Jakarta | Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa masyarakat nonmuslim dapat turut mendukung pelayanan bagi calon jamaah haji Indonesia. Ia menyebut warga Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan kelompok agama lainnya sebagai bagian dari masyarakat yang dapat mengambil peran dalam dukungan tersebut. Gagasan ini menempatkan pelayanan haji sebagai ruang kontribusi bersama, dengan perhatian utama pada kebutuhan jamaah selama penyelenggaraan berlangsung.
Pelibatan itu tidak berarti masyarakat nonmuslim menjalankan ibadah haji. Ibadah haji tetap merupakan kewajiban dan rangkaian ritual keagamaan bagi umat Islam yang memenuhi ketentuannya. Yang dimaksud adalah dukungan pada aspek pelayanan bagi calon jamaah, bukan keterlibatan dalam pelaksanaan ritual. Pembedaan ini penting agar gagasan tersebut dipahami secara tepat dan tidak mencampuradukkan kerja pelayanan dengan tata cara ibadah.
Dahnil menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026. Pesan yang ia tekankan berkaitan dengan kesempatan untuk membangun kerja sama lintas agama dalam melayani jamaah Indonesia. Dengan membuka ruang dukungan bagi warga dari beragam latar keyakinan, penyelenggaraan haji dapat mencerminkan semangat saling menghormati dan kepedulian sosial. Kontribusi dalam pelayanan juga dapat menjadi bentuk partisipasi warga dalam kepentingan bersama, tanpa mengubah identitas maupun keyakinan masing-masing.
Dalam gagasan itu, jamaah dan penyelenggaraan haji diharapkan tampil sebagai simbol toleransi. Simbol tersebut tidak dibangun dengan mengaburkan perbedaan agama, melainkan dengan menunjukkan bahwa perbedaan dapat berjalan berdampingan dalam kerja yang bermanfaat. Pelayanan yang melibatkan dukungan berbagai unsur masyarakat dapat memperlihatkan sikap gotong royong, penghormatan terhadap umat yang beribadah, serta perhatian pada kebutuhan sesama. Karena itu, ajakan Dahnil berfokus pada layanan yang inklusif: warga berbagai agama dapat membantu sesuai peran pelayanan, sementara pelaksanaan ibadah tetap menjadi ranah jamaah Muslim. Arah ini menegaskan bahwa toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk dukungan yang membantu calon jamaah memperoleh pelayanan yang baik dan tertib.Dahnil menempatkan gagasan keterlibatan lintas agama dalam pelayanan haji pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Keragaman keyakinan, latar belakang, dan pengalaman hidup adalah bagian dari kehidupan bersama yang perlu dipandang sebagai kekuatan. Menurutnya, nilai keberagaman tidak seharusnya berhenti sebagai pengakuan, melainkan patut tercermin dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam upaya memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Dengan demikian, pembahasan mengenai pelayanan haji dapat mencerminkan semangat kebangsaan yang menghargai kontribusi masyarakat secara luas.
Dalam pandangan Dahnil, dukungan bagi jamaah tidak hanya mungkin datang dari umat Islam. Unsur masyarakat lain pun dapat mengambil bagian dalam semangat kemanusiaan dan persaudaraan. Gagasan ini menegaskan bahwa kepedulian terhadap jamaah dapat berangkat dari nilai-nilai bersama yang melampaui perbedaan agama. Perhatian terhadap sesama, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesediaan untuk membantu merupakan landasan yang dapat mempertemukan berbagai kelompok. Keterlibatan tersebut tidak menghapus kekhususan ibadah haji, tetapi menunjukkan bahwa pelayanan terhadap manusia juga dapat menjadi ruang bagi solidaritas yang lebih luas.
Dahnil juga mengaitkan toleransi dengan kerja sama dan kontribusi nyata. Sikap saling menghormati tetap penting, namun toleransi, menurut gagasan ini, dapat diwujudkan lebih jauh melalui kesediaan untuk bekerja bersama demi kepentingan kemanusiaan. Kerja sama lintas agama memberi makna praktis pada penghargaan terhadap keberagaman karena setiap pihak tidak hanya mengakui keberadaan pihak lain, tetapi juga membuka ruang bagi dukungan yang bermanfaat. Dalam konteks pelayanan haji, gagasan tersebut menggarisbawahi pentingnya semangat kebersamaan tanpa membatasi kepedulian berdasarkan perbedaan keyakinan. Pandangan ini sekaligus mengajak masyarakat melihat kemajemukan sebagai modal untuk memperkuat rasa persaudaraan. Pelayanan kepada jamaah menjadi salah satu konteks yang memperlihatkan bahwa nilai toleransi dapat hadir dalam tindakan dan komitmen bersama, bukan semata-mata dalam pernyataan atau sikap pribadi. Dengan menekankan kemanusiaan, persaudaraan, dan kolaborasi, Dahnil mendorong pemahaman bahwa keberagaman dapat memberi sumbangan positif bagi kehidupan publik, termasuk bagi perhatian terhadap jamaah haji.
Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang dicontohkan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak ketika berbicara tentang keterlibatan lintas agama dalam pelayanan ibadah haji. Ia menyoroti kehidupan masyarakat di provinsi tersebut yang ditandai keberagaman agama dan kebiasaan hidup berdampingan. Kondisi itu, menurut Dahnil, dapat menjadi landasan untuk menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji juga dapat didukung melalui semangat kebersamaan, tanpa mengubah sifat ibadah yang dijalankan umat Islam. Contoh dari Sulawesi Utara menggambarkan gagasan bahwa pelayanan publik dapat melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk komunitas dengan keyakinan berbeda, dalam ruang kerja sama yang saling menghormati.
Dahnil menyebut telah meminta jajaran terkait untuk mendorong keterlibatan kelompok agama lain dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji di wilayah tersebut. Kelompok yang disebut mencakup umat Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Keterlibatan yang dimaksud ditempatkan dalam kerangka pelayanan dan dukungan, bukan sebagai bagian dari pelaksanaan ritual haji. Dengan demikian, gagasan tersebut menekankan kontribusi bersama dalam urusan pelayanan, sekaligus menjaga penghormatan terhadap keyakinan masing-masing. Pernyataan itu juga memperlihatkan bahwa keberagaman dapat menjadi unsur yang dipertimbangkan dalam pengelolaan layanan haji, terutama ketika masyarakat setempat memiliki latar agama yang beragam dan terbiasa hidup berdampingan.
Menurut Dahnil, upaya menghadirkan simbol toleransi melalui keterlibatan lintas agama tidak hanya ditujukan bagi Sulawesi Utara. Gagasan tersebut juga diarahkan untuk Indonesia secara keseluruhan, sebagai dorongan agar semangat saling menghormati hadir dalam penyelenggaraan pelayanan haji di berbagai daerah. Dalam konteks ini, Sulawesi Utara berfungsi sebagai contoh yang menunjukkan bagaimana kondisi sosial setempat dapat menjadi inspirasi bagi pendekatan yang lebih inklusif. Pesan utamanya ialah pelayanan dapat dibangun dengan kerja sama masyarakat yang beragam, selama peran dan batas-batas keyakinan tetap dihormati. Pendekatan demikian menempatkan toleransi sebagai nilai dalam pelayanan, bukan sekadar slogan, serta membuka ruang bagi warga lintas agama untuk turut mendukung kebutuhan bersama secara proporsional.
Dahnil menempatkan penyelenggaraan haji dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut pandangan yang disampaikannya, urusan haji tidak hanya berkaitan dengan rangkaian kegiatan keagamaan, tetapi juga berlangsung di tengah kehidupan masyarakat yang beragam. Karena itu, pembicaraan mengenai pelayanan selama musim haji dapat bersinggungan dengan nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan kepada sesama warga. Penekanan tersebut mengajak publik melihat pelayanan sebagai ruang untuk menunjukkan kepedulian, tanpa mengaburkan makna utama ibadah haji bagi umat Islam.
Pembedaan ibadah dan dukungan pelayanan menjadi penting dalam memahami gagasan itu. Haji merupakan ibadah yang dijalankan umat Islam, dengan tata cara dan tujuan keagamaan yang khusus. Sementara itu, bantuan kepada orang lain dalam bentuk pelayanan dipandang sebagai nilai kemanusiaan yang dapat dimiliki dan dilakukan siapa saja. Dengan pemahaman tersebut, keterlibatan lintas agama dalam mendukung pelayanan tidak berarti bahwa ibadah haji berubah menjadi kegiatan bersama lintas keyakinan. Yang ditekankan adalah kemungkinan bekerja untuk membantu sesama, sesuai ruang dan kebutuhan, sambil tetap menghormati karakter ibadah tersebut.
Dalam kerangka itu, Dahnil menyampaikan keterlibatan berbagai pihak sebagai gagasan yang sejalan dengan semangat kebangsaan dan kepedulian kemanusiaan. Tujuannya ialah memperluas dukungan bagi jamaah melalui sikap saling membantu, bukan menetapkan bahwa suatu pola tertentu telah menjadi kebijakan nasional atau telah diterapkan secara menyeluruh. Pernyataan tersebut perlu dipahami sebagai pandangan dan arah yang ia dorong. Penyelenggaraan haji, pada saat yang sama, tetap merupakan urusan yang memiliki dimensi keagamaan sekaligus berlangsung dalam kehidupan bernegara.
Baca juga: Keterlibatan Tinggi Pemilih di Pilkades Bekasi 2026 Meski Diterpa Cuaca Buruk | Misi KAI dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Usia 81 Tahun
20 kunjungan
