Kota Sorong, Papua Barat Daya – Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal XIV) Sorong, Laksamana Pertama TNI Joni Sudianto, CHRMP., Opsla, menghadiri rapat kerja Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam kunjungan kerja masa reses, Kamis (19/6/2025), bertempat di Hotel Aston Sorong, Jl. Basuki Rahmat, Distrik Sorong Utara.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penguatan sistem hukum, hak asasi manusia (HAM), keimigrasian, serta pemasyarakatan di kawasan strategis Indonesia Timur. Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., para pejabat kementerian, perwakilan instansi vertikal, serta unsur TNI-Polri.
Tantangan Besar
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos menekankan pentingnya perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan provinsi termuda di Indonesia. Ia menyoroti kompleksitas geografis, keterbatasan infrastruktur, hingga kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan keuangan antarwilayah.
“Papua Barat Daya tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Dibutuhkan pendekatan khusus yang menjunjung keadilan sosial dan pengakuan terhadap kearifan lokal. Kami juga mendorong agar Sorong menjadi embarkasi haji Tanah Papua,” tegas Gubernur Elisa.
Ketua Tim Komisi XIII DPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat reformasi hukum, imigrasi, dan pemasyarakatan. Komisi XIII turut membawa aspirasi dari berbagai wilayah Indonesia untuk memastikan keadilan hukum yang merata.
“Isu-isu HAM dan hukum di Papua memiliki kompleksitas tersendiri. Kita harus mendorong kebijakan berbasis dialog dan penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat,” ujar Andreas.
Berbagai instansi memaparkan kondisi aktual di Papua Barat Daya, antara lain:
Kantor Wilayah Imigrasi: Mengungkap belum optimalnya pelabuhan dan bandara internasional, khususnya di Sorong dan Raja Ampat, yang menghambat pelayanan keimigrasian dan pariwisata internasional. Ditekankan pula pentingnya menjadikan Bandara DEO sebagai bandara internasional untuk menunjang sektor wisata dan ekonomi.
Lembaga Pemasyarakatan: Melaporkan kelebihan kapasitas hingga 300%, minimnya sarana, serta perlunya pemindahan warga binaan antar-lapas. Juga disampaikan perlunya program khusus untuk anak dan perempuang, serta peningkatan pelatihan kerja bagi narapidana.
Kantor Wilayah Kemenkumham: Memaparkan data pelanggaran HAM, termasuk 40 kasus dugaan kekerasan hingga Juni 2025. Faktor keamanan, keterbatasan akses, dan ketimpangan kebijakan menjadi penyebab utama. Kasus-kasus termasuk penganiayaan, konflik tanah, dan pelanggaran sosial budaya.
Komisi XIII merekomendasikan:
Percepatan penyediaan infrastruktur hukum dan HAM di Papua Barat Daya.
Penguatan SDM di lembaga pemasyarakatan, imigrasi, dan instansi terkait.
Restorasi nilai-nilai kemanusiaan dalam proses hukum dan pembinaan narapidana.
Penanganan serius terhadap pelanggaran HAM dengan pendekatan damai, non-represif, dan partisipatif.
Pengusulan Raja Ampat dan Sorong sebagai kawasan prioritas wisata dan pelabuhan internasional.
Laksamana Pertama TNI Joni Sudianto mendukung penuh sinergi antar instansi dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan strategis Indonesia Timur, khususnya di wilayah kerja Lantamal XIV Sorong.
“Kami siap berkolaborasi menjaga wilayah maritim strategis di Papua Barat Daya, termasuk mendukung segala bentuk reformasi yang bermuara pada kesejahteraan rakyat,” pungkas Danlantamal XIV.
Pertemuan ditutup dengan optimisme bahwa kolaborasi lintas lembaga dapat membawa Papua Barat Daya ke arah yang lebih maju, adil, dan bermartabat serta penyerahan hasil riset dan foto bersama dan hasil riset tersebut akan di bawah ke Jakarta.
(Timo)