Jakarta | Pemerintah tengah mewacanakan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gagasan ini mencakup ASN yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jika kelak diterapkan, koperasi desa atau kelurahan dapat berperan sebagai jalur penyaluran pembayaran gaji. Namun, rencana tersebut masih berada pada tahap persiapan dan pembahasan, sehingga belum menjadi mekanisme pembayaran yang berjalan bagi ASN.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa skema penyaluran gaji melalui koperasi Merah Putih diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan kemungkinan pelaksanaan, bukan mengumumkan bahwa gaji ASN sudah dialihkan. Karena itu, informasi mengenai rencana tersebut perlu dipahami sebagai wacana kebijakan yang masih berkembang. ASN tetap perlu menunggu keterangan resmi lebih lanjut tentang keputusan, jadwal, dan ketentuan teknis sebelum menyimpulkan adanya perubahan cara menerima gaji.
Persiapan skema semacam ini perlu menjelaskan secara terang peran koperasi, proses administrasi, serta hubungan penyaluran dengan mekanisme penggajian yang telah berlaku. Rincian mengenai koperasi yang akan terlibat, cakupan wilayah, dan penerima manfaat juga belum dapat dianggap pasti sebelum pemerintah menetapkan aturan pelaksana. Kejelasan diperlukan agar hak pegawai tetap terlindungi dan pembayaran berlangsung tertib, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perkembangan rencana ini sebaiknya dipantau melalui pengumuman pemerintah dan kementerian terkait. Sampai ada keputusan resmi, penyaluran gaji ASN lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tetap berstatus usulan yang sedang dipersiapkan, bukan kebijakan operasional.Usulan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui koperasi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Penyampaian tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai skema pembayaran yang dikaitkan dengan Kopdes Merah Putih. Namun, usulan itu belum berarti mekanisme pelaksanaan telah ditetapkan atau pembayaran sudah berjalan. Kementerian Koperasi masih mematangkan tata cara yang diperlukan sebelum skema tersebut dapat dilaksanakan.
Hal yang masih dipersiapkan mencakup mekanisme pelaksanaan pembayaran melalui koperasi. Keterangan yang disampaikan tidak merinci prosedur teknis, jadwal pelaksanaan, ataupun ketentuan lain terkait penyaluran gaji. Karena itu, perkembangan yang dapat dipastikan pada tahap ini adalah usulan telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan, sementara Kementerian Koperasi masih mengolah mekanisme pelaksanaannya. Rincian lebih lanjut akan bergantung pada proses pematangan tersebut.
Ferry menyampaikan bahwa anggaran untuk pembayaran itu kemungkinan telah disiapkan. Ia juga menyatakan pembayaran melalui koperasi siap dilakukan. Pernyataan tersebut perlu dipahami sesuai dengan batas maknanya: anggaran disebut kemungkinan sudah disiapkan, sedangkan kesiapan pembayaran melalui koperasi disampaikan oleh Ferry. Keterangan itu tidak dengan sendirinya menjelaskan besaran anggaran, memastikan bahwa dana telah dicairkan, atau menetapkan tanggal dimulainya pembayaran.
Pernyataan Ferry disampaikan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada 19 Oktober 2026. Konteks lokasi dan waktu tersebut menjadi bagian dari informasi mengenai penyampaian usulan dan persiapan skema. Dengan demikian, pembahasan saat itu mencakup usulan pembayaran gaji ASN lewat koperasi yang sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, serta mekanisme yang masih dimatangkan oleh Kementerian Koperasi. Informasi mengenai anggaran dan kesiapan pembayaran tetap merujuk pada pernyataan Ferry, tanpa rincian tambahan mengenai nilai atau tahapan pencairan.
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2025 mencatat realisasi belanja pegawai sebesar Rp501,04 triliun. Jumlah itu setara dengan 96,09 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN, yakni Rp521,45 triliun. Dengan demikian, belanja untuk pegawai pemerintah menjadi salah satu komponen besar dalam pengeluaran negara. Data ini memberikan gambaran mengenai skala kewajiban pemerintah untuk membayar gaji, tunjangan, dan kebutuhan terkait kepegawaian selama satu tahun anggaran. Angka tersebut juga menjadi rujukan untuk memahami konteks pembahasan mengenai perubahan atau usulan skema pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN).
Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi belanja pegawai 2025 meningkat Rp36,18 triliun, atau 7,78 persen. Pada 2024, belanja pegawai tercatat Rp464,85 triliun. Kenaikan nominal ini menunjukkan bertambahnya nilai pengeluaran pemerintah untuk pegawai dari satu tahun ke tahun berikutnya. Namun, angka agregat tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab kenaikan, ataupun berarti seluruh tambahan belanja dialokasikan untuk satu kelompok tertentu. Untuk menilai faktor yang memengaruhi perubahan, diperlukan penjelasan lebih rinci mengenai komponennya, seperti gaji, tunjangan, jumlah pegawai, serta kebijakan penggajian yang berlaku. Karena itu, pembacaan data perlu memisahkan nilai total belanja dari rincian alokasi dan mekanisme penyalurannya.
Selama ini, pembayaran gaji ASN disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun bank pembangunan daerah (BPD). Pola tersebut merupakan konteks penting ketika menilai usulan penyaluran gaji melalui Kopdes Merah Putih. Besarnya realisasi belanja pegawai tidak berarti seluruh Rp501,04 triliun akan berpindah ke suatu jalur pembayaran baru; nilai itu mencakup belanja pegawai pemerintah secara keseluruhan. Jika skema alternatif dibahas, perlu dibedakan sumber anggaran untuk membayar hak pegawai dan lembaga atau saluran yang memproses transaksi. Data BPK membantu menunjukkan besarnya skala belanja yang harus dikelola, sementara kelayakan skema baru perlu ditinjau melalui rancangan, kesiapan administrasi, jangkauan layanan, dan pengendalian yang memadai.
Rincian belanja terkait aparatur negara memperlihatkan sejumlah komponen yang nilainya berbeda 2024 dan 2025. Angka-angka ini mencakup gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS), gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), belanja pensiun serta uang tunggu, dan asuransi kesehatan. Pemisahan komponen tersebut penting agar pembahasan mengenai anggaran tidak mencampurkan kewajiban yang memiliki penerima dan fungsi berbeda.
Belanja gaji dan tunjangan PNS pada 2025 tercatat sebesar Rp94,90 triliun. Nilai itu lebih tinggi dibandingkan alokasi Rp94,47 triliun pada 2024, atau naik sekitar Rp0,43 triliun. Sementara itu, belanja gaji dan tunjangan PPPK pada 2025 mencapai Rp12,55 triliun, meningkat dari Rp6,66 triliun pada tahun sebelumnya. Kenaikan pada komponen PPPK lebih besar secara nominal maupun persentase, sejalan dengan perubahan kebutuhan pembiayaan pegawai dalam kelompok tersebut.
Di luar gaji dan tunjangan pegawai aktif, belanja pensiun dan uang tunggu pada 2025 tercantum sebesar Rp166,50 triliun. Angka tersebut naik dari Rp160,52 triliun pada 2024, atau bertambah Rp5,98 triliun. Komponen ini berhubungan dengan pembayaran bagi penerima pensiun dan uang tunggu, sehingga tidak tepat apabila disamakan begitu saja dengan pengeluaran untuk aparatur yang masih bekerja. Perubahan nilai tahunan dapat dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran dan cakupan penerima.
Belanja asuransi kesehatan juga mengalami peningkatan. Pada 2025, nilainya sebesar Rp13,89 triliun, dibandingkan Rp12,58 triliun pada 2024. Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp1,31 triliun. Jika dibaca bersama komponen lain, angka tersebut memberi gambaran mengenai beberapa pos belanja yang berkaitan dengan pegawai dan penerima manfaat, tetapi setiap pos tetap mempunyai klasifikasi tersendiri dalam anggaran.
Rincian ini perlu ditempatkan secara hati-hati dalam pembahasan usulan skema penggajian ASN melalui Kopdes Merah Putih. Data belanja tersebut menjelaskan besaran anggaran pada sejumlah pos, bukan menetapkan mekanisme pembayaran baru. Karena itu, tidak dapat disimpulkan bahwa seluruh gaji, tunjangan, pensiun, uang tunggu, ataupun asuransi kesehatan akan disalurkan melalui koperasi. Usulan skema penggajian masih harus dibedakan dari alokasi anggaran yang telah dicatat untuk masing-masing komponen.
Baca juga: Kodim 1714/Puncak Jaya Gandeng Masyarakat Binaan Membangun Jembatan Merah Putih di Kampung Kulok Enggame | Operasi Penangkapan Besar-besaran di Bogor Terkait Skandal HGB | Pentingnya Persiapan Dana Pensiun Sejak Dini
