Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menerima paparan mengenai perkembangan ekonomi makro Indonesia dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 2 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah menteri dan pejabat ekonomi menyampaikan kondisi terkini serta indikator yang menjadi perhatian pemerintah. Paparan itu menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perekonomian nasional kepada Presiden. Informasi yang disampaikan mencakup perkembangan makroekonomi, sementara rincian angka atau nilai indikator tidak disebutkan dalam keterangan mengenai rapat tersebut. Karena itu, pertemuan ini dapat dipahami sebagai forum pembaruan dan pembahasan, bukan sebagai pengumuman target atau capaian tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi pihak yang memaparkan indikator ekonomi. Perannya dalam rapat tersebut menempatkan perkembangan ekonomi makro sebagai pokok pembahasan, sekaligus memberi Presiden bahan untuk menilai situasi dari perspektif koordinasi kebijakan. Kehadiran sejumlah pejabat dari bidang keuangan dan energi menunjukkan bahwa pembicaraan melibatkan unsur pemerintahan serta perusahaan yang berkaitan dengan sektor strategis. Namun, tanpa keterangan lebih lanjut, tidak tepat menyimpulkan indikator spesifik yang dibahas, keputusan yang diambil, atau perubahan kebijakan yang mungkin menyusul. Catatan utama dari peristiwa ini adalah penyampaian informasi ekonomi kepada kepala negara melalui rapat terbatas.
Peserta lain yang disebut hadir meliputi Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. CEO Danantara Rosan Roeslani dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri juga tercatat mengikuti pertemuan. Komposisi peserta tersebut memperlihatkan keterlibatan unsur pemerintah dan pelaku korporasi dalam pembahasan di Istana. Kehadiran mereka memberi ruang bagi koordinasi antarpihak terkait, meskipun pokok kontribusi masing-masing peserta tidak dirinci. Dengan demikian, rapat pada 2 November 2026 menandai penyampaian perkembangan ekonomi makro kepada Presiden Prabowo oleh jajaran terkait, dengan Airlangga sebagai pemapar indikator dan para peserta lain hadir dalam kapasitas masing-masing. Informasi ini menjadi konteks bagi publik untuk mengikuti pembahasan ekonomi pemerintah tanpa menambahkan kesimpulan yang belum disampaikan secara terbuka.
Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia tercatat sebesar 54, meningkat dari 52,4 pada bulan sebelumnya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur berada dalam fase ekspansi yang lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya. Data ini menjadi salah satu indikator ekonomi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo, dengan perhatian khusus pada perkembangan sektor manufaktur nasional.
PMI merupakan indikator yang menggambarkan kondisi aktivitas usaha berdasarkan survei terhadap pelaku industri. Dalam laporan ini, angka 54 menandai penguatan ekspansi sektor manufaktur. Kenaikan dari 52,4 menunjukkan bahwa hasil pengukuran terbaru lebih tinggi daripada capaian pada bulan sebelumnya. Perbandingan kedua angka tersebut memperlihatkan arah pergerakan indeks, tanpa dengan sendirinya menjelaskan seluruh faktor yang memengaruhi kegiatan produksi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa tingkat ekspansi tersebut merupakan yang terkuat sejak Maret 2024. Keterangan itu memberikan konteks waktu bagi capaian PMI terbaru: angka yang dilaporkan tidak hanya lebih tinggi daripada bulan sebelumnya, tetapi juga mencerminkan laju ekspansi paling kuat dalam rentang sejak Maret 2024. Pernyataan tersebut merujuk pada perkembangan sektor manufaktur sebagaimana tercermin dalam indeks.
Dengan demikian, informasi utama yang disampaikan adalah kenaikan PMI Indonesia menjadi 54 dari 52,4 pada bulan sebelumnya, disertai penilaian bahwa ekspansi manufaktur menguat. Airlangga menempatkan capaian itu sebagai tingkat ekspansi terkuat sejak Maret 2024. Angka dan keterangan tersebut menjadi gambaran terukur mengenai kondisi manufaktur pada periode pelaporan. Penjelasan ini terbatas pada nilai indeks, perbandingannya dengan bulan sebelumnya, serta keterangan mengenai posisi capaian itu dalam rentang waktu tersebut.
Neraca perdagangan Indonesia pada September 2026 mencatat surplus sebesar US$3,36 miliar. Capaian ini terutama ditopang oleh kinerja perdagangan nonmigas yang membukukan surplus US$5,67 miliar. Pada saat yang sama, perdagangan migas masih mengalami defisit US$2,31 miliar, sehingga mengurangi besarnya surplus secara keseluruhan. Perbedaan kinerja kedua kelompok tersebut menunjukkan bahwa sektor nonmigas menjadi penyangga utama neraca perdagangan pada bulan tersebut. Nilai surplus bulanan ini menggambarkan selisih ekspor dan impor, dengan hasil akhir tetap positif meskipun transaksi migas berada dalam posisi defisit. Rincian ini penting untuk membaca sumber kekuatan perdagangan Indonesia sekaligus melihat komponen yang masih menekan hasil agregat.
Secara kumulatif, selama Januari hingga September 2026, neraca perdagangan mencatat surplus US$10,61 miliar. Angka tersebut merupakan hasil dari surplus nonmigas sebesar US$34,21 miliar dan defisit migas sebesar US$23,6 miliar. Dengan demikian, surplus pada sektor nonmigas lebih dari cukup untuk menutup defisit yang berasal dari perdagangan migas, sekaligus mempertahankan neraca total dalam posisi positif. Namun, besarnya defisit migas tetap menjadi bagian penting dalam pemantauan perdagangan, karena mengurangi surplus gabungan secara signifikan. Perbandingan kedua komponen tersebut juga memperlihatkan bahwa capaian kumulatif tidak terbentuk merata pada semua kelompok barang. Kinerja ekspor dan impor nonmigas menjadi penopang, sedangkan transaksi migas memberi tekanan pada nilai akhir neraca perdagangan.
Dari sisi ekspor, nilai kumulatif Januari–September mencapai US$221,23 miliar, tumbuh 5,58% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor nonmigas tercatat sebesar US$212,27 miliar, sehingga menjadi bagian terbesar dari total ekspor tersebut. Pertumbuhan tahunan ini menunjukkan peningkatan nilai penjualan barang Indonesia ke pasar luar negeri selama sembilan bulan pertama 2026. Bersama surplus nonmigas, perkembangan ekspor tersebut memberikan konteks bagi kuatnya kontribusi sektor nonmigas terhadap neraca perdagangan. Angka-angka ini juga menjadi indikator yang dapat dipantau dalam menilai perkembangan perdagangan luar negeri, baik dari sisi pertumbuhan ekspor maupun keseimbangan transaksi nonmigas dan migas. Pemantauan berkala membantu menjelaskan bagaimana perubahan ekspor, impor, dan komposisi perdagangan tercermin pada surplus Indonesia.
Inflasi Indonesia pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23% secara tahunan. Secara bulanan, harga konsumen mengalami kenaikan 0,22%, sedangkan inflasi sejak awal tahun atau year to date mencapai 2,4%. Angka-angka tersebut menjadi salah satu indikator ekonomi yang disampaikan pemerintah kepada Presiden Prabowo. Pergerakan harga pada bulan itu terutama dipengaruhi oleh kelompok volatile food atau bahan pangan bergejolak, serta komoditas makanan dan minuman. Tekanan juga tercatat pada sejumlah bahan pangan, termasuk cabai rawit dan ikan segar, sementara komponen transportasi turut menjadi sumber kenaikan harga.
Airlangga menyampaikan rincian inflasi berdasarkan komponennya. Inflasi inti berada di level 2,56%, sementara inflasi administered price—harga yang diatur pemerintah—tercatat 3,24%. Adapun volatile food mengalami inflasi sebesar 5,81%, lebih tinggi dibandingkan kedua komponen lainnya. Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa tekanan harga tidak tersebar merata di seluruh kelompok pengeluaran. Kenaikan pada pangan bergejolak, khususnya komoditas yang disebutkan, menjadi perhatian dalam membaca perkembangan inflasi bulanan. Sementara itu, data inflasi inti dan harga yang diatur pemerintah memberi gambaran tambahan mengenai dinamika harga di luar kelompok pangan yang bergejolak.
Menurut Airlangga, meskipun terdapat tekanan pada sejumlah komoditas, fundamental ekonomi Indonesia hingga Oktober masih terjaga dan kuat. Penilaian tersebut mengacu pada kondisi ekonomi secara umum di tengah perkembangan harga yang perlu terus dipantau. Pemerintah berharap stabilitas tersebut dapat dipertahankan sampai akhir tahun, bersamaan dengan upaya menjaga pergerakan harga agar tetap terkendali.
Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Lantik Bamsoet Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (DPP-RI) | Natalius Pigai Serahkan Evaluasi Kabinet kepada Presiden Prabowo | Profil Dato Sri Tahir, Konglomerat yang Kembali Masuk Wantimpres Prabowo
16 kunjungan
