Sibernkri.com // Probolinggo — Sabtu (26/10/2024) — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA Probolinggo menyatakan rencana melancarkan gerakan mosi tidak percaya terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo. Hal ini didasari anggapan bahwa Bawaslu kurang tegas dalam menindak pelanggaran selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Bawaslu yang berwenang melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran pemilu, dinilai tidak bertindak tegas dalam menghadapi berbagai pelanggaran, terutama yang melibatkan perangkat desa. Dukungan yang ditunjukkan oleh perangkat desa untuk pasangan calon tertentu di media sosial menjadi sorotan, sebab praktik tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang seharusnya ditindak lebih serius oleh Bawaslu.
Menurut Salamul Huda, Bupati LSM LIRA Probolinggo, sudah banyak laporan terkait pelanggaran oleh perangkat desa yang diajukan ke Bawaslu, namun hampir semuanya dinyatakan tidak memenuhi syarat materil atau formil. “Sebelum masa kampanye, kami selalu menerima rekomendasi terkait pelanggaran, namun setelah kampanye dimulai, Bawaslu seolah kehilangan taringnya,” kata Salamul.
Kondisi ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu tersebut. Salamul menegaskan, “Kami merasa perlu mengambil langkah tegas. Jika Bawaslu tidak mampu menjalankan fungsinya, lebih baik lembaga ini dibubarkan saja.” Ia juga menyatakan bahwa gerakan mosi tidak percaya ini akan segera dilaksanakan sebagai bentuk protes terhadap ketidakpuasan masyarakat.
Kritik ini muncul di tengah proses Pilkada yang sedang berlangsung, di mana kepercayaan publik terhadap Bawaslu sangat penting untuk menjaga integritas pemilu. LSM LIRA Probolinggo berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar suara masyarakat tidak terabaikan dan agar Bawaslu dapat berfungsi kembali dengan baik.
Masyarakat kini menunggu tindakan lanjut dari LSM LIRA serta tanggapan resmi dari Bawaslu atas tudingan ini. Harapannya, Bawaslu bisa memperbaiki citranya dan menunjukkan komitmen dalam penegakan hukum selama proses demokrasi.
Red/tim/*