MADIUN – Langkah besar menuju tersedianya basis data ekonomi yang akurat mulai dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Madiun bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Komitmen itu ditegaskan dalam kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk Kabupaten Madiun Bersahaja yang digelar di Pendopo Muda Graha, Jalan Alun-Alun Utara, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Minggu (14/6/2026).
Sekitar seratus peserta dari unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah, jajaran BPS, hingga perwakilan petugas sensus hadir dalam kegiatan tersebut. Acara menjadi penanda kesiapan Kabupaten Madiun menghadapi tahapan pendataan lapangan yang akan dimulai pada pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2026.
Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak., yang hadir sebagai penanggung jawab kegiatan menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda rutin sepuluh tahunan. Menurutnya, keberadaan data yang akurat menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
“Data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Karena itu, seluruh elemen pemerintah daerah harus memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ini,” ujarnya.
Ia menyebut hasil pendataan nantinya akan menjadi aset strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai program pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih terukur serta tepat sasaran. Kabupaten Madiun, lanjutnya, membutuhkan gambaran nyata mengenai kondisi usaha masyarakat agar berbagai kebijakan yang dikeluarkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah untuk aktif membantu Badan Pusat Statistik selama proses pendataan berlangsung. Dukungan tersebut tidak hanya berupa koordinasi administratif, tetapi juga membantu menyelesaikan berbagai kendala yang mungkin dihadapi petugas di lapangan.
Hari Wuryanto mengingatkan bahwa kualitas data harus menjadi perhatian utama. Sebab, kesalahan sekecil apa pun dalam proses pendataan dapat berdampak pada penyusunan program pembangunan dalam jangka panjang.
Ia pun mengajak masyarakat agar bersikap terbuka ketika petugas sensus mendatangi rumah maupun tempat usaha. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Keberhasilan sensus bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat serta seluruh unsur pemerintah dan Forkopimda,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Nurcahyanti, S.ST., M.T., mengungkapkan bahwa berbagai tahapan menuju pelaksanaan sensus sebenarnya telah dimulai sejak tahun sebelumnya. Sejumlah kegiatan sosialisasi telah dilakukan secara bertahap guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendataan ekonomi.
Selain itu, BPS Kabupaten Madiun juga menjalankan program pengisian mandiri melalui MISI BARENG yang melibatkan para pelaku usaha. Program tersebut mendapat dukungan dari berbagai instansi, mulai dari organisasi perangkat daerah, sekolah, puskesmas hingga perbankan daerah.
Menurut Wisma, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Statistik. Kegiatan tersebut diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik sebagai upaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian nasional maupun daerah.
Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Madiun yang dinilai memberikan dukungan besar terhadap pelaksanaan sensus, meskipun di tengah berbagai keterbatasan anggaran. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penerbitan surat edaran, penyediaan media sosialisasi, hingga pemberian ruang kampanye pada berbagai kegiatan pemerintahan.
“Kami sangat berterima kasih atas komitmen Pemerintah Kabupaten Madiun yang terus mendukung seluruh tahapan sensus. Sinergi seperti ini sangat penting untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas,” kata Wisma.
Tahapan yang paling krusial, menurutnya, akan dimulai pada 15 Juni 2026. Pada fase tersebut, petugas akan melakukan pendataan secara langsung dengan metode door to door hingga 31 Agustus mendatang.
Sebanyak kurang lebih 800 petugas telah disiapkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Mereka terdiri dari Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) yang akan menyisir seluruh wilayah Kabupaten Madiun.
Pendataan akan menjangkau seluruh pelaku usaha dan masyarakat sesuai ketentuan administrasi yang berlaku. Sebelum turun ke lokasi, para petugas diwajibkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala desa, lurah, hingga ketua RT setempat agar proses pendataan berjalan lebih efektif.
BPS juga memastikan bahwa seluruh petugas dibekali identitas resmi berupa rompi, surat tugas dan identitas digital. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan serta memudahkan masyarakat mengenali petugas yang datang melakukan pendataan.
“Petugas akan datang dengan identitas resmi sehingga masyarakat tidak perlu ragu. Kami juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa dan RT setempat sebelum melakukan pendataan,” jelas Wisma.
Ia menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah. Data yang diperoleh nantinya menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, pemetaan potensi ekonomi, pengembangan sektor usaha, hingga penyusunan program pemberdayaan masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan di Pendopo Muda Graha berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. Acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa.
Usai sambutan dari Kepala BPS Kabupaten Madiun, dilakukan penandatanganan serta pemasangan atribut petugas sensus secara simbolis. Prosesi tersebut menjadi simbol dimulainya kesiapan operasional para petugas yang akan bekerja selama lebih dari dua bulan ke depan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0803/Madiun Letkol Inf I Nyoman Adhisaputra, S.E., Ketua DPRD Kabupaten Madiun H. Fery Sudarsono, S.H., Kapolres Madiun yang diwakili Kapolsek Nglames AKP Agustinus Dwi Tjahyono, S.H., M.H., serta perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun yang diwakili Ka Sub Seksi I Intelijen Bertha Rany, S.H.
Kehadiran unsur Forkopimda menunjukkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi agenda BPS semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Madiun.
Dalam arahannya, Bupati Madiun juga mengingatkan agar seluruh anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung sensus dimanfaatkan secara optimal. Ia berharap tidak ada pemborosan dan seluruh sumber daya yang tersedia benar-benar digunakan untuk menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Petugas sensus pun diminta menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, keakuratan data yang dikumpulkan akan menentukan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam beberapa tahun mendatang.
Bagi Kabupaten Madiun yang mengusung visi Bersahaja, keberadaan data ekonomi yang lengkap menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah memerlukan informasi yang jelas mengenai jumlah pelaku usaha, sebaran kegiatan ekonomi hingga potensi sektor unggulan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, BPS, Forkopimda dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan Kabupaten Madiun memiliki basis data yang lebih valid sehingga mampu melahirkan kebijakan yang efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB itu akhirnya ditutup sekitar pukul 10.00 WIB dengan sesi foto bersama seluruh peserta. Seluruh rangkaian acara berlangsung tertib, aman dan lancar.
Dengan dimulainya tahapan pendataan lapangan pada pertengahan Juni ini, Kabupaten Madiun memasuki babak baru dalam upaya membangun sistem informasi ekonomi yang lebih komprehensif. Harapannya, hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi pijakan penting bagi pembangunan daerah yang lebih maju, sehat, bersih, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Madiun.
