Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan kepada Presiden bahwa kondisi ekonomi makro dan transaksi Indonesia masih resilien di tengah ketidakstabilan global. Laporan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama jajaran pejabat ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Pertemuan itu menjadi kesempatan untuk memaparkan perkembangan ekonomi serta membahas langkah yang diperlukan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan.
Dalam penyampaiannya, Suahasil menekankan bahwa ketahanan ekonomi nasional perlu dijaga dengan mencermati perubahan kondisi global. Ketidakstabilan di luar negeri menjadi konteks penting bagi pembahasan, sementara kondisi makroekonomi dan transaksi Indonesia tetap dilaporkan resilien. Informasi tersebut disampaikan kepada Presiden dalam forum yang melibatkan KSSK dan jajaran pejabat ekonomi. Dengan demikian, rapat koordinasi mencakup pemantauan keadaan ekonomi sekaligus koordinasi antarpihak yang bertanggung jawab atas kebijakan dan stabilitas.
Pesan pemerintah dalam rapat tersebut adalah menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Kedua tujuan itu menjadi bagian dari arah pembahasan mengenai kondisi ekonomi Indonesia di tengah perkembangan global yang tidak stabil. Pemaparan kepada Presiden juga menempatkan ketahanan ekonomi dan transaksi sebagai hal yang perlu terus diperhatikan. Pemerintah dan otoritas keuangan membahas kondisi tersebut melalui forum koordinasi, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk mendukung kegiatan ekonomi.
Laporan Suahasil memberikan gambaran mengenai keadaan makroekonomi dan transaksi nasional sebagaimana disampaikan dalam rapat KSSK. Pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 19 Oktober 2026 mempertemukan pejabat ekonomi untuk mengoordinasikan perhatian terhadap stabilitas dan pertumbuhan. Dalam menghadapi ketidakstabilan global, pemerintah menyampaikan pentingnya mempertahankan ketahanan serta mengupayakan pertumbuhan secara bersamaan. Paparan itu menjadi bagian dari komunikasi pemerintah kepada Presiden mengenai kondisi ekonomi Indonesia dan arah perhatian kebijakan, yakni menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan, berdasarkan perkembangan yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut.
Pemerintah berencana menjaga momentum belanja negara hingga akhir tahun dengan memastikan anggaran tersalurkan lebih tinggi sekaligus tepat sasaran. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa belanja APBN pada kuartal IV diperkirakan melampaui realisasi pada kuartal IV tahun sebelumnya. Arah tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan kegiatan ekonomi di tengah dinamika yang dihadapi masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah tidak hanya menitikberatkan pada besarnya penyerapan, tetapi juga pada manfaat nyata setiap program bagi penerima dan wilayah yang membutuhkan. Dengan pelaksanaan yang terukur, anggaran diharapkan dapat membantu menjaga daya beli serta mendukung kesinambungan aktivitas ekonomi nasional.
Belanja pemerintah akan diarahkan ke sejumlah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pengeluaran untuk layanan publik diharapkan memastikan akses terhadap layanan dasar tetap tersedia dan berkualitas. Pada saat yang sama, perlindungan sosial dan bantuan pangan dapat membantu kelompok rentan memenuhi kebutuhan pokok, terutama ketika tekanan biaya hidup memengaruhi kemampuan belanja rumah tangga. Dukungan tersebut juga berpotensi menjaga konsumsi masyarakat, yang merupakan salah satu penggerak penting perekonomian. Karena itu, ketepatan waktu penyaluran, kejelasan sasaran, serta koordinasi pelaksanaan menjadi perhatian agar manfaat anggaran dapat dirasakan secara luas dan tidak tertahan oleh kendala administratif.
Selain mendukung rumah tangga, belanja APBN turut mencakup pengeluaran pemerintah untuk menjalankan program dan kegiatan prioritas. Realisasi yang lebih kuat pada kuartal terakhir diharapkan memberi dorongan kepada aktivitas ekonomi, termasuk melalui permintaan barang dan jasa serta pelaksanaan layanan dan proyek publik. Pemerintah tetap perlu memantau mutu belanja agar percepatan tidak mengurangi akuntabilitas maupun efektivitas penggunaan dana. Dalam kerangka fiskal tersebut, target defisit APBN dipertahankan sekitar 2,85 persen dari produk domestik bruto sebagai outlook. Angka ini menjadi acuan sekaligus bagian dari agenda kerja hingga akhir tahun: menjaga belanja tetap mendukung ekonomi, menyalurkan bantuan sesuai sasaran, dan mengelola anggaran secara hati-hati. Keseimbangan dukungan fiskal dan disiplin anggaran diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menjelaskan bahwa inflasi inti tercatat sebesar 2,8% pada September. Angka ini memberikan gambaran bahwa tekanan harga secara umum masih berada dalam kondisi yang cukup terkendali. Inflasi inti mencerminkan perkembangan harga yang relatif tidak banyak dipengaruhi perubahan sementara, sehingga dapat menjadi salah satu indikator untuk membaca keseimbangan permintaan dan penawaran di perekonomian.
Namun, situasi berbeda terlihat pada kelompok pangan bergejolak atau volatile food. Inflasi pada kelompok ini telah mencapai 5%, lebih tinggi daripada inflasi inti dan memerlukan perhatian khusus. Pergerakan harga pangan dapat berubah cepat akibat faktor pasokan, distribusi, maupun kondisi produksi. Karena itu, kenaikan pada komoditas pangan berisiko langsung dirasakan rumah tangga dan, jika berlanjut, dapat mengurangi daya beli masyarakat.
Untuk merespons tekanan tersebut, BI telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Koordinasi ini ditujukan untuk mendukung penanganan inflasi pangan melalui langkah yang berkaitan dengan ketersediaan dan kelancaran pasokan. Pengendalian harga pangan penting agar kenaikan pada kelompok tersebut tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih luas terhadap biaya hidup. Upaya ini juga melengkapi pemantauan BI terhadap inflasi secara keseluruhan, sehingga kebijakan dapat mempertimbangkan perbedaan sumber tekanan harga.
Selain inflasi, Destry menyampaikan bahwa BI terus menjaga stabilitas rupiah di tengah gejolak pasar keuangan selama dua hari terakhir. Pergerakan pasar yang berfluktuasi dapat memengaruhi nilai tukar dan meningkatkan kebutuhan pelaku pasar untuk mengelola risiko. BI melakukan langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar spot, serta transaksi NDF dan DNDF. Bank sentral juga memberikan insentif biaya lindung nilai atau hedging untuk mendukung pengelolaan risiko tersebut.
Keterangan ini menunjukkan bahwa perhatian kebijakan mencakup dua sisi yang saling berkaitan: menjaga inflasi tetap terkendali dan meredam gejolak nilai tukar. Inflasi inti yang masih moderat menjadi tanda ketahanan, tetapi kenaikan harga pangan tetap perlu ditangani agar tidak membebani masyarakat. Sementara itu, langkah di pasar valuta asing diarahkan untuk mempertahankan stabilitas rupiah saat sentimen keuangan berubah. Koordinasi antarlembaga dan respons pasar menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli serta kepercayaan terhadap perekonomian.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen lembaganya untuk meneruskan reformasi pasar modal Indonesia. Upaya ini diarahkan pada penguatan tata kelola dan kualitas penyelenggaraan pasar, dengan perhatian khusus terhadap peningkatan transparansi serta likuiditas. Kedua aspek tersebut dinilai penting agar aktivitas perdagangan berlangsung lebih terbuka, efisien, dan dapat dipercaya oleh seluruh pelaku. Reformasi juga diharapkan memperkuat fondasi pasar modal dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan investor yang terus berkembang.
Dalam pelaksanaannya, OJK menekankan bahwa keterbukaan informasi perlu berjalan seiring dengan pengawasan yang memadai. Investor membutuhkan informasi yang jelas dan relevan untuk mengambil keputusan, sementara pasar yang likuid dapat mendukung transaksi berjalan secara lebih lancar. Karena itu, pembenahan tidak hanya menyangkut kebijakan dan mekanisme perdagangan, tetapi juga kepatuhan para pihak terhadap ketentuan yang berlaku. OJK menyampaikan bahwa pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan menghadapi penegakan aturan. Perhatian turut diberikan pada praktik coordinated trading, yakni pola perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu kewajaran pasar apabila dilakukan dengan melanggar ketentuan.
Penegakan aturan, menurut Friderica, bukan semata-mata langkah untuk menangani pelanggaran setelah terjadi. Tindakan yang konsisten juga dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas dan integritas pasar modal, sekaligus menimbulkan efek jera agar pelaku tidak mengulangi tindakan yang merugikan. Dengan pengawasan dan penindakan yang tegas, OJK berharap kepercayaan publik terhadap pasar dapat terpelihara.
Baca juga: Kolaborasi untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur | Rencana Pemerintah Atasi Krisis Sampah di Indonesia dengan Proyek PSEL
