Jakarta | Perkembangan kecerdasan buatan mengubah cara masyarakat mencari dan memahami informasi. Jika sebelumnya publik cenderung membuka situs resmi, membaca pemberitaan, atau menghubungi organisasi secara langsung, kini mereka dapat mengajukan pertanyaan kepada layanan pencarian berbasis AI dan menerima rangkuman dalam hitungan detik. Informasi mengenai kebijakan, kinerja, maupun reputasi lembaga dapat ditemukan tanpa interaksi langsung dengan organisasi atau praktisi humasnya. Perubahan ini membuat perjalanan publik dalam memperoleh informasi semakin singkat, sekaligus menggeser titik awal terbentuknya persepsi dari kanal yang sepenuhnya dikelola organisasi ke ruang digital yang lebih luas.
Kemudahan tersebut membawa konsekuensi bagi komunikasi publik. Jawaban AI disusun dari beragam sumber yang tersedia, sehingga isi dan ketepatannya bergantung pada mutu, kelengkapan, serta konsistensi informasi yang beredar. Apabila data resmi sulit ditemukan, sudah kedaluwarsa, atau berbeda satu kanal dengan kanal lain, masyarakat dapat menerima gambaran yang tidak utuh. Rangkuman yang tampak meyakinkan pun belum tentu mencerminkan konteks kebijakan atau capaian organisasi secara tepat. Karena itu, humas perlu memahami bahwa kehadiran organisasi di ruang digital bukan semata soal frekuensi publikasi, melainkan juga tentang menyediakan informasi yang jelas, terverifikasi, dan mudah dirujuk.
Perubahan pola pencarian ini menjadi salah satu konteks pembahasan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria sebagai pembicara kunci dalam Konvensi Humas Indonesia di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Dalam lingkungan ketika publik dapat memperoleh jawaban melalui perantara AI, organisasi tidak selalu memiliki kesempatan untuk menjelaskan informasi secara langsung sebelum suatu persepsi terbentuk. Ketersediaan data resmi yang akurat dan tepercaya karena itu semakin penting. Informasi kebijakan, laporan kinerja, dan klarifikasi perlu dipublikasikan secara konsisten, disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, serta diperbarui ketika terdapat perubahan. Langkah tersebut membantu publik mengakses sumber primer dan memberi sistem digital bahan yang lebih dapat diandalkan, sekaligus memperkuat landasan kepercayaan terhadap organisasi.
Dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan, fokus kerja humas mengalami pergeseran. Persoalan komunikasi tidak lagi berhenti pada penyediaan akses agar informasi organisasi mudah ditemukan publik. Menurut Nezar, tantangan yang semakin penting ialah memastikan masyarakat memperoleh informasi berkualitas, akurat, serta cukup mendalam untuk memahami konteks dan dampaknya. Ketersediaan bahan di berbagai kanal belum otomatis menghasilkan pemahaman yang utuh. Informasi perlu disusun dengan jelas, memiliki dasar yang dapat diperiksa, dan menjawab kebutuhan audiens secara proporsional. Jika pesan hanya mengejar kecepatan atau mudah dibagikan, rincian penting dapat terabaikan, sementara potongan yang tidak lengkap berisiko membentuk persepsi keliru. Karena itu, ukuran keberhasilan humas bukan sekadar banyaknya informasi yang dipublikasikan, melainkan nilai pengetahuan yang diterima masyarakat.
Perubahan ini semakin terasa ketika publik mencari keterangan tentang organisasi melalui perantara AI. Sistem tersebut dapat merangkum dan menyajikan jawaban dengan cepat, tetapi mutu hasilnya tetap bergantung pada data dan sumber yang tersedia. Peran humas mencakup kemampuan menghasilkan, memelihara, serta menyampaikan data tepercaya agar informasi organisasi dapat dipahami secara tepat, baik oleh manusia maupun teknologi yang mengolahnya. Data yang konsisten, kontekstual, dan mudah diverifikasi membantu mengurangi risiko jawaban yang keliru atau kehilangan nuansa. Namun, Nezar juga menekankan bahwa penggunaan AI saja tidak cukup untuk menjamin komunikasi yang baik. Keterampilan pengguna dalam merumuskan pertanyaan, menilai keluaran, memeriksa sumber, dan mengenali keterbatasan teknologi turut menentukan hasil. Kebijaksanaan diperlukan agar AI dipakai sebagai alat bantu, bukan pengganti pertimbangan profesional. Humas tetap perlu memastikan bahwa pesan yang diteruskan selaras dengan fakta, kepentingan publik, dan konteks yang relevan. Dengan demikian, tugas komunikasi mencakup dua hal sekaligus: membangun fondasi informasi yang dapat dipercaya dan membantu publik memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Akses yang cepat tetap berguna, tetapi harus disertai kualitas, konteks, dan tanggung jawab dalam setiap tahap penyampaian.
Nezar menegaskan bahwa kecerdasan buatan seharusnya diposisikan sebagai alat bantu untuk mendukung pekerjaan, bukan sebagai pengganti daya pikir, pertimbangan, maupun tanggung jawab manusia. Teknologi dapat mempercepat pencarian bahan, merangkum dokumen, dan membantu menyusun draf komunikasi. Namun, hasilnya tetap perlu ditelaah oleh manusia yang memahami konteks, tujuan, serta dampak informasi terhadap masyarakat. Keputusan tentang apa yang layak disampaikan, bagaimana menyampaikannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas pesan tersebut tidak dapat diserahkan begitu saja kepada sistem otomatis. Humas perlu menggunakan AI secara kritis, dengan menyadari bahwa keluaran teknologi bisa keliru, tidak lengkap, atau membawa bias. Kemampuan manusia untuk menilai nuansa dan konsekuensi tetap menjadi landasan komunikasi publik yang baik.
Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, penggunaan AI perlu disertai prinsip transparansi, etika, dan akuntabilitas. Transparansi berarti menjelaskan peran teknologi ketika hal itu relevan bagi pemahaman publik, serta tidak menyamarkan konten yang dihasilkan atau diolah dengan bantuan sistem otomatis. Etika menuntut praktisi menjaga privasi, menghormati hak, menghindari manipulasi, dan mempertimbangkan potensi dampak pesan bagi kelompok yang berbeda. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa organisasi dan pengelola komunikasi bersedia memeriksa, mengoreksi, serta mempertanggungjawabkan informasi yang dipublikasikan. AI tidak dapat menjadi alasan untuk mengalihkan tanggung jawab atas kesalahan kepada mesin. Proses pemeriksaan manusia, pencatatan sumber, dan jalur koreksi yang jelas membantu menjaga standar tersebut, terutama ketika informasi berpotensi memengaruhi keputusan atau kepercayaan masyarakat.
Kemudahan memproduksi dan menyebarkan informasi membuat ketelitian praktisi humas semakin penting. Sebelum publikasi, fakta, angka, kutipan, dan konteks perlu diverifikasi melalui sumber tepercaya; kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi. Praktisi juga perlu menaati etika profesi, menjaga kerahasiaan data, dan memastikan pesan tidak menyesatkan atau memperkuat informasi yang belum terbukti. Pada saat yang sama, mereka harus terus mengikuti perkembangan teknologi, memahami keterbatasan alat yang digunakan, serta meningkatkan kecakapan digital agar dapat memilih penerapan yang sesuai. Penggunaan AI yang bertanggung jawab bukan semata urusan efisiensi, melainkan bagian dari mutu pelayanan informasi. Dengan pengawasan manusia dan komunikasi yang jujur, teknologi dapat membantu pekerjaan tanpa mengikis kepercayaan publik yang dibangun melalui konsistensi, ketepatan, dan kesediaan untuk bertanggung jawab.
Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, Boy Kelana, mengingatkan bahwa kemajuan teknologi komunikasi tidak serta-merta membuat manusia semakin memahami satu sama lain. Saluran digital memungkinkan pesan menjangkau lebih banyak orang dalam waktu singkat, tetapi kecepatan dan keluasan distribusi tidak menjamin informasi dipahami secara utuh. Bahkan, arus konten yang terus bertambah dapat menyulitkan masyarakat untuk memilah mana fakta yang terverifikasi, mana opini, dan mana informasi yang sengaja disusun untuk menyesatkan. Karena itu, akses yang lebih mudah perlu diimbangi kemampuan menilai sumber, konteks, bukti, serta tujuan di balik suatu pesan.
Tantangan tersebut semakin nyata ketika informasi beredar melalui berbagai platform dan sering kali diterima tanpa pemeriksaan mendalam. Judul provokatif, potongan video yang kehilangan konteks, atau klaim tanpa sumber dapat membentuk persepsi sebelum klarifikasi tersedia. Dalam keadaan demikian, batas fakta, pendapat, manipulasi, dan kebohongan menjadi lebih sulit dikenali. Dampaknya bukan hanya kesalahan pemahaman individu, tetapi juga menurunnya kepercayaan publik terhadap media, lembaga, dan pihak yang menyampaikan informasi. Bagi praktisi humas, kondisi ini menuntut komunikasi yang transparan, berbasis bukti, dan konsisten, sekaligus kesiapan untuk merespons kabar keliru secara tepat.
Boy melihat kecerdasan buatan sebagai teknologi dengan dua sisi.
Baca juga: Usulan Car Free Day Dua Kali Seminggu: Manfaat dan Tantangan untuk Jakarta | Tantangan Kepastian Hukum dalam Investasi di Indonesia | Strategi Efisien Menjaga Ketersediaan Air di Musim Kemarau
