan dan penganggaran, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pendataan kekerasan terhadap anak yang selama ini masih belum jelas di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.
Beatriks juga menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, UNICEF, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas sangat penting demi menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak-anak Papua Barat Daya, yang diharapkan menjadi generasi emas Indonesia pada tahun 2045.
UNICEF: Kekerasan Seksual Dominasi Kasus Anak di Papua Barat Daya, Sehingga
Dalam sesi konsultasi, Dhiana Anggraini Yunita, Staf Perlindungan Anak dari UNICEF Indonesia, menyampaikan fakta mengkhawatirkan terkait banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan seksual, berdasarkan data Sistem Informasi Perlindungan Anak dan Perempuan di Papua Barat Daya. Menurutnya, terdapat 15 kategori kondisi kerentanan anak, termasuk anak di wilayah konflik, anak di perbatasan, dan anak-anak dengan disabilitas.
“Kami terkejut karena hampir semua kategori kerentanan anak ditemukan di Papua Barat Daya. Tapi di balik tantangan itu, kami juga melihat banyak potensi besar dari provinsi ini,” kata Dhiana.
Ia menyoroti pentingnya integrasi lintas sektor—mulai dari UPTD PPA, Bappeda, organisasi masyarakat, hingga tokoh-tokoh kampung—dalam mewujudkan Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai garda terdepan perlindungan di tingkat komunitas.
Sinergi Data dan Komitmen: Kunci Perlindungan Anak Berkelanjutan,
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Semua pihak sepakat bahwa pendataan yang akurat, perencanaan yang terintegrasi, dan penganggaran yang berpihak pada anak merupakan fondasi dalam upaya perlindungan jangka panjang.
“Sering kali kita bertindak seperti pemadam kebakaran, hanya heboh ketika kasus viral. Padahal, perlindungan anak sejatinya dimulai dari rumah, sekolah, dan komunitas,” tambah Dhiana.
Dalam forum ini, terungkap pula bahwa Kabupaten Sorong telah menjadi pelopor dalam membentuk UPTD PPA dan mengintegrasikan sistem rujukan dari kampung ke tingkat kabupaten. Inisiatif ini diharapkan menjadi model bagi kabupaten lain di provinsi yang baru dimekarkan ini.
Menuju Indonesia Emas 2045,
Pelatihan ini bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan wujud nyata dari komitmen seluruh pemangku kepentingan di Papua Barat Daya dalam menyiapkan generasi masa depan. Pemerintah, UNICEF, organisasi mitra, dan masyarakat kini bergerak bersama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan penuh perlindungan untuk anak-anak.
“Anak-anak Papua Barat Daya adalah anak-anak hebat. Mereka berhak tumbuh dalam lingkungan yang melindungi, memberdayakan, dan membentuk mereka menjadi pemimpin masa depan Indonesia Emas 2045,” tutup Beatriks Siren.
(Timo)