Kabupaten Kotawaringin Barat | Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran mendapat sorotan setelah menyelipkan gurauan ketika ditanya mengenai solusi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayahnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah video yang kemudian beredar luas dan menjadi viral pada Selasa (13/10). Peredaran video itu memicu kritik karena gurauan tersebut muncul saat masyarakat menghadapi kondisi asap yang menebal akibat karhutla.
Dalam video tersebut, Agustian menjelaskan bahwa sebagian besar karhutla disebabkan oleh ulah manusia. Ia memperkirakan porsinya mencapai hampir 97 persen. Selain faktor manusia, ia juga menyinggung adanya faktor takdir dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Pernyataan mengenai penyebab karhutla itu disampaikan ketika gubernur menjawab pertanyaan terkait langkah atau solusi untuk menangani persoalan tersebut.
Agustian kemudian menekankan pentingnya kebersamaan dalam penanganan karhutla. Menurutnya, upaya menghadapi kebakaran hutan dan lahan memerlukan keterlibatan bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pada bagian akhir pernyataannya, ia mengucapkan kalimat, “karena bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi.” Potongan pernyataan tersebut turut menjadi perhatian setelah videonya menyebar di media sosial.
Video itu memperlihatkan rangkaian jawaban Agustian mengenai penyebab dan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Bagian yang memuat perkiraan hampir 97 persen, penyebutan faktor takdir, serta gurauan tentang persatuan menjadi unsur yang paling banyak dibicarakan. Sorotan terhadap pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan perhatian publik terhadap kondisi asap dan kebutuhan penanganan karhutla di wilayah tersebut.
Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Daniel Johan, menilai bahwa pemimpin perlu menunjukkan empati ketika masyarakat menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, kabut asap bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan musibah yang berdampak langsung pada kesehatan, aktivitas, pendidikan, serta perekonomian warga. Karena itu, setiap pernyataan pejabat publik semestinya disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedang terdampak.
Daniel mengkritik pernyataan bernada gurauan yang muncul ketika asap menebal dan warga harus menghadapi berbagai kesulitan. Ia menilai ucapan semacam itu berpotensi memicu ketidaksukaan masyarakat, terutama karena disampaikan pada saat banyak orang sedang menderita akibat kualitas udara yang buruk. Bagi warga terdampak, persoalan karhutla bukan bahan candaan, melainkan ancaman serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan cepat dari pemerintah.
Ia memahami bahwa pernyataan tersebut mungkin dimaksudkan untuk mencairkan suasana. Namun, Daniel berpandangan bahwa niat bercanda tidak serta-merta membuat penyampaiannya menjadi tepat. Kepekaan terhadap waktu, tempat, dan situasi publik merupakan bagian penting dari tanggung jawab seorang pemimpin. Ketika masyarakat sedang mengalami musibah, ucapan yang dianggap ringan dapat diterima sebagai bentuk ketidakpedulian atau kurangnya penghormatan terhadap penderitaan warga.
Daniel berharap para pemimpin mengedepankan empati dalam merespons bencana karhutla. Empati, menurut pandangan tersebut, perlu diwujudkan bukan hanya melalui pilihan kata yang lebih bijak, tetapi juga melalui langkah nyata untuk membantu masyarakat. Penanganan titik api, perlindungan kesehatan, penyediaan bantuan bagi warga terdampak, dan koordinasi antarlembaga harus menjadi prioritas. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menghindari pernyataan yang menimbulkan polemik, tetapi juga hadir menyelesaikan persoalan asap yang masih berlangsung.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, mengingatkan bahwa komunikasi pejabat publik dalam situasi bencana tidak cukup hanya menyampaikan informasi teknis. Setiap pernyataan juga perlu mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat yang sedang menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, candaan atau gurauan yang disampaikan ketika asap menebal dapat dipandang tidak sensitif apabila tidak selaras dengan penderitaan warga. Karena itu, pejabat perlu menunjukkan empati, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam memilih kata serta menjelaskan langkah penanganan.
Bagi Irawan, empati berarti kemampuan untuk memahami sekaligus merasakan emosi dan perasaan orang lain. Makna tersebut menjadi penting ketika masyarakat berhadapan langsung dengan karhutla, baik karena harus menghirup asap, membatasi aktivitas, menghadapi gangguan kesehatan, maupun kehilangan rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya. Warga terdampak membutuhkan pengakuan bahwa kesulitan mereka benar-benar dipahami, bukan sekadar respons yang bersifat formal. Komunikasi yang berempati dapat disampaikan melalui bahasa yang tenang, perhatian terhadap kebutuhan korban, serta penjelasan yang jujur mengenai perkembangan situasi.
Selain menunjukkan kepedulian, kepala daerah dinilai perlu membangun optimisme publik. Keyakinan tersebut harus disertai langkah nyata dan pesan yang meyakinkan bahwa kebakaran sedang ditangani secara serius hingga akhirnya dapat dipadamkan. Optimisme tidak berarti mengecilkan risiko atau menutupi masalah, melainkan memberi harapan berdasarkan kerja penanganan yang terukur, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan terhadap masyarakat. Irawan berharap sorotan terhadap Gubernur Kalimantan Tengah dapat menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lain. Di tengah bencana, setiap pejabat perlu memastikan komunikasinya memperkuat kepercayaan, menenangkan warga, dan menunjukkan keberpihakan kepada mereka yang paling terdampak.
Kondisi kabut asap di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dilaporkan semakin memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tampak menebal di sejumlah wilayah, terutama pada pagi hingga siang hari. Jarak pandang warga ikut terganggu, sementara langit terlihat menguning akibat lapisan asap yang menyelimuti kawasan tersebut. Situasi ini menjadi latar penting munculnya sorotan terhadap pernyataan dan gurauan pejabat daerah terkait penanganan karhutla.
Penebalan asap tidak hanya memengaruhi aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan. Sejumlah warga mengaku mengalami gangguan pernapasan, seperti batuk, sesak, dan tenggorokan terasa perih. Keluhan lain yang banyak dirasakan adalah iritasi mata, terutama ketika masyarakat harus beraktivitas di luar ruangan. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih mengurangi kegiatan di luar rumah dan menggunakan masker untuk mengurangi paparan partikel asap.
Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kotawaringin Barat, konsentrasi partikel halus PM2.5 di udara menunjukkan kategori sangat berbahaya. Partikel berukuran sangat kecil itu dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan sehingga berisiko memperburuk kondisi kelompok rentan, termasuk anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki penyakit pernapasan. Pembacaan kualitas udara tersebut memperkuat laporan masyarakat mengenai pekatnya asap di lapangan.
Petugas BMKG Kotawaringin Barat, Afif Rowina Khairim, pada Selasa (13/10), menyatakan bahwa data pemantauan PM2.5 sejalan dengan kondisi asap karhutla yang semakin tebal. Menurut pemantauan tersebut, peningkatan konsentrasi partikel berlangsung bersamaan dengan memburuknya jarak pandang dan perubahan warna langit. Dengan demikian, kondisi udara di Kotawaringin Barat tercatat berada dalam kategori sangat berbahaya akibat tingginya paparan PM2.5 dari kabut asap karhutla.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Strategi BPBD Jatim Dalam Penanganan Karhutla
