Jakarta | Polda Metro Jaya akan turut memberikan pengamanan dalam persidangan Roy Suryo dan pihak-pihak lain yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 November 2026, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Keterlibatan kepolisian merupakan bagian dari pelayanan terhadap kegiatan masyarakat yang berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk agenda persidangan yang menarik perhatian publik. Pengamanan disiapkan agar rangkaian kegiatan di lingkungan pengadilan dapat berjalan tertib, tanpa mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung maupun aktivitas masyarakat di sekitarnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan keterangan itu pada Rabu, 4 November 2026. Ia mengatakan bahwa kepolisian memberikan pelayanan dan pengamanan untuk rangkaian kegiatan masyarakat di wilayah hukumnya. Pernyataan tersebut mencakup dukungan kepolisian terhadap pelaksanaan sidang yang telah dijadwalkan, sementara proses persidangan tetap menjadi kewenangan pengadilan. Kehadiran petugas ditujukan untuk mendukung situasi yang aman dan tertib selama agenda berlangsung. Polda Metro Jaya menyatakan turut mengamankan kegiatan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan di wilayahnya.
Sidang perkara ini juga menjadi perhatian karena jaksa penuntut umum berencana menghadirkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi. Rencana kehadiran Jokowi tersebut berkaitan dengan agenda pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang menempatkan Roy Suryo dan pihak lainnya sebagai terdakwa. Namun, keterangan mengenai rencana menghadirkan saksi itu tidak mengubah jadwal yang telah disebutkan: persidangan direncanakan berlangsung pada Kamis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kepolisian akan memberikan pengamanan bagi rangkaian kegiatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sedangkan jalannya sidang dan pemeriksaan para pihak berada dalam proses peradilan. Informasi mengenai agenda tersebut disampaikan menjelang pelaksanaan sidang, sehingga publik dapat mengetahui rencana kegiatan dan keterlibatan aparat dalam menjaga ketertiban di lokasi.
Kepolisian turut memetakan sejumlah kemungkinan yang dapat memengaruhi situasi di sekitar sidang Roy Suryo, termasuk potensi mobilisasi massa dan kepadatan lalu lintas. Pemetaan dilakukan sebagai langkah antisipatif menjelang kegiatan, terlebih Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir. Hingga saat ini, hal tersebut masih berupa kemungkinan yang dikaji, bukan peristiwa yang dipastikan terjadi. Karena itu, aparat memperhitungkan berbagai skenario agar persiapan pengamanan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Budi menyebut kajian terhadap potensi tersebut merupakan bagian dari pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Perhatian tidak hanya diarahkan pada keamanan kegiatan, tetapi juga pada kenyamanan dan kelancaran warga yang beraktivitas di kawasan sekitar. Apabila jumlah orang yang datang meningkat atau arus kendaraan bertambah, pengaturan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi. Kepolisian berupaya mengantisipasi dampak yang mungkin timbul tanpa menyimpulkan bahwa pengerahan massa telah berlangsung. Informasi mengenai kondisi lapangan akan menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan langkah yang proporsional.
Untuk mendukung tugas tersebut, personel Polri bersama TNI disiagakan guna menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan. Petugas juga disiapkan untuk membantu mengatur lalu lintas, sehingga pergerakan kendaraan di sekitar lokasi dapat tetap terkendali apabila terjadi kepadatan. Pengamanan turut memperhatikan keselamatan peserta kegiatan maupun masyarakat yang berada di kawasan itu. Kehadiran personel lintas instansi diharapkan memudahkan koordinasi dan respons terhadap perubahan situasi. Pengaturan di lapangan akan mengikuti kondisi nyata, termasuk arus kedatangan dan kepulangan, tanpa mengganggu kegiatan masyarakat secara berlebihan. Dengan pemetaan potensi mobilisasi dan kemacetan sejak awal, aparat dapat menyiapkan langkah pelayanan yang tepat, menjaga akses tetap tertib, serta memastikan seluruh pihak merasa aman selama sidang berlangsung.
Budi menyampaikan bahwa persiapan pengamanan untuk sidang Roy Suryo masih berlangsung, termasuk pembahasan mengenai jumlah personel yang akan disiapkan. Hingga keterangan tersebut diberikan, angka pengerahan belum ditetapkan atau diumumkan. Karena itu, belum ada jumlah petugas yang dapat dipastikan kepada publik.
Ia mengatakan informasi lebih lanjut akan diperbarui kemudian. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses persiapan belum menghasilkan keterangan final mengenai kebutuhan personel. Rencana pengamanan masih berada dalam tahap pembahasan, sehingga informasi yang tersedia saat ini terbatas pada keterangan bahwa persiapan sedang dilakukan.
Dalam situasi seperti ini, angka yang belum disampaikan tidak sepatutnya digantikan dengan perkiraan. Jumlah petugas dapat diketahui setelah pihak terkait menyelesaikan persiapan dan menyampaikan pembaruan resmi. Sampai saat itu, keterangan mengenai pengerahan perlu merujuk pada apa yang telah disampaikan Budi, tanpa menambahkan rincian yang belum dikonfirmasi.
Sidang tersebut menjadi perhatian karena Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir, sebagaimana tercantum dalam agenda yang diberitakan. Namun, jadwal kehadiran itu tidak dengan sendirinya menjelaskan berapa personel yang akan bertugas atau bagaimana pengamanan akan diatur. Kedua hal tersebut merupakan informasi berbeda dan tidak dapat disimpulkan satu sama lain berdasarkan keterangan yang tersedia.
Publik dapat menunggu pembaruan berikutnya untuk mengetahui apakah jumlah personel telah diputuskan. Jika informasi resmi disampaikan kemudian, keterangan itu akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persiapan pengamanan. Untuk sementara, pernyataan Budi menegaskan bahwa pembahasan masih berjalan dan angka pengerahan belum disebutkan.
Dengan demikian, laporan mengenai personel sebaiknya tetap terbatas pada status persiapan tersebut. Tidak ada dasar dalam keterangan yang disampaikan untuk menyebut jumlah tertentu, membandingkannya dengan pengamanan pada kegiatan lain, ataupun menyatakan rincian teknis pengerahan. Menjaga batas informasi ini membantu pembaca membedakan fakta yang telah dikonfirmasi dan hal yang masih menunggu penjelasan. Perkembangan selanjutnya dapat mengubah status informasi, tetapi sampai pembaruan diberikan, angka personel tetap belum tersedia secara resmi.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal menyampaikan bahwa kepolisian menyiapkan pengamanan berlapis untuk mengantisipasi jalannya sidang Roy Suryo, yang dijadwalkan dihadiri Presiden Joko Widodo. Pada Selasa, 3 November 2026, Alfian mengatakan pihaknya telah melakukan survei persiapan kegiatan bersama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Survei tersebut dilakukan untuk melihat kondisi lokasi sekaligus menyelaraskan kebutuhan pengamanan dengan pihak-pihak terkait.
Skema pengamanan dibagi menjadi tiga ring. Ring pertama ditempatkan di ruang sidang utama, yakni area yang menjadi pusat berlangsungnya persidangan. Ring kedua mencakup area kantor pengadilan, sementara ring ketiga berada di luar kantor. Pembagian ini dimaksudkan agar pengawasan dapat dilakukan secara berjenjang, mulai dari ruang sidang hingga lingkungan di sekitarnya. Setiap lapisan memiliki cakupan lokasi tersendiri sehingga pergerakan dan situasi di area pengadilan dapat dipantau sesuai kebutuhan.
Alfian menjelaskan, jumlah personel yang dikerahkan tidak ditetapkan secara kaku sejak awal. Kekuatan pengamanan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan eskalasi kegiatan, termasuk perkembangan situasi menjelang maupun selama persidangan. Dengan penyesuaian tersebut, kepolisian dapat mengatur penempatan petugas berdasarkan kondisi aktual. Pengamanan juga akan dikoordinasikan dengan unsur terkait yang terlibat dalam persiapan kegiatan.
Pola yang disiapkan disebut serupa dengan pengamanan pada persidangan terdakwa Roy Suryo dan Tifa sebelumnya. Pengalaman dari pelaksanaan pengamanan terdahulu menjadi acuan dalam menata penjagaan berlapis di lingkungan pengadilan, meski pengerahan personel tetap bergantung pada kebutuhan kegiatan kali ini. Kepolisian menyiapkan skema tersebut untuk menjaga kondisi tetap terkendali di ruang sidang, area kantor, dan bagian luar gedung. Rincian teknis penempatan petugas dapat disesuaikan mengikuti hasil koordinasi serta situasi yang berkembang. Dengan demikian, pengamanan tidak hanya berfokus pada ruang sidang, tetapi juga mencakup akses dan lingkungan kantor pengadilan secara bertahap.
Baca juga: Aksi BEM SI di Depan DPR Dikawal 3.983 Personel, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas | Aksi Nasional Pendidikan BEM SI Dijadwalkan Digelar di DPR RI pada 5 Oktober | Pemerintah Siapkan Perlindungan Sosial Digital dengan Verifikasi Wajah
21 kunjungan
