Jakarta | Kementerian Perhubungan meminta PT Industri Kereta Api (INKA) segera memperbaiki dan menyempurnakan kualitas kereta rel listrik (KRL) produksinya yang mengalami masalah operasional. Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memastikan armada yang digunakan untuk melayani masyarakat dapat beroperasi secara aman dan andal. Evaluasi terhadap kereta yang bermasalah menjadi perhatian karena keandalan teknis dan keselamatan merupakan persyaratan utama dalam layanan perkeretaapian.
Sejumlah rangkaian KRL untuk sementara ditarik dari layanan agar dapat menjalani pemeriksaan dan perawatan. Langkah ini dimaksudkan untuk memberi ruang bagi evaluasi kondisi armada serta penanganan yang diperlukan sebelum rangkaian kembali beroperasi. Penarikan sementara tersebut tidak berarti seluruh KRL produksi INKA dihentikan penggunaannya; pemeriksaan dilakukan terhadap rangkaian yang memerlukan perhatian berdasarkan hasil evaluasi. Perbaikan dan penyempurnaan diharapkan dilakukan secara cermat agar persoalan operasional dapat ditangani, bukan sekadar ditutup dengan penyesuaian jangka pendek.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menyampaikan bahwa evaluasi teknis berlangsung bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan INKA. Keterlibatan ketiga pihak diperlukan untuk menilai kondisi kereta, menelusuri persoalan yang muncul, serta menentukan langkah perbaikan yang sesuai. Dalam proses tersebut, INKA diminta menindaklanjuti temuan teknis pada produk yang menjadi tanggung jawabnya, sementara KAI dan Kemenhub terlibat dalam evaluasi sesuai peran masing-masing.
Allan menyampaikan keterangan itu dalam diskusi Forwahub di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa perbaikan dibutuhkan agar KRL memenuhi standar keselamatan dan kelayakan sebelum dioperasikan. Karena itu, hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap setiap rangkaian, termasuk kapan kereta dapat kembali melayani penumpang. Kemenhub menempatkan keselamatan sebagai prioritas dalam proses evaluasi tersebut. Penyempurnaan kualitas armada juga menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan kereta. Pemeriksaan bersama diharapkan menghasilkan penanganan yang terukur, sehingga setiap rangkaian yang kembali beroperasi telah dinilai layak dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, permintaan kepada INKA berfokus pada pembenahan teknis dan pemenuhan standar, sekaligus mendukung operasi KRL yang lebih aman bagi masyarakat pengguna.
Kebutuhan masyarakat terhadap layanan KRL yang memadai perlu menjadi perhatian dalam evaluasi armada. Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan keselamatan penumpang. Pemerintah menegaskan bahwa layanan yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengoperasikan kereta yang belum dinyatakan layak. Keputusan mengenai pengoperasian armada harus mempertimbangkan hasil evaluasi dan memastikan aspek keselamatan terpenuhi terlebih dahulu.
Kereta yang belum dinyatakan layak tidak boleh dipaksakan melayani penumpang. Sikap ini menempatkan keselamatan sebagai syarat utama sebelum armada digunakan dalam layanan, sekaligus menegaskan bahwa kebutuhan operasional tidak menghapus kewajiban untuk memastikan kondisi kereta. Dengan demikian, evaluasi terhadap KRL INKA tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan layanan, tetapi juga dengan kepastian bahwa armada yang digunakan telah memenuhi hal-hal yang disyaratkan untuk beroperasi.
Kementerian Perhubungan berharap operator dan produsen memastikan armada sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan diuji oleh kementerian. Allan menegaskan bahwa operator maupun produsen harus tunduk pada spesifikasi yang telah disepakati. Penegasan tersebut menempatkan kesesuaian kereta dan spesifikasi teknis sebagai tanggung jawab pihak-pihak terkait, bukan sebagai hal yang dapat diabaikan demi memenuhi kebutuhan layanan. Karena itu, setiap armada perlu dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang berlaku sebelum melayani penumpang. Pemerintah berharap proses evaluasi dan perbaikan dapat memperjelas kesiapan kereta, sehingga layanan KRL yang dibutuhkan masyarakat dapat berjalan dengan tetap mengutamakan keselamatan. Pemenuhan kebutuhan transportasi publik dan kepatuhan pada spesifikasi teknis harus dipertimbangkan bersama, tanpa memaksakan pengoperasian kereta yang belum dinyatakan layak oleh hasil evaluasi.Pada September 2026, KAI menarik tujuh rangkaian KRL seri IE305 atau CLI-225 buatan INKA dari layanan penumpang untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Langkah tersebut dilakukan setelah pemeriksaan menemukan masalah pada salah satu komponen rangka bawah di sebuah rangkaian. Karena bagian itu berkaitan dengan keselamatan operasi, rangkaian yang terdampak tidak langsung dikembalikan ke jalur sebelum proses pemeriksaan dan penanganan selesai.
Pemeriksaan kemudian diperluas ke rangkaian lain yang menggunakan komponen dari tempat dan batch produksi yang sama. Perluasan ini bertujuan memastikan potensi masalah serupa dapat diketahui sedini mungkin, bukan hanya pada unit yang pertama kali diperiksa. Selama proses berlangsung, KAI bersama pihak terkait menilai kondisi komponen dan melakukan tindak lanjut teknis terhadap setiap rangkaian. Penarikan sementara tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan agar armada yang beroperasi memenuhi persyaratan keselamatan.
Pengurangan armada siap operasi turut memengaruhi layanan KAI Commuter. Pada awal September, jumlah perjalanan harian dikurangi dari 1.065 menjadi 1.048 perjalanan. Dampaknya terutama terasa pada lintas Bogor–Jakarta, salah satu koridor dengan kebutuhan layanan yang tinggi. Penyesuaian jadwal dilakukan ketika sejumlah rangkaian menjalani pemeriksaan dan perawatan, sehingga ketersediaan kereta untuk memenuhi seluruh perjalanan yang direncanakan menjadi terbatas. Penumpang dapat menghadapi perubahan pola perjalanan selama proses tersebut berlangsung.
Pada 6 Oktober, tujuh rangkaian itu kembali beroperasi setelah pemeriksaan dan penanganan yang diperlukan dilakukan. Namun, catatan teknis hasil pemeriksaan masih perlu ditindaklanjuti oleh INKA. Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa pada 16 Oktober, dua rangkaian masih menjalani perbaikan di Depo Bukit Duri. Kondisi tersebut berdampak pada pembatalan tujuh perjalanan di lintas Bogor–Jakarta Kota. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa pengembalian armada ke layanan dan pemenuhan tindak lanjut teknis berlangsung secara bertahap, sementara pengaturan perjalanan menyesuaikan ketersediaan kereta.
Penarikan sejumlah rangkaian kereta dari layanan dalam beberapa minggu terakhir berdampak pada kapasitas pelayanan KRL. Ketika armada yang tersedia berkurang, kemampuan operator untuk menampung perjalanan dan memenuhi kebutuhan mobilitas penumpang juga dapat tertekan. Dampak tersebut perlu diperhatikan, terutama pada lintas dengan permintaan perjalanan tinggi. Meski demikian, Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa pengoperasian kereta tetap harus didasarkan pada pemenuhan aspek keselamatan dan kelayakan teknis. Kapasitas layanan tidak dapat dipertahankan dengan mengabaikan persyaratan operasi yang berlaku bagi setiap rangkaian.
Allan berharap evaluasi teknis terhadap kereta yang ditarik dapat segera memberikan hasil yang jelas dan ditindaklanjuti melalui perbaikan yang diperlukan. Pemeriksaan dan penanganan teknis diharapkan memastikan setiap armada yang akan kembali melayani penumpang telah memenuhi persyaratan operasi. Dengan demikian, keputusan pengoperasian dapat mengacu pada kondisi aktual kereta, bukan semata-mata pada kebutuhan menambah jumlah perjalanan. Proses evaluasi juga penting untuk membantu menentukan langkah perbaikan yang tepat, sehingga pemulihan kapasitas layanan dapat berlangsung dengan tetap mengutamakan keselamatan penumpang dan petugas. Harapan tersebut belum berarti bahwa seluruh rangkaian telah dinyatakan layak atau kembali beroperasi.
Di sisi lain, Kemenhub meminta operator mempercepat pengadaan KRL tambahan sesuai komitmen yang telah disampaikan. Kebutuhan kapasitas diperkirakan terus meningkat seiring tingginya permintaan perjalanan, khususnya pada jam sibuk ketika jumlah penumpang bertambah dan ruang layanan menjadi lebih terbatas. Penambahan armada melalui proses pengadaan dapat mendukung kesiapan layanan ke depan, tetapi pelaksanaannya tetap perlu mengikuti tahapan dan ketentuan yang berlaku. Operator diharapkan menjelaskan perkembangan pengadaan serta langkah untuk menjaga kecukupan kapasitas selama proses tersebut berlangsung. Percepatan ini perlu berjalan seiring dengan evaluasi dan perbaikan armada yang ada, tanpa mendahului kepastian mengenai hasil pemeriksaan maupun waktu kedatangan kereta tambahan.
Baca juga: Anggaran Rp. 653 juta Dan Abaikan Keselamatan Pekerja Rumah Sakit Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo | Operasi Evakuasi KMP Virgo 8: Kemenhub Kerahkan Dukungan Logistik Terintegrasi
