Sumpah Pemuda Jadi Landasan DPR Menjawab Tantangan Bangsa

Sumpah Pemuda Jadi Landasan DPR Menjawab Tantangan Bangsa

Jakarta | Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pidato dalam peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Dalam acara tersebut, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Peringatan ini menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali arti penting ikrar pemuda 1928 bagi kehidupan berbangsa saat ini. Sumpah Pemuda tidak hanya dikenang sebagai tonggak sejarah, tetapi juga sebagai pengingat bahwa persatuan memerlukan komitmen yang terus dijaga. Pesan itu relevan bagi lembaga negara yang bekerja mewakili masyarakat dengan latar belakang dan kepentingan yang beragam.

Dalam pidatonya, Dasco menempatkan semangat Sumpah Pemuda sebagai pijakan bagi DPR dalam menjalankan tugas konstitusional. Nilai persatuan, kebangsaan, dan kepentingan bersama dapat menjadi orientasi dalam pembentukan undang-undang serta pelaksanaan fungsi pengawasan. Kerja legislasi, misalnya, perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas dan memperhatikan dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok. Sementara itu, pengawasan membantu memastikan kebijakan serta program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan menjawab persoalan publik. Dengan menjadikan nilai sejarah sebagai pedoman, DPR diharapkan mampu menjaga agar perbedaan pandangan tidak mengaburkan tanggung jawab bersama untuk memperkuat kehidupan bernegara. Peringatan tersebut menghubungkan warisan generasi muda dengan tanggung jawab kelembagaan masa kini.

Penekanan pada peran DPR hadir di tengah ketidakpastian global, ketika perubahan ekonomi, dinamika geopolitik, dan perkembangan teknologi dapat membawa tantangan baru bagi Indonesia. Situasi tersebut menuntut kebijakan yang cermat, tanggap, dan berpijak pada kepentingan nasional, sekaligus membuka ruang bagi aspirasi masyarakat. Semangat Sumpah Pemuda memberi landasan moral untuk merawat solidaritas dan menghindari respons yang terpecah ketika menghadapi perubahan. Bagi DPR, nilai itu dapat tercermin melalui dialog antarkelompok, pembahasan kebijakan yang bertanggung jawab, serta pengawasan yang konsisten. Peringatan 98 tahun ini dengan demikian bukan sekadar agenda seremonial, melainkan pengingat bahwa persatuan perlu diterjemahkan ke dalam kerja nyata. Melalui pelaksanaan tugas tersebut, DPR dapat berkontribusi menjawab tantangan bangsa dengan mengutamakan kebersamaan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.Dasco memandang Sumpah Pemuda sebagai pengingat bahwa persatuan tidak lahir dari keseragaman. Para pemuda yang berkumpul pada 1928 datang dari berbagai daerah, bahasa, dan latar organisasi. Namun, mereka mampu menempatkan cita-cita Indonesia di atas kepentingan kelompok masing-masing. Pilihan itu memberi pelajaran penting bagi kehidupan berbangsa: perbedaan dapat menjadi kekuatan apabila disertai kesediaan mencari tujuan bersama. Semangat tersebut tetap relevan ketika Indonesia menghadapi tekanan global yang kian kompleks, mulai dari perubahan ekonomi hingga ketegangan antarnegara.

Dampak perkembangan global tidak berhenti pada ruang diplomasi atau kebijakan pemerintah. Ketidakpastian dapat memengaruhi harga kebutuhan, pekerjaan, dan rasa aman, sehingga dirasakan langsung dalam kehidupan keluarga Indonesia. Karena itu, persatuan perlu diwujudkan melalui kemampuan negara mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan adil. Keputusan yang tanggap membantu melindungi masyarakat, sementara keadilan memastikan beban tidak ditimpakan secara tidak seimbang kepada kelompok yang paling rentan. Dalam pandangan ini, persatuan bukan sekadar seruan seremonial, melainkan ukuran bagi mutu respons negara terhadap tantangan.

Prinsip tersebut juga penting dalam menghadapi kabut asap lintas batas. Perhatian Malaysia dan Singapura terhadap dampaknya patut dihargai, sembari perlindungan bagi warga yang terdampak di dalam negeri tetap menjadi prioritas. Penanganan masalah lingkungan ini memerlukan kerja sama yang berkelanjutan, termasuk koordinasi parlemen negara-negara ASEAN. Kerja bersama semestinya dibangun sebelum krisis muncul dan diteruskan sesudah situasi mereda, bukan hanya dilakukan ketika asap telah melintasi perbatasan. Dengan hubungan yang lebih erat, negara-negara dapat mendorong kebijakan pencegahan, pemantauan, dan perlindungan kesehatan masyarakat secara lebih konsisten.

Dasco juga menekankan bahwa kritik terhadap penanganan persoalan sebaiknya dijawab dengan kerja yang dapat diuji, bukan dengan ketersinggungan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menunjukkan langkah, hasil, serta tindak lanjut yang terbuka terhadap penilaian publik. Sikap demikian mencerminkan kedewasaan dalam menghadapi perbedaan sekaligus memperkuat kepercayaan. Warisan Sumpah Pemuda, dalam konteks ini, bukan hanya persatuan sebagai gagasan, tetapi komitmen untuk mendahulukan kepentingan bersama dan membuktikannya melalui tindakan yang melindungi masyarakat.Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengajak seluruh partai politik dan fraksi untuk berdiri bersama ketika bangsa menghadapi kebutuhan dan tantangan penting. Menurutnya, semangat kebersamaan yang diwariskan Sumpah Pemuda perlu diwujudkan melalui kerja nyata parlemen, bukan berhenti sebagai seruan seremonial. DPR diharapkan hadir untuk membenahi tata kelola negara, merespons kebutuhan masyarakat, dan memastikan kebijakan publik disusun dengan arah yang jelas. Ajakan tersebut juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menghalangi lembaga legislatif menjalankan tanggung jawabnya bagi kepentingan bangsa.

Dalam Masa Persidangan I, DPR bersama pemerintah telah menyetujui tiga undang-undang yang menjadi bagian dari upaya menjawab kebutuhan tersebut. Ketiganya mengatur reforma agraria, pelindungan ketenagakerjaan, serta Satu Data Indonesia. Pengaturan reforma agraria berkaitan dengan penataan persoalan pertanahan, sedangkan regulasi ketenagakerjaan menyangkut pelindungan bagi pekerja. Adapun kebijakan Satu Data Indonesia diarahkan untuk mendukung pengelolaan data yang lebih terpadu. Ketiga bidang ini menunjukkan bahwa agenda legislasi mencakup persoalan mendasar, mulai dari tata kelola sumber daya dan hubungan kerja hingga ketersediaan informasi yang dapat menjadi pijakan kebijakan.

Memasuki Masa Persidangan II, DPR akan membahas empat rancangan undang-undang. Agenda tersebut meliputi RUU tentang keamanan dan ketahanan siber, RUU masyarakat adat, RUU administrasi kependudukan, serta RUU perampasan aset. Keempatnya menyentuh ranah yang berbeda, tetapi sama-sama membutuhkan pembahasan cermat dan pertimbangan kepentingan publik. Keamanan siber berkaitan dengan perlindungan di ruang digital; masyarakat adat dan administrasi kependudukan menyangkut pengakuan serta pencatatan warga; sementara perampasan aset berhubungan dengan penegakan hukum. Pembahasan setiap rancangan perlu membuka ruang bagi masukan dan menimbang dampaknya secara menyeluruh.

Khusus mengenai RUU perampasan aset, Dasco menekankan pentingnya prinsip due process of law. Ketegasan dalam penegakan hukum, ujarnya, harus berjalan seiring dengan prosedur hukum yang adil, sehingga upaya merampas aset tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Prinsip tersebut menjaga hak warga sekaligus memperkuat legitimasi penegakan hukum. Dasco juga menyebut bahwa empat agenda legislasi Masa Persidangan II akan diintegrasikan dalam kerangka Satu Data Indonesia. Penyatuan arah ini diharapkan mendukung koordinasi dan tata kelola yang lebih tertata. Seruan yang merangkum semangat tersebut adalah “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data Indonesia”.

Dalam peringatan Sumpah Pemuda, Dasco menyampaikan pesan agar generasi muda menjaga watak bangsa ketika menghadapi perubahan dan beragam tantangan. Menurutnya, keberanian perlu disertai pertimbangan yang matang, sehingga anak muda dapat menyuarakan gagasan dan mengambil peran tanpa bertindak gegabah. Sikap berani bukan berarti mengabaikan akibat, melainkan kesiapan bertanggung jawab atas pilihan serta tetap berpegang pada nilai kebangsaan. Pesan tersebut menempatkan karakter sebagai bekal penting bagi generasi penerus untuk berkontribusi dalam kehidupan bersama. Dengan watak yang kuat, pemuda dapat merespons perkembangan zaman tanpa melepaskan jati diri Indonesia.

Selain keberanian, Dasco menekankan pentingnya keterbukaan yang tetap berpijak pada kemandirian bangsa. Generasi muda diharapkan bersedia menerima pengetahuan, berdialog, dan belajar dari perkembangan di sekitarnya, tetapi tidak tunduk begitu saja pada tekanan atau pengaruh yang mengikis nilai kebangsaan. Ia juga mengajak pemuda menjaga persatuan tanpa meninggalkan nalar kritis. Artinya, kebersamaan tidak menutup ruang untuk berpikir, bertanya, dan menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab.

Baca juga: Tantangan Baru dalam Perawatan Estetika Medis | Tantangan Pedagang Makanan Akibat Kenaikan Harga Daging Ayam | Tantangan Pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

35 kunjungan