Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menggelar rapat koordinasi pertamanya setelah dilantik sebagai menko. Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin (19/10/2026) di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, dan dihadiri sejumlah menteri serta pejabat tinggi. Agenda ini menjadi langkah awal Dudung dalam mengoordinasikan pembahasan lintas kementerian dan lembaga di bidang politik dan keamanan. Salah satu isu yang mendapat perhatian ialah tindak lanjut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hingga kini belum teratasi.
Pembahasan karhutla dalam rapat perdana itu menandai pentingnya koordinasi antarpemangku kepentingan untuk menangani persoalan yang berdampak luas. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berkaitan dengan upaya pemadaman, tetapi juga memerlukan kerja bersama dalam pemantauan, pencegahan, serta penanganan dampak di wilayah terdampak. Karena itu, tindak lanjut yang dibicarakan dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan langkah pemerintah. Para peserta rapat dapat membahas peran masing-masing instansi agar respons terhadap kebakaran yang masih berlangsung berjalan terarah.
Rakor tersebut juga menyediakan ruang bagi para menteri dan pejabat tinggi untuk menyampaikan perkembangan serta kebutuhan penanganan sesuai bidang masing-masing. Dengan duduk bersama dalam satu forum, pemerintah dapat mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dan memastikan isu karhutla tetap menjadi perhatian dalam agenda keamanan nasional. Namun, informasi mengenai keputusan, pembagian tugas, atau langkah operasional tertentu dalam pertemuan itu tidak dijelaskan dalam keterangan yang tersedia. Fokus yang disampaikan adalah pembahasan tindak lanjut atas kebakaran hutan dan lahan yang belum teratasi. Sebagai rapat koordinasi pertama setelah pelantikan Dudung, pertemuan ini sekaligus membuka proses kerja lintas instansi di bawah koordinasi Kemenko Polkam, termasuk untuk menindaklanjuti persoalan tersebut secara terpadu.
Rapat koordinasi perdana yang dipimpin Dudung dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga. Mereka yang disebut hadir lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, serta Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir. Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan keterlibatan berbagai sektor dalam pembahasan isu yang memiliki kaitan dengan kepentingan nasional. Dalam forum koordinasi ini, masing-masing pihak dapat menyampaikan informasi sesuai bidang tugasnya, termasuk perkembangan di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Pejabat lain yang turut hadir adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan, serta Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman. Dudung menjelaskan bahwa rapat membahas sejumlah isu strategis, terutama yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan nasional. Pembahasan tersebut menjadi konteks bagi koordinasi antarlembaga, termasuk dalam merespons situasi karhutla. Dengan berbagi perkembangan dan kebutuhan penanganan, para peserta memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan serta langkah yang sedang dijalankan.
Dalam pembahasan karhutla, para menteri terkait menyampaikan perkembangan titik panas dan kondisi faktual di lapangan. Informasi itu mencakup situasi yang dijumpai petugas di lokasi, langkah strategis maupun teknis yang telah dilakukan, serta kendala yang masih dihadapi. Penyampaian laporan lapangan penting untuk melihat kesesuaian rencana penanganan dan keadaan sebenarnya, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Rapat juga memberi ruang bagi peserta untuk memahami tantangan operasional yang dapat memengaruhi pekerjaan petugas, tanpa mengabaikan aspek koordinasi dan keamanan.
Dudung menyampaikan bahwa isu-isu tersebut dibahas dalam kerangka koordinasi bersama. Perkembangan titik panas, tindakan petugas, dan hambatan di lapangan menjadi bahan bagi para pejabat terkait untuk menyamakan pemahaman mengenai situasi terkini. Keterlibatan kementerian dan lembaga dengan mandat berbeda memungkinkan informasi mengenai lingkungan, pemerintahan, riset, komunikasi, hubungan luar negeri, serta transmigrasi dibicarakan dalam satu forum. Rapat perdana ini dengan demikian berfokus pada pemetaan persoalan dan penyampaian perkembangan, agar penanganan karhutla dapat dibahas berdasarkan kondisi faktual serta kendala yang dilaporkan oleh pihak terkait.
Dalam pembahasan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perhatian diarahkan pada langkah-langkah yang dapat memperkuat pengelolaan air, khususnya di lahan gambut. Salah satu upaya yang dibicarakan ialah pembuatan sekat kanal. Sekat kanal berfungsi menahan aliran air agar tidak cepat keluar dari kawasan gambut, sehingga kondisi kelembapan lahan dapat lebih terjaga. Gambut yang tetap basah diharapkan lebih sulit terbakar dan risiko api meluas dapat ditekan. Upaya ini menjadi bagian dari pendekatan pencegahan, bukan hanya respons setelah kebakaran terjadi.
Pembahasan juga mencakup penyediaan water intake sebagai unsur pendukung ketersediaan air untuk penanganan karhutla. Keberadaan sumber atau titik pengambilan air dapat membantu memastikan air lebih mudah dimanfaatkan ketika dibutuhkan untuk mengendalikan api. Ketersediaan air yang memadai penting karena pemadaman di kawasan rawan kebakaran memerlukan dukungan sumber daya yang dapat diakses. Bersama sekat kanal, water intake dipandang sebagai bagian dari pengelolaan air yang saling melengkapi: menjaga kelembapan lahan sekaligus mendukung tindakan pengendalian apabila kebakaran muncul.
Dudung menilai bahwa perlu dibangun lebih banyak sumur bor untuk memperkuat upaya pengendalian karhutla. Sumur bor dapat menjadi salah satu sumber air yang membantu memenuhi kebutuhan pemadaman, terutama ketika sumber air lain terbatas atau sulit dijangkau. Penambahan sumur bor, sekat kanal, dan water intake perlu dipahami sebagai rangkaian ikhtiar yang diarahkan agar pengendalian kebakaran lebih efektif. Efektivitasnya juga bergantung pada kesesuaian sarana dengan kondisi lahan dan kebutuhan di lapangan, serta kesiapan untuk menggunakannya saat diperlukan. Karena itu, pembahasan menekankan pentingnya memperkuat dukungan air dan menjaga gambut, agar langkah pencegahan dan penanganan dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan memberi dukungan nyata bagi pengurangan risiko karhutla.
Ketika ditanya tentang langkah mitigasi agar asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak meluas dari Jakarta ke kota-kota lain, Dudung menyinggung penggunaan teknologi dry ice. Teknologi tersebut, menurut penjelasannya, berasal dari Brasil dan mulai diuji cobakan di Sumatra Selatan. Penyebutan uji coba ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai upaya mengendalikan asap karhutla. Dudung menjelaskan tujuan penggunaan teknologi tersebut, tetapi tidak menyampaikan hasil pengujian ataupun kepastian mengenai dampaknya. Karena itu, dry ice masih perlu dipahami sebagai teknologi yang sedang diuji, bukan sebagai metode yang efektivitasnya telah dipastikan.
Tujuan yang disebut Dudung adalah mengendalikan asap agar tidak naik ke atmosfer. Dengan menahan pergerakan asap, penumpukan asap di bawah diharapkan dapat ditekan. Penjelasan ini menggambarkan arah penggunaan dry ice dalam mitigasi, yakni mengurangi kemungkinan asap menyebar melalui atmosfer. Namun, keterangan tersebut tidak merinci bagaimana teknologi itu diterapkan, berapa banyak dry ice yang digunakan, atau bagaimana proses pengujiannya dilakukan. Informasi yang disampaikan berfokus pada maksud penggunaan teknologi, bukan pada prosedur teknis maupun ukuran keberhasilan uji coba di lapangan.
Uji coba di Sumatra Selatan juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa asap dapat dicegah meluas dari Jakarta ke wilayah lain. Dudung tidak memberikan data hasil pengujian, perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penerapan, ataupun kesimpulan mengenai efektivitasnya. Dengan demikian, tujuan menekan penumpukan asap di bawah perlu dibedakan dari hasil yang telah terukur. Perkembangan pengujian dan keterangan lebih lanjut akan diperlukan untuk mengetahui bagaimana teknologi dry ice digunakan serta apa dampaknya dalam penanganan karhutla. Untuk saat ini, informasi yang tersedia hanya menegaskan asal teknologi, lokasi awal uji coba, dan tujuan pengendalian asap yang disampaikan Dudung.
Baca juga: Penanganan Karhutla Sektor Selatan Kalbar Diperkuat, TNI Alihkan Perkuatan Pasukan | Penanganan Karhutla di Jawa Timur: Upaya Maksimal dengan Water Bombing | Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla
