Kota Sorong, Papua Barat Daya — Panglima Komando Armada (Koarmada) III, Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka Kunjungan Kerja Masa Reses di Hotel Aston, Kota Sorong, Kamis (19/6/2025). Pertemuan ini difokuskan pada penguatan fungsi pengawasan, tinjauan menyeluruh terhadap sistem hukum, keimigrasian, serta pemasyarakatan di kawasan strategis Indonesia Timur.
Rapat yang dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi pemerintah pusat dan daerah, termasuk perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi, serta Lapas dan Kanwil Kemenkumham, dibuka dengan sambutan dari Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan perlunya perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap provinsi termuda di Indonesia ini, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dasar, akses hukum, dan layanan publik yang inklusif.
“Papua Barat Daya memiliki karakteristik sosial dan geografis yang unik. Dibutuhkan pendekatan berbeda dan khusus dalam pengambilan kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan. Kami berharap, dukungan DPR RI dan mitra kerja pusat dapat membantu mendorong transformasi nyata di daerah ini,” ujar Gubernur Elisa Kambu.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi XIII DPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari penguatan fungsi pengawasan legislatif, sekaligus untuk menggali data lapangan dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan strategis nasional.
Dalam rapat tersebut, berbagai permasalahan mendasar dan strategis di bidang hukum, HAM, dan keimigrasian dipaparkan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat Daya, Piter, menyampaikan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam akses hukum di daerah pedalaman. Oleh karena itu, program bantuan hukum gratis dan pendampingan hukum berbasis masyarakat adat telah digencarkan.
Di sisi lain, Kanwil Imigrasi Papua Barat Daya menyampaikan perlunya penetapan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Pelabuhan Laut Sorong serta peningkatan status Bandara DEO menjadi bandara internasional demi menunjang pariwisata Raja Ampat dan sekitarnya. Minimnya fasilitas untuk kapal internasional di pelabuhan laut dan belum adanya pelayaran internasional menjadi tantangan tersendiri.
Sementara itu, Lapas Sorong menghadapi persoalan klasik seperti over kapasitas, minimnya infrastruktur, dan risiko kesehatan penghuni. Ditekankan pula pentingnya pendekatan pembinaan berbasis kepribadian dan keterampilan, termasuk pemindahan napi antar-Lapas sebagai solusi jangka pendek.
Kanwil HAM mengungkapkan bahwa sebanyak 40 dugaan pelanggaran HAM telah tercatat selama semester pertama 2025 di Papua Barat Daya, meliputi pelanggaran hak sipil, politik, ekonomi, hingga hak budaya.
Pelanggaran tersebut mencakup kasus kekerasan oleh aparat dan kelompok bersenjata, konflik tanah adat, serta penolakan terhadap proyek strategis nasional. “Pendekatan keamanan yang dominan seringkali justru memperburuk situasi. Diperlukan dialog dan pendekatan kesejahteraan sebagai solusi damai,” ungkap perwakilan Kanwil HAM.
Rapat juga mengusulkan adanya pemberian amnesti atau pengurangan hukuman bagi lansia di atas 70 tahun yang masih berada di Lapas, sebagai bagian dari pendekatan kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan nasional.
Panglima Koarmada III, Laksda TNI Hersan, dalam pertemuan ini menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program-program nasional di Papua dan Papua Barat daya termasuk dalam hal menjaga stabilitas keamanan laut yang strategis. Ia juga mengapresiasi sinergi antara TNI, DPR, dan instansi hukum lainnya demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah timur Indonesia.
“Kawasan timur, khususnya Papua Barat Daya, merupakan wilayah yang memiliki kepentingan strategis nasional. Kolaborasi semua elemen diperlukan agar pembangunan dapat berjalan merata dan hak-hak masyarakat terpenuhi,” tegas Laksda Hersan.
Pertemuan ini diakhiri dengan penyerahan hasil risetnya dan foto bersama dengan pemerintah daerah dan mitra kerja kementerian, yang akan dibawa sebagai bahan evaluasi nasional dalam pembahasan selanjutnya di tingkat pusat.
(Timo)
