LIRA Soroti Kenaikan Anggaran Operasional DPRD Kabupaten Probolinggo Yang Capai Rp 83 Miliar

SIBERNKRI.COM // PROBOLINGGO – Kenaikan anggaran operasional DPRD Kabupaten Probolinggo hingga mencapai sekitar Rp83 miliar pada tahun 2026 menuai sorotan dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA). Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang terus didorong pemerintah pusat, belanja operasional legislatif dinilai justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan.Rabu.17/06/2026

Bupati LIRA Kabupaten Probolinggo, Salamul Huda SH. mendesak Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama DPRD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD. Menurutnya, efisiensi anggaran harus menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 maupun penyusunan APBD 2027.

Salam menjelaskan, anggaran operasional DPRD yang sebelumnya berada di kisaran Rp60 miliar kini meningkat menjadi sekitar Rp83 miliar. Kenaikan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena terjadi saat hampir seluruh organisasi perangkat daerah diminta melakukan penghematan belanja.

“Ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi di semua sektor, justru anggaran operasional DPRD meningkat cukup signifikan. Ini tentu menjadi perhatian dan perlu dijelaskan kepada masyarakat,” ujar Salamul Huda.

Menurutnya, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan kedewanan, seperti kunjungan kerja, reses, pengadaan, serta kebutuhan operasional lainnya. Namun demikian, LIRA menilai masih terdapat sejumlah pos belanja yang dapat dievaluasi dan ditekan tanpa mengurangi fungsi serta tugas DPRD sebagai lembaga legislatif.

LIRA menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak kegiatan dewan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Namun, pengurangan anggaran pada kegiatan yang dianggap kurang mendesak dinilai penting untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih besar bagi kebutuhan masyarakat.

“Kunjungan kerja, reses, dan kegiatan dewan tetap diperlukan. Yang kami dorong adalah pengurangan anggaran yang tidak terlalu mendesak agar ada ruang fiskal untuk kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas,” katanya.

Salam juga menilai hasil efisiensi anggaran seharusnya dapat dialihkan ke sektor-sektor yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Ia menyebut masih banyak ruas jalan serta fasilitas publik di Kabupaten Probolinggo yang memerlukan perhatian dan pembiayaan dari pemerintah daerah.

Menurutnya, masyarakat akan lebih merasakan dampak positif APBD apabila anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar dibandingkan untuk belanja operasional yang terus meningkat.

“Kami meminta DPRD dan pemerintah daerah memiliki semangat yang sama dalam melakukan penghematan. Anggaran yang bisa dihemat sebaiknya dialihkan untuk pembangunan jalan, infrastruktur, dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya,” tegasnya.

LSM LIRA menyatakan akan terus mengawal proses pembahasan perubahan anggaran serta penyusunan APBD 2027. Organisasi tersebut berharap kebijakan efisiensi dapat diterapkan secara merata kepada seluruh unsur penyelenggara pemerintahan, termasuk lembaga legislatif, sehingga pengelolaan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Red/tim/**