Jakarta | Polri menetapkan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026. Ketentuan tersebut berlaku sejak surat edaran diterbitkan pada 30 Oktober 2026. Dengan penerbitan aturan ini, larangan tidak hanya ditujukan kepada kelompok atau jabatan tertentu, tetapi mencakup PNPP di seluruh satuan kerja dan wilayah kepolisian.
Cakupan penerapannya meliputi jajaran pusat hingga kewilayahan. Personel di Markas Besar Polri (Mabes Polri), kepolisian daerah (polda), kepolisian resor (polres), dan kepolisian sektor (polsek) termasuk pihak yang harus mematuhi ketentuan tersebut. Artinya, perbedaan tingkat organisasi maupun lokasi penugasan tidak mengubah kewajiban personel untuk menaati larangan penggunaan vape.
Surat edaran itu juga berlaku tanpa dibatasi oleh tempat kerja. PNPP dilarang menggunakan rokok elektrik baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Karena itu, larangan tersebut tidak semata-mata mengatur perilaku ketika personel berada di kantor, markas, atau fasilitas kepolisian. Penggunaan di luar area kerja pun tetap masuk dalam cakupan aturan selama pihak yang bersangkutan berstatus sebagai PNPP.
Jangkauan yang menyeluruh ini membuat ketentuan dapat diterapkan secara konsisten di berbagai tingkat organisasi Polri. Personel perlu memperhatikan bahwa aturan berlaku sejak tanggal penerbitan, bukan hanya ketika berada dalam kegiatan dinas atau mengenakan seragam. Kepatuhan menjadi tanggung jawab seluruh PNPP, termasuk mereka yang bertugas di satuan pusat maupun kantor kepolisian di daerah.
Apabila terjadi pelanggaran, PNPP dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Surat edaran tersebut menjadi dasar bagi jajaran terkait untuk menindaklanjuti ketidakpatuhan berdasarkan aturan yang relevan. Dengan demikian, setiap personel perlu memahami bahwa larangan ini mencakup seluruh tingkatan, berlaku di dalam dan di luar lingkungan kerja, serta memiliki konsekuensi apabila dilanggar.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan pelarangan vape bagi seluruh personel adalah perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Menurutnya, pola yang digunakan pelaku terus berubah dan tidak lagi terbatas pada bentuk-bentuk konvensional. Perkembangan tersebut menuntut kewaspadaan karena zat terlarang dapat disamarkan dengan cara yang semakin beragam, termasuk melalui perangkat yang dalam penggunaan sehari-hari dikenal sebagai vape.
Dalam penjelasan itu, narkotika berbentuk cair disebut dapat dimasukkan atau disamarkan melalui perangkat vape. Perangkat tersebut terdiri atas beberapa komponen, yakni device, cartridge, dan liquid. Device merupakan bagian utama yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat. Cartridge berfungsi sebagai wadah, sedangkan liquid adalah cairan yang digunakan di dalam perangkat. Susunan komponen ini menjadi perhatian karena cairan dalam cartridge tidak selalu dapat diketahui kandungannya hanya dengan melihat secara kasatmata.
Kekhawatiran tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan bentuk perangkat, melainkan juga dengan kemungkinan penyalahgunaan fungsi dan isi cairan. Tampilan liquid yang terlihat biasa tidak serta-merta menunjukkan bahwa kandungannya aman atau sesuai peruntukan. Karena itu, pemeriksaan visual saja dinilai tidak selalu cukup untuk memastikan jenis zat yang terdapat di dalamnya. Risiko penyamaran ini menjadi relevan bagi institusi yang memiliki tanggung jawab menjaga disiplin dan integritas personel, terutama ketika narkotika dapat beredar dengan metode yang sulit dikenali melalui pengamatan sederhana.
Uraian Isir menempatkan vape dalam konteks perubahan modus tindak pidana narkotika, bukan hanya sebagai perangkat konsumsi biasa. Ketika cairan dapat dimanfaatkan sebagai media penyamaran, perangkat tersebut berpotensi menyulitkan identifikasi apabila tidak diperiksa dengan prosedur yang tepat. Hal ini menjelaskan mengapa kebijakan terhadap vape dipandang sebagai langkah kewaspadaan internal. Dengan membatasi penggunaannya di kalangan personel, Polri berupaya mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan maupun peredaran zat terlarang, sekaligus menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan institusi. Penjelasan ini juga menggarisbawahi bahwa pengawasan terhadap barang dan kandungannya perlu mempertimbangkan perkembangan modus, bukan hanya bentuk luar suatu perangkat. Namun, penyebutan komponen device, cartridge, dan liquid tidak dengan sendirinya berarti setiap vape mengandung narkotika. Inti kekhawatiran yang disampaikan adalah kemungkinan cairan tertentu disamarkan, sehingga isi perangkat tidak selalu dapat dipastikan berdasarkan penampilan.Temuan mengenai penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika cair menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pelarangan vape bagi seluruh personel Polri. Perangkat yang dikenal luas sebagai produk untuk mengonsumsi cairan melalui uap tersebut dinilai dapat disalahgunakan untuk membawa atau mengedarkan zat terlarang dalam bentuk cair. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penggunaan vape tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan konsumsi, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam tindak pidana narkotika. Karena itu, keberadaan vape di lingkungan personel perlu diperhatikan sebagai bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan dan menjaga kedisiplinan.
Salah satu zat yang disebut dalam kaitan penyalahgunaan tersebut adalah etomidate. Berdasarkan keterangan sumber, etomidate telah diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Penetapan klasifikasi itu memberi konteks hukum terhadap perhatian atas peredaran etomidate melalui cairan vape. Dengan demikian, kekhawatiran terhadap vape tidak semata-mata bertumpu pada bentuk perangkat atau cara pemakaiannya, tetapi juga pada kemungkinan perangkat tersebut digunakan sebagai sarana yang berkaitan dengan narkotika. Informasi mengenai klasifikasi etomidate menjadi latar penting untuk memahami alasan kebijakan ini diberlakukan.
Johnny menjelaskan bahwa pelarangan tersebut merupakan langkah proaktif untuk mengantisipasi perubahan modus penyalahgunaan. Penjelasan ini menempatkan kebijakan sebagai tindakan pencegahan, bukan sekadar respons setelah muncul persoalan. Modus peredaran narkotika dapat berubah, sehingga institusi perlu mencermati perkembangan yang berpotensi memanfaatkan perangkat seperti vape. Dalam kerangka itu, larangan bagi seluruh personel dimaksudkan untuk mengurangi celah penyalahgunaan sekaligus memastikan aturan berlaku secara jelas di lingkungan Polri. Pertimbangan mengenai narkotika cair, termasuk etomidate yang telah masuk golongan II, memperkuat alasan untuk mengambil langkah lebih awal. Kebijakan ini mencerminkan kehati-hatian menghadapi perubahan cara peredaran zat terlarang, dengan tetap bertolak dari temuan dan keterangan yang tersedia.
Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana narkotika di luar institusi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan yang dimulai dari lingkungan internal Polri. Larangan vape bagi seluruh personel dipandang sebagai langkah untuk menjaga agar kebiasaan dan perilaku yang berisiko tidak berkembang di tempat kerja. Pencegahan internal penting karena institusi penegak hukum dituntut menerapkan standar disiplin dan kepatuhan secara konsisten kepada anggotanya sendiri. Dengan demikian, kebijakan tersebut memiliki makna lebih luas daripada sekadar pembatasan penggunaan suatu produk; kebijakan ini juga menyampaikan pesan bahwa upaya menghadapi narkoba perlu ditopang oleh keteladanan dan pengawasan di dalam organisasi.
Johnny berharap langkah Polri dapat menjadi contoh bagi institusi lain dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, pencegahan akan lebih kuat apabila tidak hanya dijalankan oleh aparat, tetapi juga mendapat dukungan dari lembaga, keluarga, komunitas, dan lingkungan kerja. Ketika setiap pihak mengambil peran, pesan tentang bahaya narkoba dan pentingnya menjauhi perilaku berisiko dapat disampaikan secara lebih luas. Harapan tersebut menempatkan kebijakan internal sebagai bagian dari upaya kolektif, bukan tindakan yang berdiri sendiri. Teladan dari institusi juga dapat mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa kepatuhan terhadap aturan perlu dimulai dari diri sendiri, termasuk dalam menjaga kebiasaan sehari-hari.
Perang terhadap narkoba, sebagaimana ditekankan Johnny, memerlukan komitmen bersama melalui penegakan hukum, pencegahan, dan perubahan perilaku. Penindakan tetap dibutuhkan untuk menangani pelanggaran, sementara edukasi serta pengawasan membantu mencegah masalah sebelum terjadi.
Baca juga: 8 Alasan Mengapa “Ego yang Tenang” Dapat Membawa Kebahagiaan Abadi bagi Kamu Menurut Psikologi | Jika Memang legal, Mengapa Status Kawasan Dan Seluruh perizinannya Tidak Dibuka Secara Transparan?
917 kunjungan
