Kota Surakarta | Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa hubungan masyarakat atau humas memiliki fungsi penting sebagai penghubung kebijakan pemerintah dan masyarakat. Peran ini tidak berhenti pada penyebaran informasi, tetapi juga mencakup upaya menerangkan alasan, tujuan, serta dampak kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Dengan komunikasi yang jelas dan terbuka, publik dapat mengetahui arah kerja pemerintah sekaligus memahami bagaimana keputusan yang diambil berkaitan dengan kebutuhan mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara dalam Konvensi Humas Indonesia Surakarta 2026, di The Sunan Hotel Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (17/10). Konvensi itu mengangkat tema “Humas sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia”. Dalam konteks tersebut, peran praktisi humas dipandang strategis untuk menjaga komunikasi penyelenggara pemerintahan dan warga, terutama ketika kebijakan serta program pembangunan membutuhkan dukungan dan pemahaman masyarakat.
Insan humas bertanggung jawab menyampaikan arah kebijakan secara akurat, menjelaskan tujuan program, serta menguraikan manfaat pembangunan bagi publik. Penjelasan perlu disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan audiens, tanpa mengubah substansi informasi. Humas juga perlu memberi ruang bagi pertanyaan dan aspirasi masyarakat, lalu membantu memastikan masukan tersebut tersampaikan kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, komunikasi tidak berlangsung satu arah, melainkan menjadi proses yang memungkinkan pemerintah menjelaskan langkahnya dan mendengar respons warga.
Keterhubungan itu penting karena informasi yang tidak lengkap atau sulit dipahami dapat menimbulkan kebingungan dan memperlebar jarak kebijakan dengan pengalaman masyarakat. Sebaliknya, penyampaian yang konsisten, faktual, dan mudah diakses membantu publik menilai program berdasarkan tujuan serta hasil yang diharapkan. Humas dapat mendukung kepercayaan dengan menyediakan informasi yang relevan, merespons perkembangan secara tepat, dan menghindari klaim yang tidak didukung fakta. Pendekatan tersebut membuat komunikasi pemerintah lebih bertanggung jawab dan memberi masyarakat landasan untuk berpartisipasi.
Melalui fungsi penghubung ini, humas turut membantu kebijakan hadir lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Tugas utamanya bukan sekadar membuat pesan pemerintah terdengar, melainkan memastikan pesan itu dipahami dan membuka kesempatan bagi dialog. Ketika arah kebijakan, tujuan program, manfaat pembangunan, serta aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik, hubungan pemerintah dan publik dapat bertumpu pada pemahaman yang lebih kuat. Inilah kontribusi humas dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Pandangan Bima menempatkan pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai titik awal komunikasi publik. Pemerintah perlu mengetahui persoalan yang dirasakan warga serta harapan yang berkembang di tengah masyarakat sebelum menyampaikan informasi mengenai kebijakan atau program. Dengan demikian, komunikasi tidak semata-mata berisi penjelasan dari pemerintah, tetapi juga berangkat dari keadaan yang dihadapi oleh pihak yang menerima informasi. Perhatian terhadap kondisi tersebut membantu memastikan pesan yang disampaikan memiliki kaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Pemahaman atas kebutuhan warga juga dapat membantu pemerintah memilih cara menjelaskan kebijakan secara lebih relevan. Informasi mengenai tujuan, pelaksanaan, maupun manfaat suatu program akan lebih mudah dipahami apabila disampaikan dengan mempertimbangkan situasi di lapangan. Sebaliknya, pesan yang tidak berhubungan dengan persoalan atau pengalaman masyarakat berisiko terasa jauh dari kebutuhan mereka. Karena itu, komunikasi publik perlu memperhatikan konteks sosial yang melingkupi kebijakan, tanpa mengubah substansi informasi yang hendak disampaikan. Penjelasan yang sesuai konteks dapat membuat hubungan kebijakan dan keadaan warga lebih jelas.
Dalam pandangan Bima, perhatian terhadap aspirasi masyarakat berkaitan dengan upaya menjaga keterhubungan pemerintah dan realitas sosial. Keterhubungan ini berarti komunikasi pemerintah tetap berpijak pada keadaan yang nyata, sekaligus memberi ruang bagi kebutuhan dan harapan warga untuk menjadi pertimbangan dalam penyampaian informasi. Hal tersebut tidak berarti setiap pesan harus menjawab seluruh persoalan masyarakat, melainkan bahwa komunikasi perlu disusun dengan kesadaran atas kondisi yang ada. Dengan bertolak dari pemahaman itu, pemerintah dapat menyampaikan kebijakan dan program secara lebih sesuai dengan konteks lapangan serta menjaga agar informasi yang diberikan tidak terlepas dari pengalaman masyarakat yang dituju.
Memahami masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan membaca laporan atau mengamati percakapan di ruang digital. Bima mendorong komunikasi dua arah agar pemerintah maupun humas memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang kebutuhan, pengalaman, dan harapan warga. Dalam komunikasi semacam ini, masyarakat bukan sekadar penerima informasi kebijakan, melainkan pihak yang turut menyampaikan pandangan dan ikut membentuk pemahaman bersama. Pertukaran tersebut membantu menjelaskan alasan suatu kebijakan sekaligus menunjukkan bagian yang perlu diperbaiki.
Media digital dapat menjadi sarana penting untuk memperluas jangkauan dialog. Melalui kanal daring, informasi dapat dibagikan dengan cepat, pertanyaan bisa dihimpun, dan tanggapan warga dapat dipantau. Namun, penggunaan teknologi perlu disertai ruang untuk percakapan yang bermakna. Pesan singkat atau komentar di layar belum tentu mengungkap konteks di balik suatu persoalan. Karena itu, masukan yang diterima secara digital sebaiknya ditindaklanjuti dengan penjelasan, klarifikasi, atau pertemuan apabila diperlukan. Dengan cara ini, komunikasi tidak berhenti pada penyampaian pesan satu arah.
Interaksi langsung tetap memiliki peran yang tidak tergantikan. Dialog, silaturahmi, dan jejaring di tengah masyarakat membuka kesempatan untuk mendengar cerita warga secara lebih dekat, memahami kondisi setempat, serta membangun kepercayaan. Bima mengingatkan bahwa hubungan sosial tidak cukup mengandalkan layar gawai. Kehadiran langsung memungkinkan percakapan berlangsung lebih terbuka, termasuk ketika warga menyampaikan kritik atau persoalan yang sulit dirumuskan melalui media daring. Pertemuan semacam itu juga membantu pemerintah mengenali perbedaan kebutuhan antarwilayah dan kelompok masyarakat.
Dengan memadukan komunikasi digital dan tatap muka, humas dapat menciptakan jalur penyerapan aspirasi yang lebih inklusif. Informasi dari berbagai kanal perlu dicatat, dipilah, dan diteruskan kepada pihak yang berwenang, disertai kabar mengenai tindak lanjutnya. Siklus mendengar, merespons, dan menjelaskan hasil membuat masyarakat mengetahui bahwa suaranya diperhatikan. Dialog yang konsisten bukan hanya membantu menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan publik, tetapi juga memperkuat hubungan pemerintah dan masyarakat melalui keterbukaan, kedekatan, serta rasa saling percaya.
Kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi kerja kehumasan pemerintah. Bima menegaskan bahwa kepercayaan tidak dapat dibentuk hanya melalui penyampaian informasi atau kampanye komunikasi. Ia tumbuh ketika masyarakat melihat konsistensi nilai dalam setiap kebijakan dan tindakan, serta merasakan bahwa pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan mereka. Karena itu, hubungan pemerintah dan masyarakat perlu dirawat secara berkelanjutan, bukan hanya ketika muncul persoalan atau ketika suatu program perlu diperkenalkan.
Konsistensi tersebut menuntut keteladanan dari para pemimpin dan aparatur. Pikiran, perkataan, dan perbuatan perlu berjalan selaras agar pesan yang disampaikan tidak bertentangan dengan pengalaman masyarakat. Ketika ucapan menjanjikan pelayanan yang baik, misalnya, tindakan nyata harus menunjukkan pelayanan yang responsif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, ketidaksesuaian pesan dan praktik berisiko mengikis kredibilitas, sekalipun informasi disampaikan dengan bahasa yang meyakinkan.
Dalam pandangan Bima, komunikasi pemerintah karena itu tidak bisa berdiri sendiri. Narasi yang jelas perlu ditopang oleh bukti berupa kebijakan yang dijalankan dan manfaat yang dirasakan publik. Keterbukaan mengenai proses, capaian, maupun kendala juga menjadi bagian penting dari komunikasi yang dapat dipercaya. Dengan demikian, kehumasan bukan semata-mata menyebarluaskan pesan, melainkan membantu memastikan bahwa informasi mencerminkan tindakan pemerintah secara jujur. Kepercayaan dapat berkembang ketika masyarakat memperoleh alasan yang nyata untuk percaya.
Bima juga mendorong penguatan narasi kebangsaan melalui kisah inspiratif dan keteladanan tokoh bangsa dari berbagai daerah.
Baca juga: Dampingi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Borobudur, Bamsoet Tegaskan Lapas Harus Mampu Membentuk Warga Binaan yang Siap Hidup Taat Hukum | Tim Penyuluh Mabes TNI Sosialisasikan Pencegahan Karhutla kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Samarinda | Kekerasan OPM Tewaskan Sopir Angkutan Masyarakat, TNI Perkuat Pengamanan Dan Kejar Pelaku
