Lamongan – Nama Ali Fauzi, Kepala Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, mendadak menjadi pusat sorotan. Ia diduga menjalin hubungan spesial dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, bahkan muncul dugaan kuat bahwa keduanya telah menikah siri secara diam-diam.
Perempuan tersebut diketahui berprofesi sebagai pemandu lagu lepas, yang kerap terlihat bersama sang kepala desa di sejumlah tempat umum. Fakta yang memperkuat kecurigaan adalah beredarnya foto kemesraan mereka di tempat umum sekitar pukul 02.15 dini hari, sebuah waktu yang tak biasa bagi seorang pejabat publik untuk berkegiatan di luar rumah — apalagi tanpa pendamping sah.
Tak hanya itu, beberapa narasumber mengungkapkan bahwa pasangan ini telah beberapa kali terlihat memasuki hotel di wilayah Lamongan, menimbulkan dugaan bahwa hubungan tersebut melampaui batas kewajaran seorang pemimpin masyarakat.
Diam Bukan Jawaban
Hingga berita ini diterbitkan, Ali Fauzi belum memberikan klarifikasi apa pun. Sikap bungkam ini justru memperkuat spekulasi dan kecurigaan masyarakat, yang kini menuntut transparansi dan sikap terbuka dari pemerintah desa maupun kecamatan.
“Kalau memang tidak benar, kenapa tidak segera membantah secara terbuka? Masyarakat berhak tahu, karena jabatan itu bukan milik pribadi,” tegas salah satu warga yang mengikuti perkembangan kasus ini.
Sorotan Hukum dan Pelanggaran Kepatutan
Dari sisi hukum, Pasal 279 KUHP menyebutkan larangan menikah tanpa prosedur hukum yang sah, terutama jika masih dalam ikatan pernikahan sebelumnya. Meski belum menyentuh aspek pidana perselingkuhan secara langsung, pelanggaran terhadap pasal ini bisa berbuntut panjang apabila ada unsur penipuan atau pencatatan palsu.
Namun sorotan utama publik bukan hanya pada aspek hukum, melainkan pada runtuhnya etika jabatan. Kepala desa merupakan figur sentral di masyarakat, yang seharusnya menjaga moralitas dan menjadi contoh bagi warganya.
Warga Desak Evaluasi Jabatan
Desakan dari masyarakat Desa Jabung kian menguat. Warga menilai dugaan ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan menyangkut integritas seorang pemimpin publik. Mereka meminta Camat Laren hingga Inspektorat Kabupaten Lamongan segera turun tangan.
“Kami ingin ada klarifikasi resmi, dan kalau terbukti, harus ada sanksi. Ini menyangkut kehormatan desa kami,” ujar salah satu tokoh pemuda desa.
Beberapa warga bahkan mendorong agar Ali Fauzi dinonaktifkan sementara dari jabatannya untuk mencegah konflik kepentingan dalam proses pemeriksaan.
Pemimpin Harus Bersih, Bukan Jadi Biang Skandal
Skandal semacam ini bukan yang pertama menimpa pejabat di level desa, namun tetap menyisakan luka dan rasa malu bagi warga. Ketika kepercayaan publik sudah dinodai oleh perilaku pribadi seorang pemimpin, maka sulit bagi masyarakat untuk kembali percaya tanpa adanya tindakan nyata dari pemerintah di atasnya.
Redaksi akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan membuka ruang konfirmasi bagi pihak-pihak terkait. Untuk saat ini, satu hal yang jelas: keheningan bukan solusi. Kejujuran dan akuntabilitas adalah harga mati bagi seorang pemimpin.