Kota Sorong PBD – Komandan Pangkalan utama TNI angkat laut (Danlantamal XIV) Sorong, Laksma TNI Joni Sudianto CHRMP, M.Tr.Opsla menghadiri rapat Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) saat melakukan kunjungan kerja strategis ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Acara penting ini digelar pada Kamis, 8 Mei 2025 di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, dan dipimpin langsung oleh Ketua Komite II DPD RI, Dr. Badikenita br Sitepu, S.E., S.H., M.Si.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen perlindungan hutan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah termuda Indonesia yang baru berusia dua tahun lebih lima bulan. Rangkaian acara turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tokoh-tokoh daerah, kepala dinas, serta unsur pimpinan daerah kabupaten/kota di wilayah Papua Barat Daya.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam sambutannya menegaskan bahwa meski Papua Barat Daya baru berdiri, wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya hutan yang luar biasa. Namun, ia juga mengungkapkan kekhawatiran atas minimnya realisasi pembangunan infrastruktur pemerintahan yang baru mencapai 7% dari kesepakatan awal. Gubernur meminta agar pembangunan fasilitas pemerintahan seperti kantor gubernur, DPRD, MRP, dan dinas-dinas provinsi bisa menjadi prioritas pusat.
“Papua Barat Daya ini kaya akan hutan, dan kami mohon dukungan agar pembangunan berjalan beriringan dengan perlindungan sumber daya alam. Ini tanggung jawab kita semua agar hutan tetap lestari dan bisa dinikmati anak cucu kita,” ujar Elisa Kambu.
Dalam arahannya, Anggota DPD RI dari Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, menggarisbawahi pentingnya pengawasan izin investasi di kawasan hutan dan mendorong pengembangan geo-pariwisata secara berkelanjutan. Ia mengingatkan agar segala bentuk investasi harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dan ekosistem.
“Kami ingin daerah ini tumbuh, tetapi jangan sampai pembangunan merusak apa yang selama ini menjadi kekuatan Papua, yakni hutannya. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan investor adalah kunci,” ujarnya.
Ketua Komite II DPD RI, Dr. Badikenita br Sitepu, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan UU Kehutanan semakin krusial setelah perubahan hukum melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023). Ia menyoroti dampak deforestasi akibat pembukaan lahan untuk sawit dan pertambangan sebagai ancaman serius bagi keberlanjutan hutan Papua.
“Kita tidak di sini untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mendengarkan, mencatat, dan mencari solusi bersama agar kebijakan kehutanan berpihak kepada manusia dan alam,” ucap Badikenita.
Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai kondisi terkini kehutanan di Papua Barat Daya, disusul sesi diskusi terbuka dengan seluruh peserta. Diskusi menekankan perlunya kolaborasi konkret antara pusat dan daerah untuk melindungi kawasan hutan, sekaligus membuka peluang ekonomi hijau bagi masyarakat lokal.
Dalam pertemuan ini juga dibahas langkah-langkah strategis seperti:
– Pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan.
– Inovasi teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan daerah.
– Reformasi perizinan yang tidak menyulitkan, namun tetap berpihak pada pelestarian lingkungan.
Danlantamal XIV Sorong, Laksma TNI Joni Sudianto, turut hadir mendukung sinergi antara TNI AL dengan pemerintah daerah dan DPD RI, khususnya dalam menjaga stabilitas kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah laut strategis.
Saat ini Papua Barat Daya masih membutuhkan dukungan kebijakan, investasi bertanggung jawab, dan komitmen kolektif untuk membangun daerah tanpa mengorbankan kelestarian hutan yang merupakan warisan tak ternilai. DPD RI melalui Komite II berjanji akan terus mengawal isu ini agar Papua Barat Daya menjadi contoh sukses pembangunan hijau di Tanah Papua.
(Tim/Red)