Makassar | Partai Golkar menetapkan penambahan jumlah kursi sebagai sasaran utama dalam persiapan menghadapi Pemilu 2029. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Golkar, Muh Sarmuji, dalam kegiatan Rakornis dan Bimtek di Makassar pada Sabtu, 17 Oktober. Sasaran itu menjadi arah bagi partai dalam menyusun langkah politik dan kerja organisasi menuju pemilu mendatang.
Dalam penjelasannya, Sarmuji tidak menyebut angka tertentu sebagai target kenaikan kursi. Golkar, menurutnya, berorientasi memperoleh lebih banyak kursi dibandingkan hasil yang diraih pada Pemilu 2024. Dengan demikian, ukuran yang ditekankan bukanlah angka ambisius yang ditetapkan sejak awal, melainkan adanya peningkatan nyata dari capaian sebelumnya. Sikap ini memberi ruang bagi partai untuk mengembangkan upaya sesuai kondisi dan peluang di setiap daerah pemilihan.
Sarmuji menegaskan bahwa usaha menambah kursi merupakan fokus yang harus diperjuangkan oleh seluruh unsur partai. Pernyataan tersebut menempatkan peningkatan perolehan kursi sebagai pekerjaan bersama, bukan sekadar slogan atau target administratif. Pengurus dan kader perlu menjadikan sasaran itu sebagai pertimbangan dalam menyusun strategi, memperkuat organisasi, serta menjalankan kegiatan politik di tengah masyarakat. Namun, rincian langkah maupun besaran kenaikan tidak dinyatakan sebagai angka baku dalam penyampaian tersebut.
Penekanan pada pertumbuhan dibanding hasil 2024 juga menunjukkan bahwa Golkar menilai keberhasilan Pemilu 2029 melalui perbandingan capaian. Partai tidak hanya berfokus pada keikutsertaan atau kemenangan secara umum, tetapi ingin meningkatkan representasi melalui kursi yang diperoleh. Karena tidak menetapkan angka kenaikan tertentu, sasaran tersebut tetap bersifat arah strategis yang perlu diterjemahkan ke dalam kerja di lapangan. Pesan Sarmuji di Makassar menegaskan bahwa penambahan kursi harus menjadi prioritas yang terus diusahakan dalam persiapan menuju pemilu berikutnya.
Partai Golkar menyiapkan langkah untuk memperluas keterlibatan kader dalam Pemilu 2029. Rencana yang disampaikan partai tersebut mengarah pada pencalonan seluruh kader dan pengurus sebagai calon anggota legislatif. Dengan mendorong lebih banyak unsur organisasi maju, Golkar berharap dapat memperkuat kerja politik di berbagai daerah sekaligus meningkatkan peluang memperoleh tambahan kursi. Pencalonan itu juga dipandang sebagai bagian dari upaya menyatukan peran kader dalam menghadapi kontestasi, bukan hanya mengandalkan sejumlah nama yang selama ini telah dikenal publik.
Ketentuan mengenai rencana tersebut merujuk pada salah satu klausul hasil rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Golkar. Klausul itu mengharuskan para menteri yang berasal dari Golkar untuk ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan demikian, keterlibatan dalam pemerintahan tidak menjadi alasan untuk berada di luar persiapan pencalonan. Para menteri tetap dimasukkan dalam rencana partai, meskipun pelaksanaan dan proses pencalonan nantinya harus mengikuti aturan yang berlaku serta tahapan Pemilu 2029.
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia termasuk salah satu nama yang disebut akan maju sebagai caleg. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji, yang menjelaskan bahwa Bahlil juga masuk dalam rencana pencalonan. Penyebutan ketua umum menunjukkan bahwa agenda ini tidak hanya diarahkan kepada kader di tingkat daerah atau para pengurus, tetapi juga mencakup jajaran pimpinan pusat. Namun, pencalonan para tokoh tetap akan melalui proses internal dan penyesuaian dengan ketentuan pemilu.
Jika rencana ini dijalankan, partai akan perlu mengoordinasikan pencalonan dalam skala luas, termasuk menentukan daerah pemilihan, kesiapan setiap kader, serta pembagian peran selama masa kampanye. Keikutsertaan menteri dan pengurus juga membawa kebutuhan untuk mengatur tanggung jawab masing-masing secara cermat. Golkar belum sekadar menyiapkan nama, tetapi perlu memastikan calon memiliki dukungan organisasi dan dapat menjangkau pemilih. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi untuk menambah perolehan kursi, dengan hasil akhirnya bergantung pada proses seleksi, kerja kampanye, dan pilihan masyarakat pada Pemilu 2029.
Bahlil Lahadalia disebut direncanakan menjadi calon anggota legislatif dari Papua dalam strategi Partai Golkar untuk Pemilu 2029. Informasi tersebut disampaikan Sarmuji ketika menjelaskan rencana partai dalam menyiapkan pencalonan sejumlah menteri. Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, termasuk nama yang dibicarakan dalam rencana tersebut. Dengan demikian, keterangan mengenai kemungkinan pencalonannya berasal dari penjelasan Sarmuji tentang langkah Golkar, bukan dari rincian pencalonan yang telah dipaparkan secara terperinci.
Penyebutan Papua menjadi pokok informasi yang disampaikan dalam keterangan itu. Namun, belum ada rincian lebih jauh yang dapat ditambahkan mengenai proses pencalonan Bahlil. Informasi yang tersedia hanya menyebut bahwa ia direncanakan maju sebagai caleg dari Papua. Karena itu, belum tepat untuk menyimpulkan hal-hal lain di luar pernyataan tersebut, termasuk rincian teknis yang belum disampaikan. Rencana ini tetap perlu dipahami sesuai konteksnya, yakni sebagai bagian dari penjelasan Sarmuji mengenai rencana pencalonan para menteri oleh Golkar.
Posisi Bahlil sebagai ketua umum membuat penyebutan namanya menonjol dalam pembahasan strategi partai. Meski demikian, keterangan Sarmuji dalam konteks ini terbatas pada rencana pencalonan dan asal wilayah yang disebutkan. Belum ada dasar dalam informasi tersebut untuk memastikan tahapan lanjutan atau status akhir pencalonannya. Dengan menjaga batas pada keterangan yang tersedia, publik dapat membedakan rencana yang disampaikan dan rincian yang belum diumumkan. Bahlil disebut akan maju dari Papua, sementara penjelasan mengenai hal itu disampaikan Sarmuji saat memaparkan rencana Golkar untuk mengusung para menteri sebagai calon legislatif pada Pemilu 2029.
Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu, Golkar mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold berada di sekitar 5 persen. Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menyebut angka tersebut dapat ditetapkan tepat pada 5 persen atau sedikit lebih tinggi. Usulan itu menjadi bagian dari pandangan partai mengenai aturan pemilu yang dinilai perlu mempertimbangkan keterwakilan politik sekaligus efektivitas kerja parlemen.
Sarmuji menyatakan Golkar tetap yakin mampu memenuhi syarat untuk memperoleh kursi di DPR, bahkan jika ambang batas parlemen ditetapkan hingga 7 persen. Keyakinan tersebut, menurutnya, sejalan dengan target partai untuk meningkatkan jumlah kursi pada Pemilu 2029. Target itu tidak hanya bergantung pada popularitas nasional, tetapi juga pada kerja organisasi dan kesiapan calon di berbagai wilayah.
Untuk memperbesar peluang, Golkar berencana memetakan kondisi setiap daerah pemilihan secara lebih terarah. Pemetaan itu mencakup potensi dukungan, kebutuhan masyarakat, serta ruang bagi partai untuk memperkuat kehadiran di tingkat lokal. Dari hasil pemetaan, Golkar dapat menentukan isu yang relevan dan layak diperjuangkan, sehingga calon legislatif memiliki agenda yang dekat dengan persoalan warga. Pendekatan berbasis daerah ini juga diharapkan membantu partai menyusun strategi kampanye yang sesuai dengan karakter pemilih, bukan sekadar mengandalkan pesan umum.
Strategi penambahan kursi tersebut turut disampaikan dalam Rakornis dan Bimtek DPRD se-Indonesia Timur. Dalam kegiatan itu, Sarmuji menyampaikan komitmen Golkar untuk mengawal program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Komitmen tersebut disebut selaras dengan amanah Munas, yakni memperkuat kontribusi partai dalam pemerintahan sekaligus menambah perolehan kursi di lembaga legislatif. Dengan demikian, pengawalan program pemerintah dan penguatan kerja elektoral diposisikan sebagai agenda yang berjalan beriringan.
Baca juga: Menteri Nusron Wahid Berkomitmen Dalam Proses Hukum Kasus OTT BPN | Strategi Efisien Menjaga Ketersediaan Air di Musim Kemarau | Strategi Xiaomi untuk Mobil Listrik di Indonesia
