Jakarta | Dalam dialog kebijakan International Day of Care and Support yang berlangsung melalui Zoom di Jakarta pada Kamis, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan pentingnya memperluas kesempatan ekonomi bagi perempuan. Perempuan perlu memperoleh ruang yang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan meraih peluang kerja. Upaya tersebut bukan hanya berkaitan dengan akses terhadap pekerjaan, tetapi juga dengan dukungan yang memungkinkan perempuan menjalani peran ekonomi tanpa mengabaikan kebutuhan pengasuhan di dalam keluarga.
Arifah mendorong agar kesempatan yang tersedia bagi perempuan dapat berkembang secara nyata dan manfaat keberhasilannya turut dirasakan oleh keluarga. Ketika perempuan memiliki peluang untuk bekerja dan berkontribusi secara ekonomi, hasilnya diharapkan tidak berhenti pada pencapaian individu. Keluarga juga dapat merasakan dampak positif dari keberhasilan tersebut. Karena itu, pengasuhan perlu dipahami sebagai tanggung jawab bersama, bukan beban yang hanya dilekatkan kepada perempuan. Pembagian peran yang lebih seimbang dapat membantu menciptakan dukungan bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam kehidupan ekonomi.
Dalam pandangannya, keterlibatan laki-laki dalam pengasuhan anak merupakan bagian penting dari upaya tersebut. Kehadiran laki-laki dalam merawat dan mendampingi anak membantu memastikan bahwa tanggung jawab pengasuhan dijalankan bersama. Anak pun berhak memperoleh pengasuhan yang setara dan berkualitas, dengan perhatian serta dukungan dari kedua orang tua. Pengasuhan bersama dapat membangun lingkungan keluarga yang lebih mendukung tumbuh kembang anak sekaligus membuka ruang bagi perempuan untuk mengakses peluang kerja yang lebih luas. Pesan Arifah menghubungkan pemberdayaan ekonomi perempuan dengan kualitas pengasuhan: keduanya memerlukan dukungan keluarga dan pembagian tanggung jawab yang adil. Dengan mendorong keterlibatan laki-laki, upaya memperluas peluang kerja perempuan dapat berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan anak dan keluarga. Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan keluarga sebagai bagian dari manfaat yang diharapkan ketika perempuan memiliki kesempatan ekonomi yang lebih besar.
Fauzi menilai pemerintah memiliki peran penting dalam memperkuat kebijakan yang mendukung perempuan untuk bekerja, berinovasi, dan berkembang. Dukungan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam langkah yang jelas, bukan berhenti sebagai komitmen umum. Pemerintah juga perlu membangun koordinasi yang lebih erat dengan dunia usaha agar kebijakan dapat diterapkan sesuai kondisi tempat kerja. Dengan kerja sama itu, perusahaan dapat didorong menyediakan lingkungan yang lebih mendukung, termasuk melalui praktik pengasuhan bersama yang memberi ruang bagi pekerja dengan tanggung jawab keluarga. Upaya ini diharapkan membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi perempuan sekaligus mendukung partisipasi dan kontribusi mereka dalam berbagai bidang.
Menurut Fauzi, penyusunan kebijakan dan praktik yang efektif memerlukan keterlibatan banyak pihak. Asosiasi, penyedia layanan pengasuhan, organisasi masyarakat sipil, peneliti, serta mitra pembangunan dapat membantu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi perempuan dan keluarga. Masing-masing memiliki pengalaman serta pengetahuan yang berbeda, sehingga masukan mereka dapat memberikan gambaran lebih utuh tentang kebutuhan di lapangan. Pelibatan tersebut juga penting agar solusi yang dirumuskan tidak hanya bersifat umum, tetapi sesuai dengan konteks, kebutuhan pekerja, dan kapasitas penyedia layanan. Pemerintah dan dunia usaha dapat menggunakan temuan serta masukan para pemangku kepentingan untuk menilai dukungan yang tersedia dan menentukan langkah perbaikan yang relevan.
Fauzi mengajak agar pengalaman yang telah dihimpun tidak berhenti menjadi cerita atau bahan diskusi. Pengalaman itu perlu diteruskan sebagai pembelajaran bersama, kemudian diolah menjadi tindakan nyata yang dapat diterapkan dan dievaluasi. Proses tersebut memungkinkan berbagai pihak memahami praktik yang berjalan, mengenali hal yang masih menghambat, dan menyesuaikan dukungan berdasarkan bukti serta kebutuhan pekerja. Koordinasi yang berkelanjutan juga dapat membantu memastikan bahwa komitmen pemerintah dan perusahaan menghasilkan perubahan di lingkungan kerja. Dengan demikian, gagasan mengenai pengasuhan bersama dapat mendorong terbukanya peluang yang lebih adil bagi perempuan, sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan, layanan, dan praktik kerja secara bertahap.
Hingga 2026, tanggung jawab perawatan keluarga masih lebih banyak dipikul perempuan, menurut Ketua Umum Apindo sekaligus pendiri Indonesia Business Coalition for Women Empowerment, Shinta Kamdani. Beban ini mencakup kebutuhan merawat anggota keluarga dan mengelola urusan rumah tangga, yang kerap berjalan beriringan dengan pekerjaan berbayar. Ketimpangan pembagian tanggung jawab tersebut dapat memengaruhi waktu, energi, dan keleluasaan perempuan untuk menempuh jalur karier. Karena itu, isu pengasuhan bersama tidak hanya berkaitan dengan kehidupan keluarga, tetapi juga dengan kesempatan yang tersedia bagi perempuan di tempat kerja dan keberlanjutan perkembangan profesional mereka.
Temuan studi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperlihatkan bagaimana tanggung jawab perawatan dirasakan sebagai penghambat pada berbagai jenjang kepemimpinan. Studi yang didasarkan pada survei terhadap 493 responden pada Oktober–November 2025 mencatat bahwa 42,1 persen responden di tingkat manajemen puncak menyebut tanggung jawab perawatan sebagai hambatan utama. Angkanya mencapai 47,1 persen pada tingkat manajemen senior dan 40,4 persen pada tingkat manajemen menengah. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak terbatas pada pekerja yang baru memulai karier. Beban perawatan tetap relevan ketika perempuan telah mencapai posisi manajerial, termasuk jenjang yang lebih tinggi.
Shinta menyoroti pilihan sulit yang dihadapi perempuan ketika tanggung jawab keluarga berbenturan dengan peluang karier. Perempuan dapat merasa harus menentukan prioritas memenuhi kebutuhan perawatan di rumah dan menerima kesempatan untuk berkembang di tempat kerja. Pilihan semacam ini berisiko membatasi partisipasi, kemajuan, maupun keterlibatan mereka dalam posisi strategis. Dampaknya juga meluas ke perusahaan: ketika pekerja perempuan kehilangan kesempatan karena beban keluarga yang tidak terbagi secara seimbang, perusahaan turut kehilangan peluang untuk mengembangkan talenta. Pembagian perawatan yang lebih setara, termasuk melalui keterlibatan pasangan dan dukungan lingkungan kerja, dapat membantu membuka ruang bagi perempuan untuk mengejar karier tanpa mengabaikan kebutuhan keluarga.
Shinta menilai persoalan perawatan tidak semestinya dipandang sebagai tanggung jawab perempuan semata. Cara pandang tersebut perlu berubah karena pengasuhan berkaitan langsung dengan kemampuan dunia kerja memanfaatkan talenta, menjaga produktivitas, mendorong inovasi, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Ketika pekerja harus memilih tanggung jawab keluarga dan pekerjaan, perusahaan berisiko kehilangan tenaga terampil serta pengalaman yang telah mereka bangun. Sebaliknya, dukungan yang memadai memungkinkan pekerja menjalankan peran keluarga tanpa harus mengorbankan kesempatan untuk berkarier. Karena itu, pengasuhan berkualitas bukan hanya kebutuhan rumah tangga, melainkan bagian dari infrastruktur yang mendukung partisipasi kerja dan kinerja organisasi. Manfaatnya dapat dirasakan pekerja, perusahaan, dan perekonomian secara lebih luas.
Untuk mewujudkan dukungan tersebut, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang jelas dan panduan yang dapat diterapkan di tempat kerja. Kerangka yang tegas membantu perusahaan memahami tanggung jawabnya sekaligus menyusun pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan pekerja. Dukungan itu perlu dilengkapi layanan pengasuhan anak yang berkualitas, aman, mudah dijangkau, dan terjangkau bagi keluarga. Ketersediaan layanan saja tidak cukup apabila biayanya membebani pekerja atau mutunya tidak memberi rasa percaya kepada orang tua. Perusahaan dan pemerintah dapat bekerja bersama untuk memperluas akses, menyediakan informasi, serta mendorong praktik yang konsisten. Pada saat yang sama, tanggung jawab perawatan perlu dibagi lebih adil di anggota keluarga. Keterlibatan pekerja laki-laki dalam pengasuhan menjadi penting agar beban tidak terus terkonsentrasi pada perempuan dan agar kebijakan ramah keluarga dapat digunakan tanpa stigma.
Fauzi mengajak para pemangku kepentingan menempatkan pengasuhan anak sebagai bagian penting dari upaya membangun dunia kerja yang lebih setara, produktif, dan ramah keluarga.
Baca juga: Olahraga Bersama, Panglima TNI Perkuat Kebersamaan dengan Prajurit Mabes TNI | Refund Kuota Dinilai Sulit, Asosiasi Menghadap Komdigi | Semarak HJB dan HUT TNI 2026, Pemkab bersama Kodim Bojonegoro Gelar LCC Wawasan Kebangsaan
15 kunjungan
