Sibernkri.Com // PROBOLINGGO – Isu pembubaran sempat membayangi Dialog Publik bertema “Pancasila Menjaga Arah Indonesia” yang digelar di Gedung Graha Mina Samudera, Jalan Ikan Hiu Nomor 42, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Rabu (24/6/2026) malam.
Namun alih-alih berhenti, forum itu justru menjelma menjadi panggung kritik terbuka terhadap berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan arah demokrasi nasional.
Acara yang dihadiri mahasiswa, aktivis, pegiat NGO, dan masyarakat sipil tersebut berlangsung panas sejak awal. Kabar mengenai adanya rencana pembubaran oleh oknum yang disebut mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan sempat beredar di kalangan peserta. Meski demikian, kegiatan tetap berjalan hingga selesai tanpa gangguan berarti.
Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) 2025, Tiyo Ardianto, tampil sebagai narasumber utama. Di hadapan peserta, ia mengajak generasi muda tidak sekadar menghafal Pancasila, tetapi menjadikannya alat kritik untuk membaca realitas bangsa saat ini.
Menurut Tiyo, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila justru menjadi cermin untuk menilai apakah negara benar-benar berjalan sesuai cita-cita para pendiri bangsa atau tidak.
“Kenapa keadilan disebut berulang kali dalam nilai-nilai Pancasila? Apakah para pendiri bangsa sudah melihat bahwa keadilan akan selalu menjadi persoalan serius di negeri ini? Kenapa persatuan Indonesia harus disebut secara khusus? Jangan-jangan mereka sudah membaca ancaman yang suatu saat bisa memecah bangsa,” ujar Tiyo.
Forum kemudian berkembang menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu yang paling banyak disorot adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan.
Peserta diskusi mempertanyakan efektivitas pelaksanaan program, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga tata kelola anggaran yang digelontorkan dalam jumlah besar.
Di tengah diskusi yang semakin kritis, Tiyo menyampaikan peringatan keras terkait situasi nasional dan posisi mahasiswa sebagai pengawas kekuasaan.
“Jika dalam tiga bulan ke depan Presiden Prabowo tidak melakukan pembenahan, maka akan ada pergerakan besar dari mahasiswa,” tegasnya.
Pernyataan itu langsung mendapat perhatian peserta dan menjadi salah satu momen paling menyita perhatian sepanjang forum berlangsung.
Sementara itu, aktivis Samsuddin menyoroti isu pembubaran yang sempat beredar sebelum acara dimulai. Menurutnya, jika benar ada upaya menghalangi forum diskusi publik, tindakan tersebut merupakan ancaman terhadap demokrasi.
“Saya mendengar kegiatan ini akan dibubarkan oleh oknum ormas, bahkan ada yang menyebut oknum anggota tertentu. Kalau ada yang ingin membubarkan diskusi mahasiswa seperti ini, pertanyaannya sederhana, demokrasi ini sebenarnya milik siapa?” katanya.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh dijawab dengan intimidasi maupun tindakan yang mengarah pada premanisme.
“Kalau tidak setuju, lawan dengan argumentasi. Jangan dengan arogansi. Jangan dengan tekanan. Jangan dengan cara-cara yang justru mencederai demokrasi,” ujarnya.
Samsuddin juga mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dibungkam hanya karena mengkritik kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, Khairul Anam menilai forum seperti itu penting untuk menghidupkan kembali semangat berpikir kritis di kalangan generasi muda. Ia mengapresiasi keberanian mahasiswa yang tetap menggelar diskusi di tengah munculnya isu pembubaran.
“Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan atau hafalan. Pancasila harus menjadi alat ukur untuk menilai apakah negara masih berjalan sesuai amanat rakyat atau tidak,” ujarnya.
Selama hampir satu jam, diskusi berlangsung dalam suasana terbuka. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, kondisi demokrasi, partisipasi publik, hingga peran mahasiswa dalam mengawal kekuasaan menjadi tema yang mendominasi forum.
Meski sempat dibayangi isu pembubaran, dialog akhirnya berakhir aman dan kondusif. Namun satu pesan yang mengemuka dari forum tersebut cukup jelas: ruang kritik masih hidup, dan mahasiswa menegaskan tidak akan tinggal diam ketika kebijakan negara dinilai menjauh dari semangat Pancasila dan kepentingan rakyat.
“Ret/tim/**
Respon (3)