Selasa (6/10/2026), Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan tindakan disiplin kepada pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) yang terindikasi terlibat judi online. Penindakan tersebut dilakukan setelah kementerian memetakan dugaan pelanggaran yang melibatkan 1.900 pegawai ke dalam tiga tingkat kesalahan, yakni ringan, sedang, dan berat.
Berdasarkan pemetaan tersebut, sebanyak 719 pegawai atau 37,84 persen diduga melakukan pelanggaran ringan. Selanjutnya, 561 pegawai atau 29,53 persen masuk kategori pelanggaran sedang. Sementara itu, 620 pegawai atau 32,63 persen diduga melakukan pelanggaran berat. Perbedaan kategori itu menjadi dasar dalam menentukan bentuk tindakan disiplin yang diberikan kepada setiap pegawai.
Gus Ipul menyampaikan penanganan terhadap pegawai yang terindikasi judi online dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan masing-masing. Dengan demikian, sanksi tidak diberikan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan hasil pemetaan dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memastikan proses penegakan disiplin berlangsung terukur serta tetap memberikan kepastian dalam pelaksanaannya.
Pemberian sanksi kepada para pegawai mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2023 tentang Disiplin ASN di Lingkungan Kementerian Sosial. Regulasi itu menjadi landasan bagi Kemensos dalam memproses dugaan pelanggaran dan menetapkan tindakan sesuai tingkat kesalahan. Melalui pemetaan tersebut, kementerian membedakan penanganan terhadap pelanggaran ringan, sedang, dan berat, sekaligus menegaskan komitmen untuk menjaga integritas aparatur negara.
Kementerian Sosial tidak menetapkan sanksi yang sama bagi seluruh pegawai yang diduga terlibat judi online. Bentuk hukuman ditentukan setelah dilakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap masing-masing pegawai. Proses tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat pelanggaran berdasarkan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan. Dengan demikian, keputusan mengenai sanksi tidak hanya didasarkan pada adanya dugaan keterlibatan, tetapi juga pada hasil penelusuran terhadap tindakan dan kondisi setiap pegawai.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa pemeriksaan mempertimbangkan sejumlah ukuran. Salah satunya adalah intensitas pegawai dalam melakukan perjudian online. Selain itu, jumlah uang yang digunakan dalam aktivitas tersebut juga menjadi bagian dari penilaian. Tim turut melihat apakah kegiatan judi online dilakukan pada jam kerja atau berlangsung di luar waktu kerja. Pertimbangan tersebut digunakan untuk membedakan tingkat kesalahan sebelum sanksi ditetapkan.
Perbedaan status kepegawaian juga memengaruhi bentuk hukuman yang dapat diberikan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki ketentuan kepegawaian yang berbeda, sehingga penanganan terhadap pelanggaran tidak sepenuhnya disamakan. Gus Ipul menyebut terdapat ukuran yang membedakan hukuman ringan, sedang, dan berat. Tingkatan tersebut ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan, termasuk intensitas perjudian, nilai uang yang dipakai, serta waktu pelaksanaan aktivitas. Setelah klarifikasi selesai dan tingkat kesalahan diketahui, kementerian akan menetapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bagi status kepegawaian masing-masing.
Sanksi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibedakan berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan. Untuk pelanggaran ringan, hukuman dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis sanksi tersebut diberikan dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran, dampaknya terhadap organisasi, serta tingkat kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku.
Pelanggaran sedang dikenai sanksi yang lebih tegas, yaitu pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen. Pemotongan itu dapat diberlakukan selama enam bulan, sembilan bulan, atau 12 bulan. Lamanya pengurangan tunjangan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian atas keseriusan pelanggaran. Adapun pelanggaran berat dapat berujung pada pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Ketentuan ini menjadi bentuk sanksi paling berat bagi PPPK dalam perkara tersebut.
Ketentuan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga disusun dalam tiga tingkatan. Untuk pelanggaran ringan, PNS dapat menerima teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi diberikan secara bertahap sesuai dengan fakta dan kondisi pelanggaran yang telah dibuktikan.
Pelanggaran sedang bagi PNS dapat dikenai penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Pilihan hukuman ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas kedinasan.
Sementara itu, pelanggaran berat dapat berujung pada penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Perbedaan sanksi PPPK dan PNS menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran dilakukan berdasarkan status kepegawaian serta aturan disiplin yang berlaku bagi masing-masing kelompok.
Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan klarifikasi terhadap pegawai yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan informasi yang beredar sesuai dengan fakta, sekaligus memetakan tingkat pelanggaran dan peran masing-masing pegawai. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penanganan yang telah dilakukan, sejauh ini terdapat satu pegawai negeri sipil (PNS) Kemensos yang dijatuhi hukuman disiplin berat.
Hukuman tersebut berupa pembebasan dari jabatan dan penempatan sebagai pejabat pelaksana selama 12 bulan. Keputusan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/MS/KP.06.08/9/2026. Pemberian sanksi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil klarifikasi, ketentuan disiplin aparatur sipil negara, serta tingkat kesalahan yang terbukti dalam proses pemeriksaan. Kemensos juga tetap membuka ruang untuk menindaklanjuti temuan lain apabila terdapat informasi atau bukti tambahan yang relevan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta agar kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran Kemensos. Ia mengingatkan setiap pegawai untuk mematuhi kode etik serta tidak bermain-main dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik sebagai PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurutnya, integritas aparatur merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan layanan sosial berjalan secara profesional.
Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos akan memperkuat pengawasan internal, termasuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan etika kedinasan. Pada saat yang sama, kementerian akan tetap mengambil tindakan tegas yang terukur terhadap pegawai yang terbukti melanggar sumpah jabatan, ketentuan yang berlaku, atau kode etik. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah pengulangan pelanggaran sekaligus memperkuat disiplin di lingkungan Kemensos.
