Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pembaruan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditargetkan mulai berlaku pada 2027. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026. Dengan keterangan tersebut, pemerintah memberikan gambaran mengenai waktu yang sedang dipersiapkan untuk penyesuaian aturan, meskipun rincian kebijakannya belum diputuskan. Target tahun penerapan menjadi informasi utama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang mengikuti perkembangan ketentuan pajak penghasilan.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nilai baru PTKP. Pembahasan mengenai besaran yang akan digunakan masih berlangsung dan melibatkan sejumlah kementerian. Karena proses lintas kementerian itu belum selesai, angka perubahan belum dapat diumumkan sebagai keputusan resmi. Dengan demikian, target penerapan pada 2027 perlu dibedakan dari kepastian mengenai nilai batas baru: yang telah disampaikan adalah sasaran waktu, sedangkan besaran PTKP masih menjadi materi pembahasan. Informasi mengenai jumlah tertentu yang beredar sebelum keputusan resmi sebaiknya tidak dianggap sebagai ketetapan pemerintah.
PTKP merupakan batas penghasilan yang digunakan dalam penghitungan pajak penghasilan orang pribadi. Perubahan batas tersebut dapat memengaruhi perhitungan kewajiban pajak, sehingga penetapan nominal dan waktu berlakunya perlu disampaikan secara jelas. Sampai pemerintah merampungkan pembahasan, ketentuan yang berlaku tetap menjadi acuan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Masyarakat sebaiknya menunggu pengumuman resmi mengenai nilai, dasar kebijakan, serta aturan pelaksanaannya. Pemerintah masih perlu menyelaraskan hasil pembahasan antarkementerian sebelum memberikan kepastian lebih lanjut, sementara 2027 disebut sebagai tahun yang ditargetkan untuk pemberlakuan pembaruan tersebut.
Meski penyesuaian batas penghasilan bebas pajak ditargetkan berlaku pada 2027, penerapannya tidak akan dimulai pada Januari. Airlangga menyatakan bahwa kebijakan tersebut belum dapat dijalankan pada awal tahun karena pembahasan mengenai ambang batas baru masih berlangsung. Dengan demikian, target tahun penerapan belum sekaligus menetapkan bulan pelaksanaannya. Masyarakat dan pelaku usaha perlu membedakan sasaran waktu kebijakan dan jadwal efektif yang sudah dipastikan.
Ambang batas yang baru masih menjadi pokok pembahasan, sehingga pemerintah belum menyelesaikan seluruh hal yang diperlukan untuk menentukan penerapannya. Selama pembahasan belum tuntas, belum ada kepastian mengenai kapan ketentuan baru akan mulai berlaku. Pernyataan bahwa kebijakan tidak diterapkan pada Januari memberi batas bahwa pelaksanaan tidak berlangsung pada awal tahun, tetapi tidak menetapkan waktu pengganti. Karena itu, kemungkinan penerapan setelah Januari tetap terbuka tanpa berarti jadwalnya sudah ditentukan.
Ketidakpastian ini penting diperhatikan dalam memahami rencana perubahan tersebut. Target 2027 menunjukkan arah kebijakan, sedangkan waktu pelaksanaan masih bergantung pada penyelesaian pembahasan ambang batas. Sampai ada penjelasan lebih lanjut, tidak tepat menganggap penyesuaian akan berlaku pada bulan tertentu atau menyusun perkiraan jadwal berdasarkan informasi yang belum tersedia. Pemerintah masih perlu merampungkan pembahasan sebelum waktu efektif dapat dipastikan.
Bagi wajib pajak, informasi yang tersedia saat ini belum menjadi dasar untuk menghitung perubahan kewajiban dengan tanggal mulai yang pasti. Batas penghasilan bebas pajak yang berlaku dan ketentuan penggantinya perlu merujuk pada keputusan resmi ketika pembahasan telah selesai. Sementara itu, rencana penyesuaian sebaiknya dipahami sebagai kebijakan yang ditargetkan pada 2027, tetapi tidak dimulai pada Januari dan belum memiliki jadwal penerapan yang ditetapkan. Perkembangan berikutnya akan menentukan kapan perubahan tersebut benar-benar berlaku.
Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku saat ini adalah Rp54 juta per tahun, setara dengan Rp4,5 juta per bulan. Nilai tersebut menjadi acuan dalam penghitungan Pajak Penghasilan orang pribadi, dengan memperhatikan ketentuan dan kondisi wajib pajak yang berlaku. Pemerintah kini mengkaji kemungkinan perubahan batas tersebut, tetapi proses pembahasannya belum menghasilkan keputusan final.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah masih mengkaji perubahan PTKP. Pernyataan itu menunjukkan bahwa besaran baru belum dapat dipastikan dan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Karena itu, wacana perubahan yang dikaitkan dengan target penerapan pada 2027 sebaiknya dipahami sebagai rencana atau kemungkinan, bukan sebagai kebijakan yang sudah ditetapkan. Hingga ada keputusan resmi, batas yang menjadi acuan tetap Rp54 juta per tahun.
Saat dikonfirmasi awak media di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, pada Senin, 2 November 2026, Juda kembali menegaskan bahwa keputusan mengenai perubahan tersebut belum final. Ia menyatakan pembahasannya juga belum tuntas. Dengan demikian, belum ada kepastian mengenai apakah PTKP akan dinaikkan, berapa besar penyesuaiannya, maupun kapan aturan baru dapat mulai berlaku. Target waktu yang beredar tidak serta-merta berarti pemerintah telah menyetujui perubahan atau menetapkan tanggal penerapan.
Ketidakpastian ini penting diperhatikan oleh pekerja, pemberi kerja, dan wajib pajak yang mengikuti perkembangan kebijakan perpajakan. Perubahan batas PTKP dapat memengaruhi penghitungan penghasilan kena pajak, tetapi dampak konkretnya baru bisa dinilai setelah pemerintah mengumumkan ketentuan yang resmi dan rinci. Sampai saat itu, masyarakat sebaiknya merujuk pada aturan yang berlaku, bukan mengubah perhitungan pajak berdasarkan kabar mengenai rencana kenaikan.
Pemerintah masih perlu menyelesaikan kajian dan pembahasan sebelum memastikan arah kebijakan. Informasi selanjutnya perlu ditunggu dari pengumuman resmi, termasuk apabila terdapat keputusan mengenai besaran, dasar aturan, serta waktu berlakunya. Penegasan bahwa pembahasan belum tuntas membantu membedakan isu yang sedang dipertimbangkan dan keputusan yang telah berlaku. Untuk sementara, angka Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan tetap menjadi batas PTKP saat ini; perubahan pada 2027 masih belum pasti.
Wacana penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) muncul saat pemerintah mengumumkan paket insentif perpajakan yang direncanakan berlaku pada 2027. Dalam pemaparan paket tersebut, pemerintah menyatakan akan membahas kemungkinan perubahan batas penghasilan yang tidak dikenai pajak. Pernyataan itu menandai bahwa penyesuaian PTKP masuk dalam agenda pembahasan, tetapi belum berarti aturan baru telah ditetapkan atau mulai berlaku. Waktu penerapan dan rincian kebijakannya masih belum pasti, sehingga masyarakat perlu membedakan rencana yang diumumkan dari keputusan resmi yang mengikat.
Gagasan awal yang disampaikan pemerintah adalah mengaitkan penyesuaian PTKP dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Jika pendekatan itu dipertimbangkan lebih lanjut, perubahan batas bebas pajak dapat memperhatikan perkembangan upah minimum di daerah. Namun, hubungan PTKP dan UMP masih merupakan bagian dari rencana pembahasan, bukan formula final. Pemerintah masih perlu menguraikan bagaimana perbedaan UMP antarprovinsi akan diperhitungkan, kelompok wajib pajak yang terdampak, serta mekanisme penerapannya. Besaran batas baru, jadwal pelaksanaan, dan ketentuan turunannya juga belum dapat dipastikan sebelum ada keputusan dan regulasi resmi.
Rencana ini menjadi perhatian karena PTKP menentukan bagian penghasilan orang pribadi yang tidak dikenai pajak penghasilan. Apabila batas tersebut kelak dinaikkan, sebagian pekerja berpenghasilan menengah ke bawah berpotensi menanggung beban pajak yang lebih ringan, bergantung pada bentuk kebijakan dan kondisi masing-masing wajib pajak. Tambahan penghasilan setelah pajak juga berpotensi mendukung daya beli rumah tangga. Meski demikian, manfaat tersebut belum terjadi dan tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan pengumuman rencana. Dampaknya akan bergantung pada nilai penyesuaian, cakupan penerima, serta waktu berlakunya kebijakan. Karena itu, pekerja dan pemberi kerja sebaiknya menunggu penjelasan lanjutan dari pemerintah, termasuk aturan resmi, sebelum memperhitungkan perubahan pajak dalam perencanaan keuangan atau penggajian. Pembahasan berikutnya perlu memberikan kejelasan agar masyarakat dapat memahami siapa yang memenuhi syarat dan kapan perubahan benar-benar berlaku.
Baca juga: Enam Langkah DJP Membidik Penerimaan Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027
21 kunjungan
