Jakarta | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan gambaran awal mengenai kementerian yang kemungkinan berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Pernyataan tersebut memberikan indikasi mengenai rancangan pembagian tugas pemerintahan, terutama dalam menghubungkan agenda pengolahan sumber daya alam dengan kebijakan perubahan energi. Sejumlah kementerian disebut berpotensi masuk dalam lingkup koordinasi tersebut, meskipun susunan akhirnya belum dapat dipastikan.
Bahlil menegaskan bahwa daftar kementerian yang beredar belum merupakan keputusan resmi pemerintah. Struktur koordinasi itu masih dibahas dan akan ditetapkan melalui peraturan presiden. Karena itu, komposisi kementerian, ruang lingkup kewenangan, serta mekanisme koordinasi masih dapat mengalami perubahan sebelum aturan tersebut disahkan. Ketentuan resmi nantinya akan menjadi dasar bagi kementerian koordinator dalam menjalankan fungsi sinkronisasi kebijakan dan mengarahkan kerja lintas kementerian.
Dalam penjelasannya, Bahlil juga mengingatkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Artinya, penyebutan sejumlah kementerian sebagai kandidat dalam koordinasi tidak dapat dimaknai sebagai penetapan pejabat ataupun keputusan final mengenai struktur kabinet. Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan susunan pemerintahan sesuai kebutuhan penyelenggaraan negara. Sementara itu, pembagian kementerian yang akan dikoordinasikan masih menunggu keputusan pemerintah melalui regulasi yang berlaku. Gambaran awal dari Bahlil dengan demikian menjadi informasi mengenai arah pembahasan, bukan pengumuman terhadap struktur yang telah ditetapkan.
Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa terdapat dua kementerian yang berpeluang masuk dalam koordinasi kementerian koordinator yang dipimpinnya. Pernyataan tersebut merujuk pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Investasi. Kedua kementerian itu dinilai memiliki keterkaitan erat dengan agenda hilirisasi, penguatan investasi, dan percepatan transisi energi yang menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah.
Kementerian ESDM menjadi salah satu kandidat karena saat ini juga dipimpin oleh Bahlil. Kementerian tersebut memiliki peran strategis dalam mengelola sektor energi, termasuk pengembangan sumber energi baru dan terbarukan, pengaturan mineral dan batu bara, serta penyusunan kebijakan yang mendukung transformasi energi nasional. Jika nantinya berada dalam koordinasi kementerian koordinator, penyelarasan kebijakan di bidang energi dan hilirisasi diharapkan dapat berlangsung lebih terpadu.
Sementara itu, Kementerian Investasi disebut sebagai kandidat lainnya. Posisi menteri di kementerian tersebut disebut akan dipimpin oleh Rosan. Kementerian Investasi berperan dalam menarik modal, memfasilitasi realisasi proyek, dan memastikan investasi mendukung pengolahan sumber daya di dalam negeri. Keterlibatan kementerian ini dalam koordinasi yang sama dapat memperkuat hubungan kebijakan investasi dan target hilirisasi.
Meski demikian, Bahlil menekankan bahwa informasi mengenai susunan tersebut masih berupa bocoran atau kemungkinan. Keterangan itu belum dapat dianggap sebagai keputusan final mengenai struktur koordinasi kementerian. Penetapan resmi tetap harus menunggu keputusan pemerintah dan landasan hukum yang dituangkan melalui peraturan presiden. Karena itu, komposisi kementerian yang berada di bawah koordinasi tersebut masih dapat mengalami perubahan sebelum aturan resmi diterbitkan.
Bahlil menyebut Kementerian Perindustrian sebagai salah satu kementerian yang berpeluang masuk dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Penyebutan tersebut muncul ketika ia menjelaskan kemungkinan kementerian yang berkaitan dengan agenda hilirisasi, penguatan industri, serta perubahan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. Kementerian Perindustrian dinilai memiliki keterkaitan dengan berbagai program tersebut, terutama karena kebijakan industri dan pengolahan sumber daya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan hilirisasi.
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa penyebutan Kementerian Perindustrian belum merupakan keputusan resmi. Ia menyampaikannya sebagai perkiraan atau feeling pribadi mengenai kementerian yang mungkin berada dalam koordinasi baru tersebut. Dengan demikian, pernyataan itu tidak dapat dipahami sebagai penetapan susunan kementerian, pembagian kewenangan, ataupun keputusan final pemerintah. Struktur koordinasi masih dapat mengalami perubahan seiring berlangsungnya pembahasan antarinstansi dan penyusunan ketentuan yang diperlukan.
Kementerian lain yang berpotensi terlibat juga akan menyesuaikan hasil pembahasan serta aturan yang ditetapkan pemerintah. Penentuan kementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi perlu mempertimbangkan tugas, fungsi, serta keterkaitan masing-masing kementerian dengan agenda nasional. Karena itu, informasi mengenai Kementerian Perindustrian sebaiknya ditempatkan sebagai gambaran awal, bukan kepastian mengenai susunan koordinasi. Keputusan akhirnya tetap menunggu proses resmi, termasuk pembahasan kelembagaan dan penerbitan ketentuan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pelantikan tersebut menandai penugasan baru bagi Bahlil dalam mengoordinasikan dua agenda strategis pemerintah, yaitu pengembangan industri berbasis hilirisasi serta percepatan transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.
Dalam struktur pemerintahan yang baru, Bahlil tetap merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan demikian, ia menjalankan tanggung jawab di kementerian teknis sekaligus memimpin koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam bidang hilirisasi serta transisi energi. Peran ganda ini menempatkan Bahlil pada posisi penting untuk menyelaraskan kebijakan pengelolaan sumber daya energi, penguatan industri nasional, dan peningkatan nilai tambah komoditas di dalam negeri.
Pelantikan Bahlil berlangsung bersamaan dengan pengambilan sumpah sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat tinggi negara lainnya. Rangkaian acara tersebut menjadi bagian dari penataan pemerintahan sekaligus penegasan terhadap pembagian tugas baru dalam kabinet Presiden Prabowo.
Keputusan pelantikan dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Setelah pembacaan keputusan, prosesi dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Bahlil bersama para pejabat yang dilantik mengikuti setiap tahapan secara resmi sesuai ketentuan kenegaraan.
Penunjukan ini memperluas mandat Bahlil dalam merumuskan dan mengawal kebijakan yang berkaitan dengan hilirisasi industri serta perubahan bauran energi. Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat keterhubungan kebijakan energi, investasi, industri pengolahan, dan agenda pembangunan ekonomi nasional.
